Aksi Massa Sambut PM Tanaka Picu Kerusuhan Malari 1974 di Jakarta

Aksi demonstrasi mahasiswa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka memicu kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari atau Peristiwa Malari 1974 pada Selasa, 15 Januari 1974. Gerakan yang awalnya berupa unjuk rasa damai menolak dominasi modal asing ini berubah menjadi bentrokan hebat menjelang sore hari.

Kericuhan besar segera menjalar ke berbagai titik strategis ibu kota. Massa yang merangsek dari berbagai penjuru mulai melakukan perusakan dan pembakaran terhadap aset-aset yang diidentifikasi sebagai simbol pengaruh ekonomi Jepang.

Gelombang demonstrasi penolakan sebenarnya sudah mulai menggeliat sejak 14 Januari 1974 saat rombongan PM Jepang mendarat. Mahasiswa berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka di tengah kekhawatiran atas kebijakan ekonomi Orde Baru yang dianggap terlalu memprioritaskan investor asing.

Pergerakan massa berpusat di beberapa titik utama Jakarta secara berurutan. Titik-titik konflik tersebut meliputi:

• Bandara Halim Perdanakusuma
• Jalan Sudirman
• Kawasan Salemba dan Grogol
• Pusat perdagangan Pasar Senen dan Glodok

Eskalasi kekerasan memuncak ketika area komersial mulai disasar oleh amukan massa yang tidak terkendali.

Dampak Korban Jiwa dan Kerugian Materiil

Kerusuhan ini menelan korban jiwa serta memicu kerusakan infrastruktur kota yang sangat masif. Berdasarkan laporan sejarah, aparat keamanan menahan sekitar 750 orang yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran dan penjarahan di berbagai lokasi kejadian.

Skala kerusakan dan dampak fatal dari tragedi dua hari ini tercatat dengan rincian data sebagai berikut:

Kawasan Pasar Senen menjadi salah satu titik terparah dengan gedung-gedung yang hangus terbakar. Sementara itu, pertokoan di wilayah Glodok hancur berantakan akibat aksi perusakan.

Latar Belakang Sentimen Anti-Jepang

Akar masalah dari peristiwa Malari 1974 bermuara pada kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai pro-Jepang. Mahasiswa menganggap modal asing yang masuk tidak memberikan kesejahteraan merata bagi masyarakat lokal.

Kondisi ini diperparah oleh rumor persaingan elite militer di lingkaran kekuasaan yang memperkeruh suasana lapangan. Pemerintah Orde Baru merespons peristiwa ini secara represif dengan membubarkan organisasi mahasiswa dan memperketat pengawasan terhadap media massa.