Gejolak Makassar 1950, Mengapa Andi Azis Menolak Kedatangan APRIS ke Sulawesi?

Memahami alasan pemberontakan andi azis memerlukan analisis mendalam terhadap situasi politik dan militer Indonesia pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB). Ketegangan transisi dari negara federasi menuju kesatuan memicu konflik bersenjata yang hebat di Makassar.

Sebagai mantan perwira militer yang pernah menangani konflik transisi, saya melihat bahwa gesekan antar-faksi bersenjata selalu menjadi bom waktu. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah kegagalan menyelaraskan mentalitas pasukan kolonial yang melebur ke dalam militer nasional.

Melalui artikel edukasi ini, kita akan membedah secara runut mengapa ketegangan ini bisa berujung pada letusan senjata di Sulawesi Selatan.

Latar belakang pemberontakan andi azis berakar langsung dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag. Hasil konferensi tersebut menetapkan bahwa Indonesia berbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbagi menjadi 16 federasi.

Salah satu bagian dari federasi tersebut adalah Negara Indonesia Timur (NIT) yang dibentuk sejak Desember 1946 dengan wilayah mencakup Sulawesi, Maluku, dan kepulauan Sunda Kecil. Keberadaan NIT ini menjadi tumpuan bagi kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan bentuk federal.

Dilema Peleburan Militer dan Masuknya Pasukan APRIS

Masalah utama muncul ketika dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Komponen utama APRIS adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL), tentara kerajaan Hindia Belanda.

Penggabungan dua unsur yang sebelumnya saling bertempur ini memicu ketegangan psikologis dan politis yang sangat hebat di lapangan. Mantan anggota KNIL merasa tidak percaya diri dan terancam oleh dominasi pasukan TNI yang mulai dikirim dari Jawa.

Kekhawatiran Kehilangan Otonomi Daerah

Pemerintah NIT dan para perwira mantan KNIL merasa bahwa kedatangan pasukan TNI akan mengikis otonomi Negara Indonesia Timur. Mereka menginginkan agar keamanan di wilayah NIT sepenuhnya diserahkan kepada pasukan lokal yang sudah ada di sana.

Konflik ini bukan sekadar pembangkangan militer biasa, melainkan manifestasi dari benturan ideologi antara federalisme yang ingin mempertahankan NIT dan unitarisme yang ingin kembali ke NKRI.

Mengapa Andi Azis Menolak Kedatangan APRIS dari Unsur TNI?

Pertanyaan mengenai "mengapa andi azis menolak kedatangan apris" dari unsur TNI senantiasa menjadi inti dari kajian sejarah konflik ini. Andi Azis, yang lahir pada 19 September 1924 di Simpangbinanga, Kabupaten Barru, memiliki latar belakang militer Belanda yang kuat.

Ia pindah ke Belanda sejak usia 9 tahun dan baru datang di Jawa pada tahun 1946 dengan tugas awal di daerah Cilincing. Pada tahun 1947, ia bergabung dengan KNIL dengan pangkat Letnan Dua, sebuah posisi yang membentuk loyalitas korpnya yang kental.

Berikut adalah beberapa alasan utama penolakan keras Andi Azis terhadap kedatangan pasukan APRIS dari Jawa:

• Tuntutan agar hanya pasukan bekas KNIL di bawah komandonya yang bertanggung jawab penuh atas keamanan di wilayah Negara Indonesia Timur.
• Anggapan bahwa kedatangan TNI merupakan bentuk dominasi pusat yang akan mengancam eksistensi politik dan kedaulatan NIT.
• Adanya provokasi politik dari menteri penerangan NIT saat itu, Soumokil, yang menginginkan NIT tetap berdiri terpisah dari NKRI.
• Ketakutan akan terjadinya pembalasan atau perlakuan tidak adil terhadap para mantan prajurit KNIL oleh pasukan TNI.

Kronologi Peristiwa Andi Azis Makassar yang Mencekam

Konflik memuncak ketika tuntutan Andi Azis diabaikan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah tetap memutuskan untuk mengirimkan pasukan ekspedisi guna mengamankan situasi di Sulawesi Selatan yang mulai bergejolak.

Mari kita pelajari kronologi peristiwa andi azis makassar secara urut melalui langkah-langkah taktis berikut ini:

1. Penerimaan Kabar Penyatuan NIT (4 April 1950): Pihak NIT menerima kabar resmi mengenai rencana penyatuan wilayah mereka ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Mobilisasi Pasukan Andi Azis (5 April 1950 - Dini Hari): Mengetahui bahwa kapal yang membawa pasukan APRIS dari unsur TNI akan segera mendarat, Andi Azis menggalang kekuatannya. Pada Rabu, 5 April 1950 pukul 01.00 dini hari, sebuah pengumuman radio disiarkan untuk mengondisikan massa dan pasukan.
3. Serangan Kilat ke Markas APRIS (5 April 1950 - Pagi): Tepat pukul 05.00 pagi, pasukan Andi Azis melancarkan serangan mendadak ke markas APRIS di Makassar. Pertempuran awal di markas APRIS ini berlangsung sengit selama 2 jam, di mana pasukan Andi Azis berhasil menawan beberapa perwira TNI dan menguasai tempat-tempat vital.
4. Pengiriman Pasukan Ekspedisi Pusat (7 April 1950): Pemerintah pusat bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi berkekuatan besar pada 7 April 1950. Sekitar 900 pasukan TNI dikirim ke Makassar menggunakan dua buah kapal untuk menumpas pemberontakan tersebut.

Dampak Pemberontakan Andi Azis Bagi Negara Indonesia Timur

Setiap tindakan militer ilegal pasti membawa konsekuensi politik yang masif bagi struktur pemerintahan lokal maupun nasional. Dampak pemberontakan andi azis bagi negara indonesia timur justru berbanding terbalik dengan apa yang awalnya mereka perjuangkan.

Alih-alih mempertahankan bentuk federal, aksi militer yang gegabah ini justru mempercepat keruntuhan Negara Indonesia Timur itu sendiri. Masyarakat luas dan politisi lokal mulai kehilangan kepercayaan terhadap relevansi sistem negara bagian.

Berdasarkan analisis jalannya sejarah pasca-peristiwa, runtuhnya NIT terjadi karena kabinet pemerintahannya kehilangan legitimasi akibat keterlibatan oknum pejabatnya dalam menyokong gerakan Andi Azis. Gerakan ini dicap sebagai pemberontakan yang merongrong kedaulatan RIS yang sah.

Kekalahan militer Andi Azis memaksa para elit politik di Makassar untuk bernegosiasi ulang dengan Jakarta, yang akhirnya memuluskan jalan menuju pembubaran sistem federal di seluruh wilayah Indonesia.

Nasib Akhir Gerakan dan Penegakan Hukum Jakarta

Pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum agar Andi Azis segera melapor ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, keterlambatan Andi Azis dalam mematuhi ultimatum tersebut membuat dirinya langsung ditangkap setibanya di Jakarta.

Proses hukum yang berjalan tegas membuktikan bahwa pemerintah pusat tidak memberikan ruang bagi aksi pembangkangan militer bersenjata. Kegagalan aksi ini juga sekaligus mengakhiri perlawanan terbuka kelompok pro-federal di Sulawesi Selatan.

Sejarah mencatat bahwa ambisi mempertahankan korps militer kolonial tanpa proses adaptasi yang matang hanya akan melahirkan benturan berdarah. Peristiwa di Makassar tahun 1950 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integrasi militer yang solid dalam membangun kedaulatan sebuah bangsa yang baru merdeka.