IPB University Tekankan Valuasi Ekosistem demi Cegah Deforestasi

Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof Bahruni, menekankan pentingnya valuasi jasa ekosistem hutan dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan tata ruang, Sabtu (22/8/2026). Langkah ini krusial untuk mencegah penurunan fungsi hutan yang selama ini kerap dinilai tanpa harga pasar.

Pengukuran nilai manfaat ekologis dinilai mendesak mengingat modal alam Indonesia terus mengalami penyusutan. Berdasarkan data FAO 2025, luas hutan Indonesia merosot dari 116 juta hektare pada 1990 menjadi 96 juta hektare pada 2025, dengan 14,98 juta hektare hutan produksi tak lagi berhutan. Selain itu, data KLHK 2024 mencatat 24 juta hektare kawasan hutan membutuhkan restorasi, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Valuasi jasa ekosistem diperlukan agar manfaat hutan yang selama ini tidak terlihat dalam transaksi pasar dapat diperhitungakan dalam pengambilan keputusan," kata Prof Bahruni, Guru Besar IPB University.

Penggunaan Total Economic Value (TEV) memungkinkan pembanding antara manfaat ekologis dan keuntungan ekonomi dari konversi lahan. Sebagai gambaran, penelitian di Kabupaten Sintang menunjukkan potensi nilai jasa ekosistem hutan mencapai Rp7,292 triliun per tahun.

"Analisis trade-off menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi sawit monokultur dapat meningkatkan keuntungan pribadi, tetapi berpotensi menghasilkan nilai sosial-ekologis negatif akibat hilangnya jasa lingkungan," tutur Prof Bahruni, Guru Besar IPB University.

Penerapan peta spasial TEV direkomendasikan dalam perencanaan wilayah agar kawasan bernilai ekologis tinggi tetap dipertahankan. Konversi lahan seperti alih fungsi menjadi kebun sawit wajib ditempatkan sebagai pilihan terakhir dengan mempertimbangkan batas ekologis.

Pengembangan restorasi ekonomi hijau juga dinilai perlu diarahkan pada model bisnis berkelanjutan melalui skema Multiusaha Kehutanan (MUK). Pendekatan ini mengintegrasikan potensi kayu, hasil hutan bukan kayu, karbon, wisata, hingga air tanpa menggantungkan dana dari APBN.

"Investasi tidak harus menjadi lawan konservasi. Dengan kebijakan afirmatif, kepastian hak atas ruang, dan model bisnis yang adil, investasi dapat menjadi sumber daya untuk membangun kembali modal alam," ucap Prof Bahruni, Guru Besar IPB University.