Awal Mula Gerakan Permesta Ternyata Dipicu Pergolakan di Kota Ini

Gerakan Permesta dimulai dengan adanya gerakan yang terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pergolakan politik dan militer di wilayah Indonesia bagian timur ini menjadi catatan krusial yang mewarnai sejarah perjalanan bangsa.

Sebagai seorang praktisi edukasi sejarah yang sering membedah konflik lokal, saya melihat banyak orang keliru mengira gerakan ini murni ingin memisahkan diri. Berdasarkan analisis dokumen sejarah, pemicu utamanya adalah akumulasi kekecewaan daerah terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pusat.

Untuk memahami bagaimana pergolakan ini terbentuk secara sistematis, kita perlu membedah langkah demi langkah kronologi serta faktor sosiologis yang mengawalinya.

Dalam memetakan sejarah konflik regional, kita tidak bisa hanya melihat hari proklamasi saja. Kita harus merunut rangkaian peristiwa yang terjadi di kota Makassar sebelum ketegangan memuncak.

1. Mengidentifikasi Ketimpangan Ekonomi Regional
   Langkah awal bermula dari analisis kontribusi ekspor. Pada tahun 1956, wilayah luar Jawa menyumbang komoditas ekspor yang sangat signifikan bagi kas negara. Namun, alokasi dana pembangunan kembali ke daerah dirasa sangat minim, sehingga memicu ketidakpuasan tokoh sipil dan militer di Makassar.
2. Mengamati Kunjungan Delegasi ke Jakarta
   Sebagai upaya diplomasi, para pimpinan daerah dari Makassar melakukan kunjungan langsung ke Jakarta. Pada Januari 1957, Letkol Muhammad Saleh Lahade dan Mayor Andi Muhammad Jusuf Amir menemui Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Disusul pada Februari 1957, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pettarani menemui Perdana Menteri dan Mendagri untuk menuntut otonomi ekonomi yang lebih luas.
3. Penyusunan Piagam Perjuangan Semesta
   Karena jalur diplomasi di Jakarta tidak membuahkan hasil yang konkret, para tokoh militer dan sipil berkumpul di Makassar. Mereka merumuskan naskah piagam yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi, desentralisasi, dan pembagian porsi keuangan yang adil bagi Indonesia bagian timur.
4. Proklamasi Keadaan Perang dan Deklarasi Piagam
   Langkah puncaknya terjadi pada 2 Maret 1957. Panglima Tentara dan Teritorium VII, Letkol Ventje Sumual, memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah Teritorium VII dan membacakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Makassar.

Pengalaman lapangan saat berdiskusi dengan para peneliti sejarah menunjukkan bahwa kesalahan umum yang sering terjadi adalah mengabaikan dinamika internal di kota Makassar itu sendiri sebelum gerakan ini memindahkan markasnya ke wilayah utara.

Kondisi Makroekonomi Nasional yang Memperkeruh Suasana

Situasi di kota Makassar tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan krisis ekonomi nasional yang melanda kabinet pemerintahan di Jakarta pada paruh akhir dekade 1950-an.

Lonjakan Inflasi dan Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Kondisi keuangan negara pada saat itu memang sedang mengalami guncangan hebat. Angka inflasi Indonesia melonjak drastis dari 35% pada tahun 1955 menjadi 54,9% pada tahun 1957, yang langsung memukul daya beli masyarakat di daerah.

Kondisi ini diperparah oleh pelemanan nilai tukar rupiah yang sangat signifikan terhadap mata uang asing. Nilai tukar melemah dari Rp11,4 per dolar AS pada tahun 1952 menjadi kisaran Rp22,7 hingga Rp78,1 per dolar AS pada tahun 1957.

Penyusutan Cadangan Devisa dan Defisit Anggaran

Berdasarkan data International Monetary Fund (2025), cadangan devisa negara menyusut dari $226,5 juta pada tahun 1955 menjadi tinggal $185 juta pada tahun 1957. Penurunan ini membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan di daerah-daerah penghasil ekspor.

Ketidakmampuan pengelolaan fiskal ini menyebabkan defisit anggaran negara membengkak hingga mencapai -6,5% terhadap PDB pada tahun 1958 berdasarkan data Woo dan Nasution (1989). Ketegangan fiskal inilah yang membuat daerah merasa dieksploitasi oleh pemerintah pusat.

Efek Domino Deklarasi Dewan Daerah di Berbagai Wilayah

Gerakan yang meletus di kota Makassar merupakan bagian dari gelombang pembentukan dewan-dewan daerah di seluruh Indonesia sebagai bentuk protes atas kebijakan restrukturisasi militer dan sentralisasi sipil.

• Dewan Banteng: Dibentuk di Sumatera Utara pada 20 Desember 1956 oleh Kolonel Maludin Simbolon.
• Dewan Gajah: Berdiri di Sumatera Barat di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Husein yang menuntut hal serupa terkait otonomi.
• Dewan Manguni: Muncul di Sulawesi pada tahun 1957 yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual sebelum melebur dalam gerakan semesta.

Gelombang pembentukan dewan ini kemudian mencapai puncaknya di wilayah barat dengan adanya Proklamasi PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat.

Pergeseran Geografis dan Fase Akhir Operasi Permesta

Meskipun gerakan Permesta dimulai dengan adanya gerakan yang terjadi di kota Makassar, dinamika politik memaksa pusat komando gerakan ini bergeser secara geografis demi mempertahankan eksistensinya.

Pimpinan gerakan memutuskan melakukan pemindahan markas Permesta keluar dari Makassar menuju ke Manado. Aktivitas komando di Manado ini berlangsung hingga 24 Juni 1958, sebelum akhirnya didesak mundur oleh pasukan pemerintah pusat.

Setelah kejatuhan Manado, markas komando dipindahkan lagi ke Tomohon sejak 24 Juni 1958. Dari wilayah pegunungan inilah sisa-sisa kekuatan militer Permesta menjalankan taktik gerilya hingga masa operasi total gerakan ini berakhir sepenuhnya pada tahun 1961.

Secara keseluruhan, waktu operasi Permesta berlangsung antara tahun 1957–1961. Data Booth (1996) mencatat bahwa pada tahun 1956 kontribusi ekspor daerah luar Jawa sebenarnya menyumbang 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebuah angka yang menjelaskan mengapa tuntutan keadilan ekonomi begitu membara di Makassar kala itu.