Mengapa Gerakan DI TII Terjadi dan Menjadi Pemberontakan Besar

Penyebab terjadinya pemberontakan DI TII berakar dari ketidakpuasan politik dan ideologis terhadap kebijakan pemerintah pusat setelah kemerdekaan Indonesia.

Sebagai praktisi yang mendalami dinamika sejarah nasional, saya sering melihat kekeliruan umum saat orang menganggap gerakan ini sebagai satu kesatuan tunggal yang terjadi serentak. Dari pengamatan saya terhadap alur lini masa sejarah, gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) sebenarnya merupakan letupan regional yang memiliki pemicu spesifik di tiap wilayah, namun disatukan oleh satu payung ideologi.

Untuk memahami bagaimana pergolakan ini bisa meluas ke beberapa provinsi, kita harus membedah akar masalahnya secara terstruktur dan kronologis.

Pemberontakan DI/TII pertama kali terjadi di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Masalah nyata yang memicu gerakan ini adalah kekecewaan mendalam terhadap diplomasi pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda.

Perjanjian Renville sebagai Pemantik Kekecewaan

Pada 17 Januari 1948, dilakukan penandatanganan Perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini mengharuskan pasukan TNI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan hijrah ke Yogyakarta.

Kartosuwiryo dan para pengikutnya menolak keras keputusan tersebut. Mereka memilih tetap tinggal di Jawa Barat dan merasa pemerintah pusat telah mengorbankan kedaulatan wilayah mereka kepada Belanda.

Proklamasi Negara Islam Indonesia

Ketidakpuasan yang menumpuk ini akhirnya mencapai puncaknya pada pertengahan tahun berikutnya. Pada 7 Agustus 1949, Maridjan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII.

Proklamasi NII ini menjadi penanda resmi berdirinya gerakan Darul Islam dengan sayap militer bernama Tentara Islam Indonesia.

Gerakan di Jawa Barat inilah yang kemudian menginspirasi tokoh-tokoh di wilayah lain untuk melakukan tindakan serupa dengan motif yang beragam, mulai dari solidaritas ideologis hingga kekecewaan personal terhadap kebijakan militer pusat.

Penyebaran Gerakan DI TII di Berbagai Wilayah Indonesia

Setelah proklamasi di Jawa Barat, riak-riak ketidakpuasan menjalar ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, hingga ujung barat Sumatra di Provinsi Aceh. Setiap wilayah memiliki latar belakang sosiopolitis yang berbeda.

Efek Domino di Jawa Tengah

Periode terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah berlangsung pada kurun waktu 1949-1950. Tokoh utama di wilayah ini adalah Amir Fatah yang memimpin pasukan di bagian utara Jawa Tengah.

Amir Fatah memutuskan bergabung ke dalam NII pada 23 Agustus 1949 karena memiliki kesamaan visi ideologis dengan Kartosuwiryo. Pemerintah bergerak cepat meredam pergolakan ini agar tidak meluas lebih jauh.

Penangkapan pelaku pemberontakan DI/TII Jawa Tengah termasuk Amir Fatah terjadi pada 22 Desember 1950. Peristiwa penangkapan tersebut sekaligus menandai berakhirnya pemberontakan di wilayah tersebut.

Kekecewaan Militer Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan

Tahun 1950 menjadi awal mula pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Berbeda dengan Jawa Barat, konflik di sini kental dengan persoalan status militer lokal.

Kahar Muzakkar menuntut agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dimasukkan ke dalam angkatan perang resmi dengan pangkat yang disesuaikan. Ketika tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah pusat, Kahar memilih membawa pasukannya ke hutan dan menyatakan bergabung dengan NII bentukan Kartosuwiryo.

Persoalan Otonomi dan Syariat Islam di Aceh

Kasus di Aceh memiliki keunikan tersendiri karena awalnya hubungan antara tokoh lokal dan Presiden Sukarno berjalan sangat baik. Pada Juni 1948, Presiden Sukarno menjanjikan Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia.

Atas dasar janji tersebut, tokoh ulama seperti Daud Beureueh memberikan dukungan penuh kepada republik. Daud Beureueh resmi menjabat sebagai Gubernur Aceh bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 1 Januari 1950.

Namun, situasi politik berubah drastis setelah Konferensi Meja Bundar (KMB). Berikut adalah urutan perubahan status politik pasca-KMB yang memicu konflik di Aceh:

1. Pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag berlangsung pada 23 Agustus-2 November 1949 yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di akhir tahun 1949.
2. Pada Mei 1950, terjadi perubahan bentuk negara dari RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang menaungi 10 provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1950.
3. Perdana Menteri Mohamad Natsir resmi membubarkan Provinsi Aceh pada 23 Januari 1951 dan meleburnya ke dalam Provinsi Sumatera Utara.

Kebijakan pembubaran provinsi ini membuat Daud Beureueh merasa dikhianati oleh pemerintah pusat. Kekecewaan atas hilangnya status provinsi dan janji syariat Islam inilah yang mendorong Aceh bergabung dengan gerakan DI/TII.

Lini Masa Peristiwa Signifikan Seputar DI TII

Untuk melihat peta konflik secara utuh, kita perlu memperhatikan urutan peristiwa penting yang terjadi pada masa genting mempertahankan kemerdekaan.

Berdasarkan catatan dari Kompas dan Tirto, selain menghadapi pergolakan DI/TII, pemerintah pusat pada periode yang sama juga harus membagi konsentrasi untuk memadamkan Pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 18-20 September 1948.

Konflik internal yang bertubi-tubi ini memaksa pemerintah Indonesia menerapkan strategi militer sekaligus diplomasi yang intensif guna menjaga keutuhan wilayah NKRI dari perpecahan ideologis.

Penyebab terjadinya pemberontakan DI TII secara akumulatif dipicu oleh benturan ideologi nasionalis-sekuler dengan islamis, kekecewaan terhadap taktik diplomasi luar negeri, serta kebijakan reorganisasi militer dan wilayah administrasi yang mengabaikan kontribusi tokoh daerah.