Pemerintah Kabupaten Bekasi Siap Operasikan Sekolah Rakyat Akhir Juni

Pemerintah Kabupaten Bekasi bersiap mengoperasikan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat 2 di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, untuk memulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026 pada akhir Juni mendatang. Fasilitas pendidikan ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin guna menekan angka putus sekolah, seperti dilansir dari Detikcom. Lembaga pendidikan tersebut bakal menampung total 270 siswa baru yang terbagi ke dalam sembilan rombongan belajar (rombel).

Setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, masing-masing mendapatkan alokasi tiga rombel dengan kapasitas 30 anak per kelas. Selain menyaring siswa baru, sekolah ini juga menampung 44 siswa asal Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dititipkan pada Sekolah Rakyat rintisan di Kota Bekasi. Skema penerimaan tersebut berlandaskan pada pemenuhan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

"Sesuai kuota yang ditetapkan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan menerima siswa baru khusus warga Kabupaten Bekasi dan juga siswa Kabupaten Bekasi yang kita titipkan sebelumnya di SR rintisan yang ada di Kota Bekasi," ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah.

Sasaran utama dari program ini difokuskan pada anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin ekstrem. Proses penentuan calon peserta didik mengacu pada data Kementerian Sosial yang diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mengenai kesiapan fasilitas, pembangunan fisik sekolah dipastikan berjalan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan. Kantor Staf Presiden (KSP) bahkan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek untuk memantau perkembangan pembangunan tersebut sekitar dua minggu lalu.

"Dua minggu laluKSP sudah melihat langsung kesiapan pembangunan. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai target sehingga saat tahun ajaran baru dimulai, baik secara fisik maupun sarana prasarana dapat selesai dan siap digunakan secara maksimal," ungkap Alamsyah. Pendirian infrastruktur pendidikan ini menjadi bagian dari perwujudan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperluas akses sekolah. Fasilitas di Kabupaten Bekasi ini merupakan satu dari enam Sekolah Rakyat yang dikembangkan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Melalui program penuntasan anak putus sekolah ini, pemerintah daerah berharap bisa mendorong lahirnya generasi masa depan yang lebih berkualitas. Keterbatasan ekonomi tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak. "Ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya bagi warga yang kurang mampu. Anak-anak yang terkendala biaya pendidikan dapat bersekolah dengan baik dan mudah-mudahan menjadi generasi penerus yang lebih baik di masa mendatang," harap Alamsyah.