Pramono Anung Kukuhkan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengukuhkan 17 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2026-2029 pada Jumat (3/7/2026). Dilansir dari Detikcom, salah satu anggota yang dilantik adalah Jessica Shally Anisa, seorang lulusan bidang Urban and Regional Planning dari Kırklareli Üniversitesi, Turki.

Perempuan berusia 25 tahun tersebut menjadi anggota termuda sekaligus perwakilan generasi Z pertama di dalam kepengurusan DTKJ periode ini. Di dalam struktur lembaga mitra strategis pemerintah provinsi tersebut, Jessica ditempatkan pada Komisi Hukum dan Humas.

Jessica memiliki rekam jejak riset mengenai proyeksi penumpang LRT Jakarta serta aktif dalam berbagai diskusi tata ruang. Ketertarikannya bergabung didasari oleh kedekatan isu transportasi dengan mobilitas harian jutaan warga ibu kota.

"Sistem sistem transportasi yang nyaman, aman, terintegrasi, dan mudah diakses sangat mempengaruhi kualitas hidup warga Jakarta itu sendiri," ucap Jessica Shally Anisa, Anggota DTKJ.

Pengalaman menempuh pendidikan di Turki memberikan perspektif mengenai pengelolaan simpul transportasi terintegrasi seperti bus, kereta, dan trem pada kawasan urban yang padat. Namun, ia menilai penerapan kebijakan dari luar negeri tetap harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.

"Saya mempelajari bagaimana simpul-simpul transportasi seperti bus, kereta, dan tram dapat terhubung secara efisien dalam satu sistem kota," tutur Jessica Shally Anisa, Anggota DTKJ.

Kondisi geografis dan sosial budaya yang berbeda membuat adopsi sistem transportasi dari kota lain wajib dilakukan secara cermat. Jakarta sendiri menghadapi tantangan tersendiri berupa pergerakan komuter lintas wilayah dari Bodetabek.

"Turki, khususnya kota besar seperti Istanbul, memiliki karakter urban yang padat, kompleks, dan dinamis. Banyak pelajaran dari sana yang relevan untuk melihat tantangan kota besar seperti Jakarta," sambung Jessica Shally Anisa, Anggota DTKJ.

Tantangan integrasi antarmoda ini semakin kompleks akibat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap kendaraan pribadi. Oleh karena itu, kebijakan transportasi dinilai harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nyata di lapangan.

"Karena itu, pendekatan dari kota lain perlu diterjemahkan secara hati-hati agar sesuai dengan kondisi Jakarta," ucap Jessica Shally Anisa, Anggota DTKJ.

Ilmu perencanaan kota yang dimilikinya menjadi pisau analisis untuk melihat preferensi mobilitas masyarakat. Layanan transportasi publik perlu menjawab aspek kepraktisan, kenyamanan, harga yang terjangkau, serta kepastian informasi.

"Kebijakan yang baik harus mampu menjawab pertanyaan praktis warga: 'Apakah aksesnya mudah? Apakah perpindahan modanya nyaman? Apakah tarifnya terjangkau?

Lalu apakah layanannya aman? Dan apakah informasi perjalanannya jelas?'," tutur Jessica Shally Anisa, Anggota DTKJ.

Tugas di Komisi Hukum dan Humas menuntut adanya penerjemahan regulasi teknis ke dalam bahasa komunikasi publik yang lebih persuasif. Jessica menekankan pentingnya komunikasi berbasis data lapangan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menggaet generasi muda.

"Ajakan menggunakan transportasi umum perlu disampaikan dengan alasan yang jelas, seperti efesiensi waktu, penghematan biaya, pengurangan kemacetan, peningkatan keselamatan, serta dampak positif terhadap lingkungan," ucap Jessica Shally Anisa, Anggota DTKJ.

Pendekatan informasi visual yang praktis dan mudah dibagikan dinilai menjadi kunci utama untuk merangkul generasi muda. Transportasi publik harus diposisikan sebagai bagian dari gaya hidup perkotaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

"Dan anak muda sendiri itu perlu melihat transportasi umum sebagai pilihan yang relevan dengan gaya hidup perkotaan, efesiensi, aman, terjangkau, terkoneksi secara digital, dan terakhir, mendukung kota yang lebih sehat," tutur Jessica Shally Anisa, Anggota DTKJ.