Benarkah Manusia Ditakdirkan Selalu Bersama Rahasia Arti Zoon Politicon

Menilik arti istilah kuno Zoon Politicon yang artinya manusia dikodratkan untuk selalu hidup berdampingan, bermasyarakat, dan berinteraksi satu sama lain membawa saya pada sebuah perenungan mendalam tentang eksistensi kita di tahun 2026 ini. Ekspektasi kita sering kali menganggap bahwa kemandirian teknologi membuat manusia bisa hidup sendiri, namun realitanya kita justru semakin terikat satu sama lain dalam jaring sosial yang rumit. Saya melihat fenomena ini bukan sekadar teori usang yang dibahas di ruang kelas, melainkan sebuah insting bertahan hidup yang paling mendasar.

Gagasan kuno ini tetap kokoh dan tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan ataupun otomatisasi modern yang masif. Istilah ikonik ini tidak lahir dari ruang hampa melainkan dirumuskan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno yang kerap dijuluki sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan. Beliau memperkenalkan konsep ini pada rentang waktu perkiraan 384—322 SM demi menjelaskan hakikat terdalam umat manusia.

Menurut pandangan saya pribadi, pemikiran Aristoteles ini sangat visioner karena melampaui zamannya. Manusia tidak pernah dirancang untuk menjadi pulau yang terisolasi di tengah samudra kelam.

Aristoteles menegaskan bahwa siapa saja yang bisa hidup tanpa masyarakat, jika bukan seekor binatang buas, maka dia adalah seorang dewa. Kita berada di tengah-tengahnya, diikat oleh kebutuhan kodrati untuk terus membangun komunikasi secara konstan.

Kebutuhan ini tidak hanya mencakup pemenuhan fisik seperti pangan dan papan. Lebih dari itu, interaksi emosional dan pembentukan tatanan moral menjadi alasan utama mengapa struktur masyarakat terbentuk.

Hubungan Erat Makhluk Sosial dengan Sistem Hukum

Ketika kumpulan manusia yang menyandang status Zoon Politicon ini berkumpul, gesekan kepentingan tidak akan mungkin bisa dihindari. Di sinilah hukum hadir sebagai pemandu jalannya interaksi agar tidak berubah menjadi kekacauan total.

Hukum perdata adalah semua hukum privat materiil berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu.

Pandangan tegas di atas disampaikan oleh Prof. Subekti untuk menggambarkan bagaimana negara melindungi kepentingan tiap-tiap orang dalam pergaulan sosial. Tanpa adanya aturan yang jelas, sifat sosial manusia bisa bergeser menjadi benturan ego yang merusak.

Pendapat tersebut diperkuat oleh ahli hukum terkemuka lainnya yang melihat hukum dari sudut pandang relasional yang lebih luas. Melalui pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa struktur sosial memiliki keterikatan yang mutlak dengan aturan formal.

Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat luas.

Penjelasan dari Prof. Sudikno tersebut membuktikan bahwa kodrat manusia untuk bersosialisasi membutuhkan koridor hukum yang aman. Ketika Anda menikah, membeli tanah, atau mengadakan perjanjian bisnis, Anda sedang mempraktikkan konsep makhluk sosial yang dipagari oleh hukum perdata.

Linimasa Perkembangan Hukum Perdata Dunia

Sistem hukum yang mengatur interaksi makhluk sosial ini mengalami evolusi panjang selama berabad-abad di panggung sejarah dunia. Regulasi tertulis ini dirancang demi memastikan hubungan antarmanusia tetap berjalan harmonis tanpa konflik berdarah.

• Tahun 50 SM: Masa pemerintahan Julius Caesar yang tercatat resmi dalam sejarah sebagai awal mula hukum perdata berasal dari bangsa Romawi.
• Tahun 1804: Penyatuan hukum perdata Romawi dan hukum Perancis asli menjadi Code Civil Des Francais pada masa pemerintahan Louis XV.
• Tahun 1807: Pengundangan kembali Code Civil Des Francais menjadi Code Napoleon yang kelak memengaruhi hukum di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Implementasi Hukum Perdata di Indonesia

Di dalam negeri, kodrat sosial manusia diatur secara spesifik melalui berbagai produk hukum nasional yang menyentuh ranah privat terkecil. Aturan-aturan ini memastikan hak dasar setiap orang tetap terlindungi di tengah kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah merumuskan aturan ini untuk mengelola interaksi yang paling sering memicu sengketa di masyarakat. Dua pilar hukum perdata yang sangat akrab dengan kehidupan kita adalah aturan keluarga dan kepemilikan aset.

Sektor pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan yang mengikat hubungan sakral antarindividu. Sementara untuk urusan aset dan tanah, negara menyediakannya lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria.

Transformasi Interaksi Sosial di Era Digital

Bagaimana konsep Zoon Politicon bermanifestasi di tahun 2026 yang serba digital ini? Manusia tidak lagi hanya berinteraksi di pasar fisik atau balai desa, melainkan berpindah ke ruang-ruang digital virtual.

Namun, perubahan medium ini tidak mengubah esensi dasar dari apa yang dikatakan Aristoteles ribuan tahun lalu. Kita tetap mencari koneksi, pengakuan, dan kelompok, meskipun hanya lewat perantara layar kaca pintar.

Pergeseran ini melahirkan tantangan baru yang menuntut adaptasi regulasi secara cepat dari pihak otoritas. Hubungan sosial digital kini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan interaksi tatap muka konvensional.

Berdasarkan data regulasi di atas, terlihat jelas bahwa negara hadir untuk mengawal aktivitas digital kita. Dilansir dari dokumen hukum nasional, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) menjadi tameng utama warga digital.

Interaksi elektronik kita dilindungi oleh payung hukum yang kuat agar tidak terjadi penipuan atau manipulasi informasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) semakin mempertegas komitmen pengamanan tersebut.

Sisi Kelam Menjadi Makhluk yang Terlalu Sosial

Namun, di balik keindahan konsep kebersamaan ini, saya melihat ada kecacatan bawaan yang jarang dikritisi secara jujur. Menjadi makhluk sosial berarti kita sangat rentan terhadap tekanan kelompok (peer pressure) dan hilangnya identitas personal. Kekurangan terbesar dari kodrat ini adalah kecenderungan manusia untuk berkompromi dengan hal buruk demi bisa diterima oleh kelompoknya. Keinginan berlebih untuk selalu disukai sering kali membunuh pemikiran kritis yang mandiri.

Di era modern, hal ini bermutasi menjadi fenomena ruang gema (echo chamber) di media sosial. Kita hanya ingin berkumpul dengan orang-orang yang berpikiran sama, lalu mengucilkan mereka yang berani tampil berbeda. Sifat bawaan ini jika tidak dikontrol dengan nalar sehat akan melahirkan polarisasi sosial yang ekstrem.

Manusia bisa menjadi sangat kejam kepada kelompok luar hanya demi membuktikan loyalitasnya pada kelompok sendiri. Ketergantungan akut pada validasi orang lain juga memicu kecemasan massal di generasi saat ini. Kita menjadi takut kesepian, takut tertinggal, dan melupakan pentingnya waktu untuk berefleksi secara personal.

Konsep yang digagas Aristoteles tentang Zoon Politicon yang artinya manusia sebagai makhluk sosial terbukti melintasi batas abad dan sistem hukum. Berdasarkan analisis rekam jejak sejarah dari masa Romawi kuno hingga regulasi transaksi elektronik modern, kebutuhan berinteraksi adalah mutlak. Kekuatan sejati kita tidak terletak pada kesendirian, melainkan pada kemampuan mengelola relasi secara bijak demi kebaikan bersama.