STPN Berubah Menjadi Politeknik Agraria, Peluang Karier Lulusan Kian Terbuka

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional resmi bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN. Perubahan kelembagaan pada kampus di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini memicu pertanyaan terkait skema ikatan dinas.

Seperti dikutip dari Detikcom, restrukturisasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Langkah ini diikuti dengan penataan program studi.

Kementerian ATR/BPN menghentikan program Diploma 1 dan memperkuat program Sarjana Terapan atau Diploma 4. Selain Prodi D4 Pertanahan, dibentuk tiga prodi baru yakni Manajemen Penataan Ruang Dan Pertanahan, Survei Pemetaan Dan Informasi Pertanahan, serta Kebijakan Dan Manajemen Pendaftaran Tanah.

"STPN beralih menjadi Politeknik Agraria sebagai institusi pendidikan vokasi yang diharapkan lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masa depan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu.

Lembaga pendidikan ini mengawali kiprahnya pada tahun 1963 melalui pendirian Akademi Agraria di Yogyakarta. Setahun berselang, lembaga serupa didirikan di Semarang seiring lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Pada awal operasionalnya, institusi ini membuka program Diploma 3 dengan jurusan Hak Atas Tanah, Landreform, Tata Guna Tanah, dan Pendaftaran Tanah. Saat itu, pemerintah menerapkan skema ikatan dinas untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara.

Kedua institusi tersebut melebur menjadi Akademi Agraria Yogyakarta pada periode 1983-1988. Nama lembaga kemudian berganti menjadi Akademi Pertanahan Nasional pada 1988 hingga 1992, yang sekaligus menjadi angkatan terakhir jalur ikatan dinas.

Memasuki tahun 1993, institusi ini beralih status menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. STPN memperluas cakupan program pendidikan dengan membuka Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, serta meluncurkan Diploma 4 Pertanahan pada 2019.

Proses transformasi menjadi politeknik diusulkan oleh Kementerian ATR/BPN kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 10 Maret 2025. Menteri Diktisaintek kemudian menerbitkan keputusan pembukaan prodi baru pada Agustus 2025.

Rekomendasi perubahan bentuk terbit pada November 2025, disusul persetujuan organisasi dari Kementerian PANRB pada Januari 2026. Regulasi ini akhirnya disahkan oleh Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN pada 16 Maret 2026.

Status Ikatan Dinas dan Kebutuhan SDM

Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki empat jabatan fungsional utama, yaitu penata ruang, penata pertanahan, penata kadastral, dan asisten penata kadastral.

"Keempat jabatan fungsional ini merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan layanan pertanahan dan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia. Kebutuhan SDM pada jabatan ini masih sangat besar dan tersebar di seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah," kata Dalu.

Ia menambahkan bahwa posisi ini bersifat terbuka agar lulusan dapat terserap di kementerian lain maupun pemerintah daerah. Saat ini masih terdapat kesenjangan formasi, terutama pada posisi penata pertanahan yang baru terisi sekitar 4.800 dari kebutuhan 21.000 formasi.

"Skema Ikatan Dinas juga memastikan ketersediaan SDM yang terencana dan berkelanjutan sekaligus mempercepat pemenuhan formasi khususnya pada jabatan penata pertanahan dan penata kadastral," ujar Dalu.

Ketua STPN Dr Sri Yanti Achmad, APtnh, SH, MKn mengungkapkan hasil evaluasi Kemendiktisaintek selain perubahan menjadi politeknik juga mengarah sebagai sekolah kedinasan.

Kendati demikian, sejauh ini belum ada keputusan resmi mengenai penerapan status ikatan dinas penuh. Pada penerimaan taruna baru tahun akademik 2026/2027, pendaftar diwajibkan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut untuk diangkat langsung menjadi ASN.

Jalur Pendaftaran Taruna Baru

Politeknik Agraria STPN membuka pendaftaran Seleksi Penerimaan Taruna Baru untuk tahun akademik 2026/2027 mulai 25 Mei hingga 18 Juni 2026. Terdapat tiga jalur masuk yang disediakan bagi calon taruna.

Jalur Umum ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, atau MA di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Jalur Tugas Belajar disediakan khusus bagi pegawai internal Kementerian ATR/BPN yang memenuhi kriteria kementerian.

Sementara itu, Jalur Kerja Sama Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari wilayah yang memegang kerja sama resmi dengan pihak kampus.

Total daya tampung yang disediakan berjumlah 350 taruna. Rincian alokasi kuota terdiri atas 260 kursi untuk Jalur Umum, 60 kursi untuk Jalur Tugas Belajar, dan 30 kursi untuk Jalur Kerja Sama Pemerintah Daerah.

Prospek Kerja Lulusan

Lulusan lembaga vokasi ini memiliki kesempatan berkarier di sektor publik maupun korporasi. Alumni dapat mengikuti seleksi CPNS serta PPPK pada formasi yang dibuka di Kementerian ATR/BPN, instansi pusat lainnya, maupun pemerintah daerah.

Saat ini lulusan tidak otomatis menyandang status ASN. Mereka diwajibkan mengikuti ujian seleksi pegawai sesuai dengan lowongan formasi yang tersedia di lembaga pemerintahan.

Peluang profesi lain terbuka di bidang pertanahan, seperti bergabung atau mendirikan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi, Kantor Jasa Penilai Publik, kantor notaris, hingga kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lapangan kerja juga tersedia di BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta nasional dan multinasional.