Kenapa Taktik Devide et Impera VOC Begitu Ampuh Meruntuhkan Kerajaan Nusantara

Taktik devide et impera VOC terbukti menjadi senjata paling mematikan yang menghancurkan kedaulatan berbagai kerajaan besar di Nusantara tanpa perlu mengerahkan seluruh kekuatan militer secara langsung. Banyak dari kita yang sering bertanya-tanya mengenai "apa itu politik devide et impera" dan mengapa strategi klasik ini bisa begitu sukses diterapkan di tanah air selama berabad-abad. Secara mendasar, devide et impera artinya adalah politik pecah belah atau politik adu domba yang sengaja dikobarkan untuk mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu membentuk kekuatan besar.

Dalam praktik sejarah politik adu domba di indonesia, organisasi dagang seperti VOC memanfaatkan ambisi kekuasaan, dendam pribadi, dan perebutan takhta di dalam keluarga istana untuk masuk sebagai pahlawan kesiangan.

Bangsa-bangsa kolonialis seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, hingga Prancis sebenarnya sudah mulai menerapkan politik pecah belah ini sebagai strategi perang sejak abad ke-15. Tujuan utamanya adalah untuk mengekspansi serta menaklukan wilayah tropis yang kaya akan sumber daya alam demi mencari keuntungan ekonomi yang melimpah.

Dari pengalaman saya menganalisis berbagai dokumen taktik kolonial, kesalahan umum yang sering saya lihat adalah anggapan bahwa VOC menaklukkan Nusantara murni karena keunggulan teknologi senjata api mereka. Kenyataannya, senjata paling berbahaya milik kompeni adalah ketajaman insting mereka dalam membaca retakan sosial dan konflik internal di dalam kerajaan lokal.

Langkah Pertama Mengidentifikasi Titik Retak Istana

Langkah awal yang selalu dilakukan oleh agen-agen VOC adalah melakukan pemetaan konflik atau intelijen politik di dalam struktur kekuasaan kerajaan sasaran.

Mereka akan mencari tahu apakah ada putra mahkota yang kecewa, perdana menteri yang ambisius, atau kerajaan vasal yang merasa ditekan oleh kerajaan pusat.

Konflik internal inilah yang menjadi pintu masuk utama bagi VOC untuk menyusupkan pengaruh politik dan menawarkan bantuan militer yang terlihat menggiurkan.

Langkah Kedua Menawarkan Aliansi Militer Semu

Setelah menemukan figur lokal yang tidak puas dengan penguasa sah, VOC akan segera menawarkan pakta kerja sama militer dan logistik perang.

Mereka memposisikan diri sebagai sekutu setia yang siap membantu memenangkan perebutan kekuasaan atau melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan lain.

Namun, bantuan militer ini tidak pernah gratis karena selalu diikat dengan kontrak politik dan ekonomi yang sangat mengikat di kemudian hari.

Langkah Sembari Mengikat Lewat Perjanjian Monopoli

Ketika pihak yang dibantu oleh VOC berhasil meraih kemenangan, kompeni akan langsung menyodorkan kontrak perjanjian yang sangat merugikan.

Penguasa baru yang berutang budi wajib memberikan hak monopoli perdagangan komoditas berharga seperti rempah-rempah kepada kompeni.

Tidak hanya itu, wilayah kekuasaan kerajaan tersebut biasanya akan dipangkas dan diserahkan sebagian kepada VOC sebagai imbalan atas biaya perang.

Rangkaian Contoh Devide et Impera di Indonesia

Implementasi nyata dari politik adu domba Belanda ini tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia, mulai dari Sulawesi hingga pulau Jawa.

Kompeni berhasil mereduksi kekuatan maritim dan agraris terbesar di Nusantara melalui skenario pemecahan wilayah kekuasaan secara bertahap.

Berikut adalah lini masa dokumen sejarah dan perjanjian penting yang lahir akibat manipulasi politik pecah belah VOC di Nusantara:

Dalam kasus yang sering saya temui saat membedah historiografi lokal, pola di atas selalu berulang secara konsisten di setiap wilayah kekuasaan.

Kejatuhan Kesultanan Gowa Melalui Perang Makassar

Salah satu contoh paling nyata dari kejamnya cara belanda memecah belah kerajaan nusantara terjadi pada tahun 1669 di Sulawesi Selatan. VOC berhasil menaklukkan Kesultanan Gowa dan menguasai Kota Makassar dalam Perang Makassar setelah memanfaatkan perseteruan lokal. Kompeni mendapat bantuan militer penuh dari Raja Bone, Arung Palakka, yang saat itu memang sedang berseteru sengit dengan Sultan Hasanudin.

Pecahnya Kesultanan Mataram Menjadi Beberapa Bagian

Di Jawa, VOC mengobrak-abrik Kesultanan Mataram secara perlahan melalui serangkaian perjanjian yang memecah konsentrasi kekuasaan Jawa. Ketegangan dimulai pasca Perjanjian Mataram dan VOC pada tahun 1743 yang memicu keretakan mendalam di lingkungan internal keluarga istana. Puncaknya terjadi pada tahun 1755 dengan penandatanganan Perjanjian Giyanti yang membagi Kesultanan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta.

Dua tahun berselang, tepatnya tahun 1757, Perjanjian Salatiga ditandatangani untuk membagi lagi wilayah Surakarta dengan pihak Mangkunegaran.

Transformasi Politik Pecah Belah Pasca Era VOC

Meskipun VOC akhirnya bangkrut, warisan taktik adu domba ini tetap dirawat dan digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Bahkan ketika sekutu membom Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945 & 8 Agustus 1945, strategi memecah belah ini kembali muncul.

Taktik devide et impera tidak pernah benar-benar hilang dari bumi Nusantara; ia hanya berganti rupa dari perjanjian feodal menjadi pembentukan negara-negara boneka federal.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, Jepang diperintahkan melaksanakan status quo sampai tentara sekutu tiba. Ketika rombongan Belanda mendarat di Tanjung Priok pada 16 September 1945, mereka langsung mencoba merebut kembali kekuasaan dengan metode lama.

Dalam rentang tahun 1947-1948 atau dua bulan setelah Agresi Militer 1, Dr. H.J. van Mook membentuk Gerakan Daerah Istimewa Sumatra Selatan (GDISS) untuk mendirikan Negara Sumatera Selatan. Langkah ini diambil untuk memecah solidaritas Republik Indonesia dengan mendirikan daftar negara boneka buatan Belanda berikut:

• Negara Indonesia Timur (sekarang wilayah Papua)
• Negara Sumatera Timur
• Negara Madura
• Negara Pasundan
• Negara Sumatera Selatan
• Negara Jawa Timur

Daftar Referensi Kajian Sejarah

Untuk menjaga akurasi narasi sejarah ini, penyusunan artikel didasarkan pada literatur ilmiah dari para sejarawan terkemuka.

Kajian strategi kolonial ini disusun menggunakan 9 literatur sejarah, di antaranya karya Daliman (2012), Djakariah (2014), Louis Gottschalk (1986), Wildan Herdiansyah (2010), Sartono Kartodirdjo (1973), G.J. Resink (1987), M.C. Ricklefs (2007), Solichin Salam (1984), dan Adi Sudirman (2014) sebagaimana dicatat oleh ResearchGate.

Memahami bagaimana taktik devide et impera VOC bekerja di masa lalu memberikan kita kacamata kritis untuk melihat dinamika politik modern, di mana polarisasi dan adu domba masih sering digunakan oleh pihak tertentu untuk meruntuhkan persatuan bangsa dari dalam.