Trump Wacanakan Ubah Nama Samudera Atlantik dan Pasifik

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan wacana untuk mengubah nama Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik yang mengapit wilayah negaranya pada Sabtu (29/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Gagasan tersebut disampaikan Trump dalam wawancara di CNN meny menyusul pembicaraan mengenai perubahan penamaan sejumlah perairan di wilayah Amerika Serikat.

"Kita punya sebuah gulf (teluk, dari Teluk Meksiko ke Teluk Amerika-red) dan sekarang kita punya sebuah lake (danau, dari Danau Ontario ke Danau Amerika-red). Yang kita butuhkan sekarang hanyalah sebuah ocean (samudra)," ujar Trump dalam CNN dikutip Sabtu (29/8/2026).

Trump menilai penggantian nama samudera di sekitar AS berpeluang dilakukan untuk kedua perairan besar tersebut.

"Jadi, mungkin kita harus mengganti nama Atlantik dan/atau Pasifik. Mungkin kita akan mengganti keduanya," ungkapnya.

Secara geografis, Samudera Pasifik dan Atlantik berbatasan langsung dengan Kanada serta negara-negara di Benua Amerika Selatan. Penetapan nama perairan internasional ini harus melalui mekanisme khusus dua lembaga dunia, yaitu United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dan International Hydrographic Organization (IHO).

Profesor Hubungan Internasional American University Hansong Li menjelaskan bahwa perubahan nama geografis lintas negara kerap memicu sengketa yurisdiksi di garis perbatasan.

"Biasanya, persaingan penamaan terjadi di sepanjang garis patahan yurisdiksi geografis; artinya, Anda akan melihat nama-nama yang bersaing di berbagai negara. Dalam kasus konsensus bilateral atau konvensi pihak ketiga, terkadang nama alternatif muncul bersamaan, atau di dalam tanda kurung, setelah nama resmi. Tetapi pertanyaannya tetap: Mana yang memiliki prioritas dan keunggulan? Untuk mengubah 'Teluk Meksiko' menjadi 'Teluk Amerika' secara internasional, Amerika Serikat harus melakukan beberapa hal, dimulai dengan mengkonsolidasikan 'front persatuan' dengan Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) dan Kelompok Pakar Nama Geografis Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGEGN)," tutur Li.

Li menambahkan bahwa kesepakatan diplomatik wajib diraih AS dari negara-negara Karibia dan Amerika Latin untuk meloloskan perubahan tersebut.

"Karena mereka terlalu terperangkap dalam sengketa perdagangan saat ini untuk mempertimbangkan nama perairan," imbuh Li.

UNGEGN bertugas mengordinasikan standardisasi nama geografis secara internasional agar komunikasi antarnegara berjalan efektif. Sementara itu, IHO menyusun rujukan batas laut dan samudera melalui dokumen S-23 Limits of Oceans and Seas untuk kepentingan navigasi dunia.

Mekanisme penentuan nama samudera internasional mewajibkan negara-negara anggota IHO melakukan musyawarah. Jika terjadi perbedaan penggunaan nama resmi karena perbedaan bahasa, IHO menganjurkan pencantuman nama ganda dalam dokumen navigasi, sebagaimana diterapkan pada English Channel atau La Manche.