Alasan Pasukan AFNEI Datang ke Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Sejarah kedatangan sekutu setelah kemerdekaan menjadi titik krusial yang menentukan arah kedaulatan Indonesia. Banyak dari kita bertanya-tanya, bagaimana dinamika konflik bersenjata bisa meletus kembali tak lama setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945? Jawabannya terletak pada kedatangan tentara Sekutu yang bernaung di bawah komando khusus bernama AFNEI.

Pasukan AFNEI adalah komando militer yang dibentuk oleh Sekutu untuk mengurus wilayah Indonesia pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Kehadiran mereka memicu ketegangan luar biasa karena dibarengi oleh ambisi terselubung dari pihak Belanda yang ingin berkuasa kembali. Artikel ini akan mengupas tuntas lini masa, fungsi operasional, serta benturan kepentingan yang terjadi di lapangan.

Memahami konstelasi politik tahun 1945 memerlukan penelusuran terhadap perjanjian internasional yang dibuat sebelum Jepang menyerah. Blok Sekutu telah merancang skenario pengambilalihan wilayah jajahan jauh sebelum bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.

Kronologi Perjanjian Sipil Sekutu dan Belanda

Pada 3 April 1944, Belanda mendirikan Netherlands Indie Civil Administratie (NICA) di Australia sebagai otoritas sipil yang dipersiapkan untuk memimpin kembali Indonesia. Langkah politik ini diperkuat pada 10 Desember 1944 melalui penandatanganan Civil Affairs Agreement antara Amerika Serikat yang diwakili McArthur dan Belanda yang diwakili Van Mook. Perjanjian tersebut mengatur bantuan pengamanan Indonesia jika Jepang kalah.

Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II dari Sekutu pada 14 Agustus 1945, peta kendali militer langsung berubah. Jepang secara resmi mengumumkan menyerah kepada Sekutu dan kalah dalam Perang Pasifik pada 15 Agustus 1945, yang kemudian disusul oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dua hari setelahnya.

Inggris dan Belanda kemudian memperbarui komitmen mereka lewat British Civil Affairs Agreement pada 24 Agustus 1945. Kesepakatan ini mengatur mengenai penjagaan Indonesia dari pihak Jepang oleh Inggris sebelum kekuasaan diserahkan kembali kepada sipil Belanda.

Pendaratan Perwira Pertama di Jakarta

Implementasi di lapangan dimulai ketika tujuh perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalgh mendarat di Kemayoran, Jakarta pada 8 September 1945. Dari pengamatan sejarah, tim pendahulu ini bertugas menyelisik kondisi awal pasca-proklamasi.

Pada 14 September 1945, Mayor Greenhalgh melakukan aksi terjun payung di lapangan udara Kemayoran untuk membuat markas besar pasukan Sekutu di Jakarta. Kehadiran fisik komando tinggi ini menandai dimulainya kendali formal Sekutu atas wilayah Republik Indonesia yang masih seumur jagung.

Tugas AFNEI di Indonesia Berdasarkan Mandat Internasional

Pasukan Sekutu yang dikirim ke Indonesia tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI), sebuah sub-komando dari South East Asia Command (SEAC). Siapa pemimpin pasukan afnei yang memegang tongkat komando tertinggi di lapangan? Letnan Jenderal Sir Philip Christison ditunjuk sebagai panglima tertinggi operasional militer ini.

Dalam praktik di lapangan, tugas afnei di indonesia berpusat pada penanganan konsekuensi Perang Dunia II, khususnya demobilisasi kekuatan militer Jepang yang kalah perang. Berdasarkan catatan sejarah komparatif, terdapat empat fokus operasional utama yang diemban oleh pasukan ini.

Bila kita telaah lebih dalam, pembagian tugas tersebut mencakup aspek penucutan senjata hingga stabilisasi keamanan umum. Berikut adalah rincian instruksional dari mandat militer Sekutu:

1. Menerima Penyerahan Kekuasaan dari Tangan Jepang: Sekutu berkewajiban mengambil alih seluruh otoritas pemerintahan, pangkalan militer, dan aset strategis yang sebelumnya dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang sejak tahun 1942.
2. Membebaskan Tawanan Perang Blok Sekutu: Pasukan AFNEI mengemban misi kemanusiaan untuk mengevakuasi, merawat, dan memulangkan para tahanan perang serta warga sipil Eropa (Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI) yang ditawan di kamp-kamp konsentrasi Jepang.
3. Melucuti Senjata dan Memulangkan Tentara Jepang: Terdapat sekitar 300.000 tentara Jepang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia setelah Jepang menyerah. AFNEI wajib mengumpulkan, melucuti persenjataan mereka, dan mengorganisasi proses repatriasi massal kembali ke negara asalnya.
4. Memelihara dan Menegakkan Keamanan: Menjaga kondisi damai di wilayah Indonesia agar proses transisi pasca-Perang Dunia II berjalan lancar, sebelum menyerahkan kembali administrasi wilayah kepada pemerintah sipil yang dianggap sah oleh Sekutu.

Eskalasi Ketegangan dan Pendaratan Massal Pasukan Sekutu

Situasi politik di Jakarta semakin memanas ketika rombongan besar perwira tinggi mulai berdatangan secara berturut-turut. Pada 16 September 1945, Wakil Panglima SEAC Laksamana Muda W.R. Patterson mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok dengan pengawalan ketat.

Puncaknya terjadi pada 29 Agustus 1945, di mana gelombang awal pasukan Sekutu/AFNEI mulai masuk ke Indonesia setelah perjanjian dengan Inggris disepakati. Berdasarkan dokumen pelengkap, pendaratan armada tempur utama secara masif tercatat saat pasukan AFNEI tiba di Indonesia menggunakan kapal Cumberland yang berlabuh di Tanjung Priok pada 29 September 1945.

Dari pengalaman taktis militer, kedatangan armada tempur besar di tengah negara yang baru merdeka selalu memicu kecurigaan. Benar saja, kedatangan kapal Cumberland tidak hanya membawa tentara Inggris, tetapi juga menyusupkan fungsionaris NICA Belanda secara diam-diam.

Mengapa Kedatangan AFNEI Ditolak oleh Rakyat Indonesia?

Pertanyaan seperti "mengapa kedatangan afnei ditolak oleh rakyat indonesia?" kerap muncul dalam diskusi sejarah kemerdekaan. Penolakan keras hingga memicu pertempuran berdarah di berbagai kota besar terjadi karena beberapa alasan mendasar.

Rakyat Indonesia menyadari bahwa tujuan belanda membentuk nica adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonialnya di bumi Nusantara. Ketika AFNEI membiarkan personel NICA mempersenjatai diri dan menduduki bekas kantor pemerintahan, rakyat merasa kedaulatan Republik Indonesia sedang diinjak-injak.

Masyarakat Indonesia melihat kehadiran AFNEI bukan lagi sebagai penengah pasca-Perang Dunia II, melainkan sebagai kuda troya yang membawa kembali imperialisme Belanda ke tanah air.

Pertempuran Surabaya, Palagan Ambarawa, dan Bandung Lautan Api menjadi bukti nyata bahwa instruksi Sekutu untuk melucuti senjata pejuang Indonesia ditolak mentah-mentah. Rakyat memilih angkat senjata daripada harus menyerahkan kehormatan negara kepada komando asing.

Diplomasi di Tengah Konflik Bersenjata

Menyadari bahwa kekuatan militer Republik Indonesia tidak bisa diremehkan dan penolakan rakyat begitu masif, Letjen Sir Philip Christison mengambil langkah pragmatis. Ia memilih jalur negosiasi langsung dengan para pemimpin republik untuk meredam kekacauan yang meluas.

Pada 25 Oktober 1945, digelar perundingan politik antara Letjen Sir Philip Christison dengan pihak Indonesia. Pertemuan tingkat tinggi ini menghasilkan keputusan penting, yaitu pengakuan de facto Republik Indonesia oleh AFNEI sebagai pimpinan militer sementara di wilayah tersebut.

Langkah diplomasi ini sempat meredakan ketegangan di beberapa kota besar, walau konflik bersenjata berskala lokal tetap tidak terhindarkan di tempat lain. Pihak AFNEI terpaksa membatasi ruang gerak politik NICA demi menjaga keselamatan pasukan mereka sendiri dari amukan massa pejuang kemerdekaan.

Eskalasi militer dan manuver politik internasional yang melibatkan AFNEI, NICA, dan Pemerintah RI pada akhirnya memaksa dunia internasional untuk melihat masalah Indonesia secara objektif. Melalui konfrontasi fisik dan diplomasi meja makan yang bermula dari kedatangan Sekutu ini, fondasi pengakuan kedaulatan penuh bagi Republik Indonesia kian kuat terbentuk di mata dunia.