Bhinneka Tunggal Ika Mengajarkan Apa untuk Menghadapi Ego Kelompok

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk melihat perbedaan sebagai sebuah kekayaan kebudayaan yang menguatkan, bukan memisahkan. Saya melihat akhir-akhir ini masyarakat sering kali terjebak dalam ego kelompok masing-masing yang merusak keharmonisan berbangsa.

Padahal, esensi dasar dari semboyan negara kita sangat jelas menolak perpecahan tersebut. Memahami kembali landasan fundamental ini menjadi hal yang mendesak untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita tidak bisa memahami makna sejati tanpa melihat ke belakang. Sejarah semboyan bhinneka tunggal ika membawa kita kembali ke masa kejayaan Nusantara lampau yang penuh dengan keragaman spiritual.

Kitab Kuno dari Masa Kejayaan Majapahit

Asal kata bhinneka tunggal ika berasal dari bahasa Jawa Kuno. Kalimat legendaris ini terdapat dalam Kakawin Sutasoma yang merupakan karya sastra agung masa lalu. Masyarakat sering bertanya mengenai buku sutasoma karangan siapa sebenarnya.

Sastra klasik yang memuat frasa pemersatu tersebut merupakan karangan Mpu Tantular. Mpu Tantular menggubah karya tersebut pada abad ke-14. Penulisan ini dilakukan di bawah payung pemerintahan kerajaan terbesar di Nusantara kala itu.

Secara spesifik, kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Raja Rājasanagara atau yang lebih dikenal sebagai Hayam Wuruk. Beliau merupakan Maharaja ke-4 Majapahit yang memerintah pada tahun 1350–1389.

Detail sejarah yang sahih mengenai perjalanan frasa ini tercatat dengan rapi. Salah satunya terdapat pada halaman 29 buku Bahan Ajar PPKN Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Silfiana, 2022).

Legalisasi dalam Konstitusi Modern Indonesia

Dalam konteks hukum modern saat ini, semboyan tersebut bukan sekadar jargon pelengkap. Pemerintah telah mengikatnya kuat-kuat dalam aturan perundang-undangan nasional.

Keberadaan semboyan ini diatur secara resmi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009. Aturan hukum ini membahas tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Aturan mengenai peletakan semboyan pada lambang negara juga sangat rigid. Ketentuan mengenai bagian Burung Garuda ini ditegaskan dalam Pasal 47 UU RI No. 24 Tahun 2009.

Prinsip Utama yang Diajarkan oleh Semboyan Negara

Secara harfiah, arti bhinneka tunggal ika berfokus pada konsep persatuan di dalam keberagaman. Semboyan ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Lalu, apa yang diajarkan semboyan bhinneka tunggal ika untuk kehidupan praktis kita? Saya menilai ada beberapa poin krusial yang harus kita terapkan secara nyata.

Menolak Sentimen Kelompok yang Memecah Belah

Semboyan ini mengajarkan kita untuk memandang perbedaan sebagai hal yang wajar dan kodrati. Perbedaan suku, ras, maupun agama tidak boleh menjadi alasan untuk saling merendahkan.

Bhinneka Tunggal Ika menuntut kita untuk menanggalkan keangkuhan mayoritas dan menghilangkan rasa minoritas yang terpinggirkan demi tegaknya keadilan sosial.

Persatuan tidak berarti menyeragamkan semuanya secara paksa. Kebersamaan sejati lahir dari kerelaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan mereka yang berbeda dari kita.

Implementasi Nyata Melalui Sektor Pendidikan Nasional

Bagi saya, pengajaran semboyan ini tidak boleh berhenti pada hafalan teori di kelas saja. Negara wajib merealisasikannya secara struktural, terutama lewat pemenuhan hak pendidikan yang merata.

Langkah ini selaras dengan amanat konstitusi tertinggi kita. Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Komitmen Anggaran dan Pemerataan Infrastruktur

Realisasi nyata dari semangat persatuan ini terlihat dari distribusi anggaran pendidikan. Pemerintah terus berupaya memberikan keadilan akses fasilitas bagi seluruh golongan masyarakat tanpa tebang pilih. Pemerintah bahkan mengalokasikan anggaran hampir mencapai Rp4 triliun khusus untuk aspek sarana. Dana besar ini dikucurkan untuk program rehabilitasi dan renovasi madrasah.

Target dari program keadilan fasilitas ini sangat masif di berbagai wilayah. Tercatat ada 1.397 madrasah di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran utama perbaikan mutu fisik tersebut. Tren pendanaan sektor pendidikan ini juga menunjukkan komitmen yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Fluktuasi positif ini mencerminkan keseriusan negara dalam mencerdaskan seluruh anak bangsa.

Kritik Terhadap Aktualisasi Nilai Keberagaman Saat Ini

Sebagai seorang pengamat yang kritis, saya melihat ada celah besar antara teori dan kenyataan di lapangan. Kita masih sering menyaksikan konflik intoleransi yang dipicu oleh masalah sepele.

Kekurangan utama dalam implementasi nilai ini adalah kurangnya keteladanan dari para tokoh publik. Semboyan ini sering kali hanya dijadikan alat komoditas politik saat masa kampanye saja. Masyarakat bawah dipaksa akur, sementara narasi di tingkat atas kerap memecah belah demi kepentingan elektoral.

Hal ini tentu menjadi catatan buruk bagi perkembangan demokrasi kita. Nilai inklusivitas yang diwariskan oleh Mpu Tantular ribuan tahun lalu menuntut aksi nyata yang konsisten. Menghargai perbedaan berarti berani membela hak-hak kelompok lain yang sedang tertindas.

Integrasi bangsa yang kokoh hanya bisa dicapai jika penegakan hukum berjalan adil tanpa memandang latar belakang sosial. Kita harus berani menolak segala bentuk diskriminasi di lingkungan terdekat kita.

Kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan harus terus dipupuk dari level keluarga hingga instansi negara. Menjaga keragaman ini adalah investasi jangka panjang demi kelangsungan masa depan peradaban Indonesia.