BKN Buka Seleksi Sekolah Kedinasan 2026, Mendagri Ancam Tindak Tegas Calo

Proses penerimaan mahasiswa atau taruna baru di berbagai instansi pemerintah akan segera bergulir dalam waktu dekat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi sekolah kedinasan bakal dibuka kembali.

Meski pengumuman resmi dari masing-masing instansi belum diterbitkan, para peminat diminta untuk mulai mencicil kelengkapan administrasi. Langkah pertama yang harus dilakukan calon pelamar adalah membuat akun pendaftaran melalui portal resmi BKN.

Pembuatan akun di situs SSCASN membutuhkan dua data kependudukan utama, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP serta nomor Kartu Keluarga (KK). Kesiapan dokumen sejak dini dapat mempermudah proses pendaftaran saat portal resmi dibuka.

Setiap instansi kedinasan nantinya menerbitkan aturan rinci mengenai syarat administrasi. Kendati demikian, BKN menyampaikan sejumlah dokumen umum yang wajib dipindai dan disiapkan oleh para calon pendaftar, dilansir dari Detikcom.

Dokumen yang perlu disiapkan dalam bentuk hasil pemindaian antara lain KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA) atau Kartu Keluarga. Selain itu, pendaftar wajib menyiapkan scan akta kelahiran, ijazah, serta transkrip nilai ijazah.

Daftar Sekolah Kedinasan yang Membuka Penerimaan 2026

Sejumlah kementerian dan lembaga negara dipastikan kembali membuka pintu penerimaan bagi calon siswa baru pada tahun 2026. Berikut adalah daftar instansi penyelenggara sekolah kedinasan yang dapat dipilih:

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di bawah Kementerian Keuangan RI.
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri RI.
3.

Sekolah-sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan RI.
4. Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Poltekimipas) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
5. Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) di bawah Kementerian Hukum RI.
6.

Politeknik Statistika (STIS) di bawah Badan Pusat Statistik.
7. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di bawah Badan Intelijen Negara.
8. Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.
9.

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Sanksi Tegas Praktik Percalonan

Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kebersihan proses rekrutmen penerimaan calon ASN dan taruna ini. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk kecurangan, khususnya praktik percalonan.

"Saya itu saya sangat keras kalau soal satu bayar membayar," kata Tito ketika memberikan kuliah umum kepada Praja IPDN, dikutip dari YouTube Humas IPDN, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, sistem rekrutmen yang bersih dan akuntabel menjadi kunci utama dalam membangun efektivitas kerja organisasi pemerintah di masa depan.

"Rekrutmen yang benar menyumbang 60% keberhasilan organisasi. Maka saya juga berusah keras untuk IPDN gak ada bayar membayar, kalau ada pasti saya tindak tegas," ujarnya.