BRIN dan LPDP Luncurkan Program Riset Kebijakan PRIMA

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggaet Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk meluncurkan Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (PRIMA) pada Senin (10/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Skema pendanaan riset terapan lintas sektoral ini dihadirkan untuk mendasari perumusan kebijakan pembangunan nasional berbasis bukti (evidence-based policy). BRIN mencatat setidaknya terdapat 177 riset yang disiapkan sepanjang 2026 demi membantu menyelesaikan persoalan di berbagai kementerian maupun lembaga.

Penguatan riset lintas sektor tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam perumusan arah kebijakan pemerintah secara berkelanjutan.

"Riset untuk menunjang policy (kebijakan) pemerintahan dan insya Allah dengan PRIMA ini maka program sinergi kebijakan nasional menghasilkan riset lintas sektor dengan sumber pendanaan yang sekali lagi saya sebutkan dari LPDP," kata Arief Satria, Kepala BRIN.

Dalam pelaksanaannya, BRIN dan LPDP berkomitmen mengucurkan pendanaan awal sebesar Rp 100 miliar. Alokasi dana publik ini ditujukan untuk mendukung 17 tema kebijakan lintas sektoral, mulai dari kedaulatan pangan, energi, kesehatan, hilirisasi, digitalisasi, hingga tata kelola dan lingkungan hidup.

Kolaborasi ini difokuskan untuk mempertemukan pembuat kebijakan dengan para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian yang lebih luas.

"Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," kata Yon Arsal, Plt Direktur Utama LPDP.

Mekanisme pengerjaan riset diawali penyusunan kerangka acuan kerja oleh kementerian atau lembaga terkait, dilanjutkan Policy Council Meeting, sosialisasi, seleksi proposal, hingga tahap diseminasi serta advokasi kebijakan.