Terbongkar 32 Tahun Rezim Mengapa KKN Merajalela di Era Orde Baru

Membicarakan sejarah masa pemerintahan soeharto selalu memicu perdebatan sengit antara stabilitas ekonomi semu dan ambruknya pilar demokrasi. Bagi saya, kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah pemusatan kekuasaan yang mutlak di tangan eksekutif, yang secara otomatis mematikan fungsi kontrol lembaga legislatif dan yudikatif. Struktur politik yang sangat sentralistik ini membuat check and balances menjadi tidak berfungsi sama sekali selama tiga dekade.

Akibatnya, penegakan hukum menjadi mandul dan pengawasan anggaran negara berubah menjadi formalitas belaka di atas kertas. Kondisi tanpa kendali inilah yang menjadi jawaban logis dari pertanyaan publik mengenai "mengapa kkn merajalela di era orde baru" hingga puncaknya merubuhkan seluruh sendi perekonomian bangsa. Sistem yang korup dari dalam ini pada akhirnya menciptakan bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Kita tidak bisa memahami kelemahan orde baru tanpa melihat latar belakang kekacauan yang terjadi pada era sebelumnya. Berdasarkan catatan sejarah resmi, Indonesia sempat mengalami tahun kondisi tidak stabil Indonesia yang berkepanjangan pada tahun 1950 hingga 1960-an.

Setelah tahun pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, fondasi politik kita terus berguncang lewat pergantian kabinet yang terlalu sering. Meskipun sempat menyelenggarakan tahun pemilihan umum parlementer pertama indonesia pada tahun 1955, stabilitas politik tetap menjadi barang mewah. Langkah dramatis diambil sejak tahun pembentukan Republik Indonesia / awal jabatan Soekarno pada tahun 1945, yang kemudian bergeser menjadi sistem Demokrasi Terpimpin. Namun, menjelang tahun puncak Perang Dingin pada tahun 1965, ketegangan politik dan salah urus ekonomi membuat negara ini berada di jurang kehancuran.

Angka inflasi tahunan pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno bahkan sempat melonjak hingga 1.000%, sebuah rekor kelam yang menghancurkan daya beli masyarakat secara instan.

Latar belakang inflasi gila-gilaan inilah yang membuat rezim berikutnya sangat terobsesi pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, hingga rela mengorbankan kebebasan politik. Landasan formal transisi kekuasaan ini tertuang dalam isi surat perintah 11 maret yang menjadi tiket masuk bagi lahirnya era baru.

Sisi Kelam di Balik Stabilitas Era Soeharto

Lalu, apa itu orde baru sebenarnya jika kita preteli dari sisi fungsi sistem pemerintahannya? Secara formal, era ini menjanjikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai koreksi total atas penyimpangan era sebelumnya.

Namun, dalam pandangan kritis saya, janji tersebut justru berbalik menjadi pengekangan mutlak atas hak-hak politik warga negara. Durasi masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun nyatanya dijalankan dengan manajemen otoritarianisme yang sangat rapi.

Pemerintah menyederhanakan partai politik secara paksa dan mewajibkan monoloyalitas bagi seluruh pegawai negeri sipil. Langkah ini sukses meredam kritik, namun sekaligus mematikan daya kritis masyarakat serta melahirkan budaya asal bapak senang.

Semua kebijakan yang keluar dari pusat tidak boleh diganggu gugat demi dalih pembangunan nasional. Rentang tahun masa Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998 diwarnai oleh dominasi militer melalui konsep Dwifungsi ABRI yang merambah ke ranah sipil.

Mengapa Korupsi Menjadi Penyakit Akut Rezim Ini

Pemusatan kekuasaan tanpa batas secara otomatis melahirkan lingkaran setan yang menyuburkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketika hukum dikendalikan oleh penguasa, maka transparansi dalam pengelolaan aset negara otomatis lenyap. Menurut analisis sejarah yang jamak ditulis, monopoli bisnis justru diberikan kepada lingkaran terdekat keluarga cendana dan para konglomerat yang loyal kepada penguasa. Proyek-proyek infrastruktur besar tidak dilelang secara transparan, melainkan dibagi-bagi berdasarkan kedekatan politik.

Hal inilah yang menjawab dengan gamblang pertanyaan "kenapa orde baru runtuh" di akhir dekade 90-an. Fondasi ekonomi yang terlihat megah dari luar ternyata keropos di dalam karena digerogoti oleh gurita korupsi yang sistemis. Ketika krisis finansial Asia melanda pada pertengahan tahun 1997, sistem ekonomi kita langsung ambruk karena tidak memiliki daya tahan yang riil. Utang luar negeri swasta yang menumpuk tanpa pengawasan ketat langsung meledak dan memicu kepanikan massal.

Rangkuman Komparasi Karakteristik Pemerintahan Inter-Era

Untuk melihat secara objektif bagaimana kelemahan tata kelola ini berakar, kita perlu membandingkan parameter fundamental dari masa ke masa di Indonesia berdasarkan catatan data sejarah.

Data di atas memperlihatkan bahwa kedua rezim sama-sama terjebak dalam pola hubungan kekuasaan yang sentralistik, meskipun fokus kebijakannya berbeda 180 derajat. Orde Baru memang berhasil menjinakkan inflasi ekstrem warisan masa lalu, tetapi kegagalan membangun institusi hukum yang bersih menjadi blunder terbesar mereka.

Rapuhnya Legitimasi Hukum Akibat Intervensi Politik

Bagi saya pribadi, aspek paling menyedihkan dari era ini adalah bagaimana hukum dijadikan sebagai alat pemukul bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan kemauan politik penguasa. Hakim dan jaksa tidak lagi berfungsi sebagai benteng keadilan independen, melainkan kepanjangan tangan dari birokrasi eksekutif.

Kebebasan pers dibungkam rapat-rapat lewat mekanisme pembredelan izin terbit jika berani membongkar borok korupsi pejabat tinggi. Ketakutan yang ditebarkan secara sistematis ini membuat masyarakat memilih diam, meskipun mengetahui ada yang salah dalam tata kelola keuangan negara. Ketika suara kritis disumbat dan saluran aspirasi resmi disandera, maka ketidakpuasan publik menumpuk di bawah permukaan.

Gelombang demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 bukanlah kejadian instan, melainkan akumulasi kemarahan publik yang sudah ditahan selama puluhan tahun. Sistem tata kelola pemerintahan yang mengabaikan pilar-pilar demokrasi pada akhirnya akan selalu menemui jalan buntu yang sama. Pelajaran berharga dari runtuhnya rezim Soeharto adalah bahwa pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun tidak akan pernah bertahan lama jika dibangun di atas fondasi hukum yang korup dan tidak adil.