Kemdiktisaintek Usulkan Tambahan Anggaran RAPBN 2027 Sebesar Rp17,18 Triliun

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp17,18 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada Kamis (18/6/2026). Pengajuan ini menambah pagu anggaran awal yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp64,84 triliun.

Dilansir dari Detikcom, alokasi dana tambahan tersebut direncanakan untuk memperkuat sektor sains nasional serta mendanai berbagai program prioritas negara. Pihak kementerian menyampaikan langsung usulan ini dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memaparkan rincian angka anggaran awal serta nominal penambahan yang telah mendapatkan persetujuan dari legislatif.

"Dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sejumlah Rp64.843.192.624.000. Kemudian usulan tambahan yang disetujui oleh Bapak-Ibu Komisi X berjumlah Rp17.182.347.497.000," kata Brian dalam siaran Rapat Komisi X DPR dengan Kemdiktisaintek di YouTube TV R Parlemen, dikutip pada Kamis (18/6/2026).

Sikap setuju terhadap usulan total pagu anggaran beserta tambahannya kemudian dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Kendati demikian, pihak Dewan menilai bahwa alokasi dana yang tersedia sebenarnya masih belum memadai untuk memenuhi seluruh target pembangunan nasional.

"Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak memadai, karena alokasi anggaran yang diusulkan belum mampu mendukung pemenuhan berbagai amanat, sasaran, dan target prioritas sebagaimana dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Asta Cita ke-4 dan ke-8, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RKP Tahun 2027," kata Lalu.

Persetujuan parlemen didorong oleh banyaknya program kerja kementerian yang membutuhkan penguatan finansial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan program tridharma perguruan tinggi. Pihak legislatif juga menggarisbawahi pentingnya kelanjutan tunjangan dosen non-PNS serta operasional kampus negeri.

"Program di Kemdiktisaintek yang belum terpenuhi antara lain Program KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa ADik, program pendukung peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi dan iptek, hingga tunjangan profesi dosen non-PNS, BOPTN, BOPT, dan fasilitasi pembinaan kelembagaan melalui LLDikti," kata Lalu.