Kemendikdasmen Rancang Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) demi mewujudkan pembelajaran berkelanjutan dari jenjang SMP hingga SMA dalam satu ekosistem. Rencana strategis tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI yang disiarkan melalui YouTube TVR Parlemen pada Kamis (25/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Sistem tata kelola SNT dirancang berbeda dengan sekolah reguler karena berada di bawah kepemimpinan satu direktur, sehingga pemantauan minat dan bakat siswa dapat berjalan berkesinambungan. Sebaliknya, institusi reguler memiliki kepala sekolah yang terpisah serta berada di bawah pengawasan pemerintah daerah yang berbeda.

"Yang pertama terkait dengan konsep penyelenggaraan. SNT berada dalam satu ekosistem sehingga bakat, minat, dan potensi anak dari SMP ke SMA bisa diikuti secara berkelanjutan dikelola oleh satu direktur," jelas Dirjen PAUD Dikdas PNFI Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto.

Perbedaan struktural ini dinilai krusial karena pengelolaan SMP reguler merupakan wewenang pemerintah kabupaten/kota, sedangkan SMA diurus oleh pemerintah provinsi.

"Sedangkan sekolah reguler berbeda karena SMP dikelola oleh kabupaten kota, SMA dikelola oleh provinsi, sehingga monitoring dan perkembangan siswa dikelola atau dimonitor oleh pemerintah daerah yang berbeda. Setiap sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang berbeda-beda," lanjut Gogot Suharwoto.

Kurikulum SNT bakal mengombinasikan kurikulum nasional dengan kompetensi global, kesenian, olahraga, serta metode STEM (science, technology, engineering, dan mathematics). Siswa berprestasi di tingkat kabupaten/kota akan menjadi target utama untuk mengisi sekolah ini.

"Harapannya ke depan SNT bisa dibangun di setiap kecamatan. Kenapa? Karena data kami sekolah baik di Indonesia kita petakan yang berada di kecamatan ya SD, SMP, SMA yang memiliki akreditasi A dan memiliki literasi numerasi di atas rata-rata nasional hanya 75 kecamatan dari 7.200. Jadi hanya 1% sehingga diharapkan anak-anak prestasi tetap punya tempat untuk belajar di sekolah yang mereka harapkan," terang Gogot Suharwoto.

Ketidaksediaan sarana penunjang berstandar internasional menjadi salah satu pemicu sulitnya Indonesia bersaing di tingkat global. SNT diproyeksikan mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi guru, kurikulum lokal, sekaligus stimulator peningkatan mutu pendidikan di wilayah sekitar.