Kemensos Gelar MPLS Sekolah Rakyat 2026 dalam Empat Gelombang

Siswa baru Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial mulai menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 2026 secara bertahap dalam empat gelombang sejak Selasa, 14 Juli 2026. Penyelenggaraan kegiatan pengenalan tersebut dilansir dari Detikcom dilakukan demi memastikan seluruh kesiapan fasilitas asrama maupun sarana pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan bahwa skema pembagian gelombang ini bukan disebabkan oleh ketidakpastian program.

Penahapan jadwal diterapkan secara khusus agar lokasi pendidikan benar-benar aman bagi para peserta didik baru. "Kami tidak ingin anak-anak datang ke tempat yang sarananya belum benar-benar siap. Setiap titik harus aman dan nyaman sebelum kami menyambut mereka," jelas Gus Ipul dikutip dari detikNews, Kamis (16/7/2026).

Masa pengenalan lingkungan pada tahun kedua operasional lembaga pendidikan ini dilangsungkan di 101 unit sekolah yang telah aktif. Pelaksanaan gelombang pertama dimulai pada 14 Juli 2026 di 19 sekolah permanen, disusul gelombang kedua pada 31 Juli 2026 di 63 sekolah permanen.

Selanjutnya, gelombang ketiga dijadwalkan pada 15 Agustus 2026 di 8 sekolah rintisan kawasan Jabodetabek, dan gelombang keempat berakhir pada 31 Agustus 2026 di 11 sekolah permanen. Tiga indikator utama yang melandasi kebijakan penahapan ini meliputi kelayakan infrastruktur dasar, jaminan keamanan siswa, serta pemenuhan utilitas vital seperti air bersih dan sanitasi. Secara keseluruhan, rangkaian persiapan siswa baru di sekolah bagi keluarga kategori desil 1 dan desil 2 ini berlangsung selama tiga bulan, mencakup 19 hari masa pengenalan dan 2,5 bulan program matrikulasi. Gus Ipul juga menegaskan komitmen penuh instansinya dalam menjaga lingkungan pendidikan yang kondusif serta bebas dari tindakan kekerasan.

"Tidak ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan maupun intoleransi. Jika terjadi kekerasan, pelakunya langsung diberhentikan. Tidak ada surat peringatan pertama ataupun kedua," tegasnya.

Demi menjaga transparansi, Kementerian Sosial memberikan ruang bagi publik untuk turut memantau jalannya seluruh proses pembelajaran. Masyarakat dapat mengirimkan aduan atau laporan resmi mengenai pelaksanaan program melalui layanan panggilan telepon maupun pesan tertulis.

"Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana Sekolah Rakyat bekerja. Karena itu kami membuka ruang pengawasan publik agar seluruh proses berlangsung aman, nyaman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak," ujar dia lagi.