Kenapa Perjanjian Saragosa Memaksa Spanyol Angkat Kaki dari Maluku

Perjanjian Saragosa yang isinya membagi dunia menjadi dua belahan kekuasaan maritim merupakan salah satu tonggak hukum internasional paling berpengaruh di dunia. Kesepakatan strategis ini tidak hanya menyudahi pertikaian berdarah antara bangsa Portugis dan Spanyol, tetapi juga mengubah peta geopolitik Nusantara secara permanen. Bagi Anda yang sedang mempelajari sejarah diplomasi kolonial, memahami anatomi perjanjian ini secara runtut sangat penting untuk melihat bagaimana sains kuno dan ambisi ekonomi berpadu.

Perselisihan ini bermula ketika kedua bangsa adidaya maritim tersebut saling mengeklaim hak eksklusif atas kepulauan rempah-rempah di Maluku. Dari pengalaman saya mengulas dinamika sejarah kolonial, kesalahan umum yang sering terjadi adalah menganggap Perjanjian Saragosa berdiri sendiri. Padahal, regulasi internasional ini merupakan kelanjutan teknis dari kegagalan kesepakatan global yang dibuat beberapa dekade sebelumnya.

Untuk memahami isi kesepakatan ini secara mendalam, kita harus membedah akar konfliknya dari awal mula pembagian dunia oleh otoritas keagamaan tertinggi saat itu. Persaingan ini melibatkan kalkulasi navigasi yang rumit dan perebutan rute maritim global.

Pembagian Awal Melalui Garis Tordesillas

Pondasi awal pembagian dunia terjadi pada 26 September 1493 ketika Paus Alexander VI memberikan kuasa khusus kepada Spanyol untuk memiliki wilayah baru di sisi Timur. Keputusan sepihak ini jelas memicu protes keras dari pihak kerajaan Portugal yang merasa hak penjelajahannya dikebiri.

Guna meredakan ketegangan tersebut, pelaksanaan Perjanjian Tordesillas mulai dirundingkan oleh raja Spanyol dan raja Portugis pada 4 Juni 1494 dengan ditengahi langsung oleh Paus Alexander VI. Diplomasi intensif ini melahirkan kesepakatan baru yang lebih formal.

Tepat pada 7 Juni 1494, penandatanganan Treaty of Tordesillas atau Perjanjian Tordesillas resmi disahkan oleh Raja Ferdinand II bersama Ratu Isabella I dari Spanyol, serta Raja John II dari Portugal. Kompromi ini membagi bumi menjadi dua bagian lewat garis meridian barat.

Titik Temu Berdarah di Kepulauan Maluku

Masalah besar muncul ketika kedua bangsa ini melakukan ekspansi ke arah yang berlawanan namun akhirnya bertemu di titik kosmis yang sama. Pada tahun 1490-an, bangsa Portugis sudah memulai perjalanan panjang ke timur demi mencari pusat rempah-rempah dunia. Langkah taktis Portugis berlanjut pada tahun 1509 di bawah komando Diogo Lopes de Sequeira yang berhasil sampai ke wilayah strategis Malaka. Jalur perdagangan penting ini menjadi target utama ekspansi militer mereka selanjutnya.

Berdasarkan catatan sejarah resmi, penjelajah Portugis di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque sukses menguasai Malaka pada tahun 1510. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka sepenuhnya dan menjadikannya benteng pertahanan utama. Melalui ekspansi lanjutan yang dipimpin oleh Antonio d'Abreu dan Francesco Serrao, bangsa Portugis akhirnya tiba di Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Mereka langsung menancapkan pengaruh dagang yang kuat di wilayah kaya cengkih tersebut.

Namun, dominasi Portugis terusik ketika bangsa Spanyol yang berada di bawah pimpinan Sebastian Del Cano tiba di Filipina dan mendarat di Tidore, Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Pertemuan kedua kekuatan di Maluku ini memicu konflik bersenjata karena masing-masing pihak merasa berhak atas wilayah tersebut berdasarkan Perjanjian Tordesillas 1494.

Panduan Memahami Isi Perjanjian Saragosa Secara Teknis

Ketika konflik bersenjata di Maluku semakin tidak terkendali, kedua belah pihak menyadari bahwa perang terbuka hanya akan menguras kas kerajaan. Melalui metode diplomasi berbasis sains, mereka mulai menyusun draf perdamaian baru yang lebih presisi.

Dalam kasus yang sering saya temui saat menganalisis dokumen sejarah, penyelesaian konflik ini dilakukan melalui tahapan ilmiah yang sangat ketat. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang diambil kedua kerajaan hingga menghasilkan Perjanjian Saragosa:

1. Pembentukan Komite Ahli Gabungan: Pada tahun 1524, Spanyol dan Portugis membentuk komite khusus yang terdiri dari astronom, kartografer, navigator, dan matematikawan terbaik untuk merundingkan pembagian wilayah secara matematis.
2. Garis Demarkasi Baru: Komite ini bertugas menentukan garis bujur baru di sebelah timur Kepulauan Maluku untuk memisahkan wilayah operasional kedua bangsa secara tegas.
3. Gencatan Senjata dan Negosiasi: Sejak tahun 1525 hingga 1528, Portugis dan Spanyol secara intensif mencoba menyelesaikan perselisihan mereka di meja perundingan sambil menghentikan kontak senjata di lapangan.
4. Diplomasi Pernikahan Kerajaan: Di tengah kebuntuan politik, terjadi pernikahan antara anggota kerajaan Spanyol dan Portugal pada tahun 1525 dan 1526 yang membantu mengurai ketegangan psikologis kedua dinasti.
5. Penandatanganan Perjanjian: Setelah kesepakatan finansial dan geografis tercapai, draf akhir Perjanjian Saragosa resmi ditandatangani untuk mengikat kedua belah pihak secara hukum internasional.

Berdasarkan dokumen yang dilansir dari Kompas, Perjanjian Saragosa yang isinya mengatur batas wilayah kekuasaan memuat klausul-klausul krusial yang wajib dipatuhi. Inti utama dari isi kesepakatan tersebut meliputi poin-poin hukum berikut ini:

• Spanyol harus meninggalkan Maluku: Kerajaan Spanyol diwajibkan angkat kaki dari seluruh wilayah Kepulauan Maluku dan tidak boleh lagi melakukan aktivitas perdagangan di sana.
• Pemusatan Kegiatan Spanyol di Filipina: Sebagai kompensasi, Spanyol diperbolehkan memusatkan seluruh kegiatan kolonisasi dan perdagangan mereka di Kepulauan Filipina.
• Garis Demarkasi Saragosa: Garis batas wilayah kekuasaan membentang dari kutub utara hingga kutub selatan, melewati Samudra Pasifik, dan ditetapkan sekitar 297,5 kesatuan bujur di sebelah timur Kepulauan Maluku.
• Monopoli Portugis di Maluku: Bangsa Portugis mendapatkan hak eksklusif dan legalitas penuh untuk menguasai serta memonopoli perdagangan rempah-rempah di seluruh Kepulauan Maluku.

Perbandingan Regulasi Wilayah Tordesillas vs Saragosa

Untuk melihat bagaimana perubahan batas wilayah terjadi secara drastis, kita perlu membandingkan instrumen hukum Tordesillas dengan Saragosa. Pergeseran garis ini mencerminkan dinamika pemahaman kartografi ter-update pada masa itu.

Melalui data historis yang dihimpun dari Detik, kedua dokumen ini memiliki implikasi yang sangat berbeda terhadap posisi tawar Nusantara di mata dunia. Tabel di bawah ini merangkum perbedaan mendasar dari kedua regulasi kolonial tersebut.

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa Perjanjian Saragosa berfungsi sebagai penutup celah hukum yang ditinggalkan oleh Perjanjian Tordesillas. Tanpa adanya kesepakatan Saragosa, konflik klaim di belahan bumi timur akan terus membayangi kestabilan perdagangan global.

Dampak Nyata Perjanjian Saragosa Terhadap Nusantara

Pemberlakuan Perjanjian Saragosa membawa konsekuensi sosiopolitik yang sangat masif bagi kelangsungan hidup kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Legitimasi internasional ini membuat salah satu pihak mendapatkan kekuatan mutlak tanpa gangguan rival Eropa lainnya.

Monopoli Penuh Portugis di Maluku

Setelah Spanyol resmi mundur menuju Filipina, Portugis menjelma menjadi penguasa tunggal atas jalur sutra rempah-rempah di bagian timur Nusantara. Mereka tidak lagi perlu khawatir akan intervensi militer dari armada Sebastian Del Cano.

Kondisi ini membuat Portugis semakin agresif dalam mendikte harga rempah-rempah dan menekan para sultan lokal di Maluku. Monopoli ketat yang diterapkan memicu berbagai perlawanan lokal akibat sistem perdagangan yang tidak adil bagi petani pribumi.

Pergeseran Fokus Spanyol ke Filipina

Di sisi lain, kepatuhan Spanyol terhadap Perjanjian Saragosa membuat mereka membangun basis kolonial yang sangat kuat di Filipina. Konteks ini menjelaskan mengapa pengaruh budaya dan bahasa Spanyol sangat mengakar kuat di Filipina hingga saat ini.

Pembagian wilayah ini membuktikan bahwa batas-batas geopolitik modern di Asia Tenggara sekat-sekatnya telah dibentuk sejak abad ke-16 melalui diplomasi meja makan di Eropa. Kesepakatan kuno ini menjadi cetak biru awal pembagian wilayah administrasi kolonial. Menurut analisis sejarah yang diterbitkan oleh Kumparan, keberadaan Perjanjian Saragosa juga memperlihatkan bagaimana sains astronomi dan pemetaan wilayah sering kali dijadikan instrumen politik untuk melegalkan imperialisme atas wilayah-wilayah berdaulat di Asia.

Hingga runtuhnya kekuasaan maritim mereka, garis Saragosa tetap menjadi rujukan utama bagi hukum laut internasional kuno. Kesepakatan ini mengakhiri fase awal perebutan wilayah timur sebelum nantinya bangsa-bangsa Eropa lain seperti Belanda dan Inggris ikut terjun ke dalam kancah kolonialisme Nusantara.