Pemerintah Tegaskan Kewajiban Asasi Manusia Jadi Kunci Utama Penegakan Hak Warga Negara

Upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat diwujudkan secara konkret dengan cara menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya yang juga disebut sebagai kewajiban asasi manusia, tepat pada Rabu (10/6/2026) di Jakarta.

Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan. Tanpa adanya kesadaran untuk memenuhi kewajiban asasi, pemenuhan hak bagi setiap individu akan sulit tercapai di tengah kehidupan bermasyarakat.

Langkah nyata tersebut sejalan dengan amanat hukum yang berlaku di tanah air.

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada konsep penegakan hukum ini. Konsep mengenai "apa itu HAM" dan bagaimana penerapannya telah diatur secara rinci melalui undang-undang khusus.

Menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan dirampas oleh siapapun.

Regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada hak individu semata.

Definisi kewajiban asasi manusia menurut UU nomor 39 tahun 1999 menegaskan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kehadiran aturan ini mengikat seluruh elemen masyarakat untuk saling menghargai. Hal ini juga menjawab pertanyaan publik mengenai "bagaimana cara menghormati hak orang lain" di dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan mendahulukan kewajiban asasi tersebut.

Implementasi Hak Dasar dalam Konstitusi Negara

Selain undang-undang penjelas, jaminan terhadap hak dasar manusia juga tertuang kokoh di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setiap warga negara memiliki ruang hukum yang setara untuk berkembang.

Rincian Pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Konstitusi membagi hak-hak tersebut ke dalam beberapa pasal krusial demi menjamin kesejahteraan rakyat.

• Pasal 28A menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
• Pasal 28B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
• Pasal 28C ayat 1 mengatur hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup manusia.
• Pasal 28D ayat 1 memberikan jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
• Pasal 28D ayat 4 menegaskan hak setiap orang atas status kewarganegaraan.
• Pasal 28E ayat 1 memberikan kebebasan di mana setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
• Pasal 31 ayat 1 secara spesifik memastikan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga.

Ketentuan ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi warganya.

Hak-Hak yang Tidak Dapat Dikurangi

Di antara sekian banyak hak dasar, terdapat beberapa hak mutlak yang dilindungi dalam kondisi apa pun.

Berdasarkan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945, terdapat aspek-aspek hukum yang sifatnya tidak dapat ditawar oleh negara maupun sesama manusia.

Aturan ketat ini menunjukkan komitmen tinggi negara dalam menjaga martabat kemanusiaan.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan ekonomi juga diatur dalam konstitusi melalui Pasal 27 ayat 2, yang menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Momentum Refleksi Melalui Hari HAM

Masyarakat global diingatkan kembali mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan ini melalui peringatan tahunan di seluruh dunia.

Informasi mengenai "kapan Hari HAM diperingati" atau "kapan Hari Hak Asasi Manusia sedunia" kerap menjadi momentum evaluasi bagi penegakan hukum. Berdasarkan sejarahnya, Hari HAM diperingati setiap tanggal 10 Desember oleh masyarakat internasional.

Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban harus terus dijaga demi mencegah konflik sosial.

Kementerian terkait dan lembaga hukum di Indonesia terus melakukan sosialisasi berkala agar masyarakat memahami bahwa pemenuhan hak pribadi baru bisa terwujud secara maksimal apabila diikuti dengan kesadaran penuh untuk menghormati hak-hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.