LPDP Soroti Tantangan Hilirisasi dalam Riset Indonesia

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyoroti kondisi riset di Indonesia yang meskipun membaik, masih menghadapi tantangan besar terutama dalam hal hilirisasi riset. Plt Direktur Utama LPDP, Yon Arsal, menyatakan riset Indonesia saat ini berada di peringkat ke-55 dari 130 negara berdasarkan Global Innovation Index 2025, naik dari posisi ke-75 pada 2022, namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. "Secara kapasitas tentunya riset kita sudah membaik, namun demikian kita lihat PR-nya masih cukup besar," ujar Yon di acara Indonesia Innovator Award dan Indonesia Innovator Lecture 2026 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, BRIN, Jakarta.

Yon mengungkap tantangan utama riset Indonesia adalah hilirisasi, yang menurutnya masih jauh dari optimal terutama dalam mengkonversi hasil riset ke teknologi dan paten komersial.

"Hilirisasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang juga bagi kita. WIPO memberikan pesan yang sangat jelas, rasio antara tingginya antusiasme kolaborasi dan produktivitas publikasi riset kita dengan skor keluaran teknologi dan mendaftarkan paten komersial masih memiliki ruang yang sangat luas untuk ditinggalkan," kata Yon. Menurut Yon, kesulitan hilirisasi riset ini berdampak pada masyarakat luas, tidak hanya kalangan menengah ke atas tetapi juga masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPDP bersama BRIN meluncurkan Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (PRIMA) dengan pendanaan awal Rp 100 miliar untuk memastikan penggunaan dana publik berdasar analisis risiko dan dampak yang bertanggung jawab. "Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," ujar Yon.

PRIMA mendukung riset pada 17 tema kebijakan lintas sektoral seperti kedaulatan pangan, energi, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, digitalisasi, ekonomi, pertahanan, hukum, tata kelola, kesejahteraan sosial, pariwisata, lingkungan, dan transportasi.