Majelis Nasional Bahas Aturan Arsitektur demi Cegah Pembangunan Kota Homogen

Rapat Komite Tetap Majelis Nasional resmi membahas rancangan Undang-Undang yang mengubah dan menambah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Arsitektur pada Jumat (10/7/2026). Langkah strategis ini diambil pemerintah guna mendorong desentralisasi sekaligus menghindari tren pembangunan kawasan perkotaan yang seragam atau berbentuk gambar homogen tanpa identitas khas.

Menteri Konstruksi Tran Hong Minh menyampaikan bahwa rancangan regulasi baru tersebut sengaja berorientasi pada pendelegasian kekuasaan yang lebih luas kepada daerah. Menurut pemaparannya, aturan ini juga memprioritaskan reformasi prosedur administrasi yang selama ini dinilai menghambat kreativitas lokal.

Kebijakan penataan ini diharapkan mampu memperkuat pelestarian identitas budaya serta memberikan perlindungan penuh terhadap karya-karya yang bernilai sejarah tinggi. Selain itu, integrasi prinsip arsitektur hijau menjadi poin utama yang wajib diadopsi dalam setiap cetak biru pembangunan ke depan.

"Rancangan Undang-Undang Arsitektur ini diusulkan untuk mendorong desentralisasi, mereformasi prosedur administrasi, melestarikan identitas, dan menghindari pembangunan kota yang seragam atau homogen," kata Menteri Konstruksi Tran Hong Minh dalam pemaparannya.

Urgensi Reformasi Administrasi dan Desentralisasi Daerah

Sebelum draf ini dibawa ke meja rapat Komite Tetap Majelis Nasional, sejumlah persiapan matang telah dilakukan secara berkala di tingkat akar rumput. Delegasi Majelis Nasional Provinsi tercatat telah melakukan survei lapangan serta sesi kerja intensif di kelurahan Hiep Thanh dan Vinh Trach pada 23 Juni lalu.

Evaluasi Praktis dan Pemangkasan Sertifikat

Rangkaian peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Nguyen Binh Tan selaku Anggota Komite Tetap Partai Provinsi sekaligus Wakil Ketua Delegasi Majelis Nasional Provinsi. Evaluasi praktis ini menitikberatkan pada pengalaman nyata selama implementasi tiga Program Target Nasional pada kurun waktu periode 2021-2025.

Salah satu poin krusial dalam draf perubahan ini adalah penyederhanaan izin kerja bagi para praktisi. Pemerintah memotong beban birokrasi secara signifikan demi mempercepat pembangunan yang adaptif terhadap karakteristik lingkungan setempat.

Berikut adalah rincian penyederhanaan administrasi desain berdasarkan draf aturan terbaru:

• Pengurangan jumlah pekerjaan desain arsitektur yang membutuhkan sertifikat praktik secara spesifik.
• Penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat untuk efisiensi birokrasi.
• Pemberian hak penuh bagi otoritas lokal untuk menentukan estetika wilayah tanpa intervensi pusat.

Dampak Penghentian Tren Gambar Homogen di Perkotaan

Langkah tegas Majelis Nasional ini dipicu oleh kekhawatiran meluasnya lanskap kota yang kehilangan karakteristik uniknya akibat penerapan cetak biru gambar homogen yang monoton. Dengan penyerahan wewenang tata ruang ke model pemerintahan daerah dua tingkat, setiap kawasan kini memiliki payung hukum untuk menolak standardisasi yang kaku.

Melalui implementasi reformasi ini, kelurahan seperti Hiep Thanh dan Vinh Trach dapat menyusun regulasi tata bangunan yang merefleksikan budaya lokal mereka sendiri. Proses pengawasan berkala dipastikan akan tetap berjalan di bawah komando delegasi provinsi agar integrasi arsitektur hijau tetap terpenuhi di setiap proyek baru.