Pelemahan Rupiah Tembus Rp 18.153 Picu Kekhawatiran Dampak Ekonomi

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami penurunan hingga menyentuh angka Rp 18.153 per Senin (8/6/2026). Dikutip dari Detikcom, situasi ini memicu ingatan publik terhadap masa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 silam.

Pada periode 1998, nilai tukar mata uang Indonesia tersebut sempat merosot tajam hingga menembus angka tertinggi sebesar Rp 16.650. Padahal, pada era 1990-an, nilai rupiah berada di kisaran Rp 2.000 per dolar AS, yang menandakan terjadinya pelemahan hingga Rp 14.000 pada tahun krisis tersebut.

Secara umum, krisis moneter merupakan fase terganggunya pasar keuangan yang awalnya terpicu oleh krisis finansial Asia pada 1997. Fenomena global itu mendorong para investor menarik modal mereka dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kondisi di dalam negeri saat itu kian diperparah oleh pergolakan politik dan sosial yang berimbas pada masalah utang serta stabilitas sistem perbankan. Dampak akumulatif dari rentetan peristiwa tersebut membuat posisi rupiah jatuh sangat dalam.

Pada pengujung tahun 1997, kurs di era pemerintahan Presiden Soeharto mulai merosot dari kisaran Rp 2.000 ke Rp 4.000. Memasuki awal 1998, pergerakan terus melemah ke level Rp 6.000 hingga sempat menyentuh Rp 13.000.

Meskipun sempat membaik ke angka Rp 8.000 pada April 1998, situasi sosial politik memasuki fase kelam pada Mei 1998. Insiden penembakan mahasiswa, kerusuhan massal, dan runtuhnya rezim Orde Baru membuat rupiah jatuh ke titik terendah Rp 16.650 pada Juni 1998.

Peralihan kekuasaan ke tangan Presiden BJ Habibie dihadapkan pada kerusakan ekonomi yang berat, mulai dari inflasi tinggi hingga kebangkrutan korporasi akibat utang valuta asing. Namun, kebijakan yang diambil berhasil membawa ekonomi nasional perlahan pulih hingga rupiah menguat ke kisaran Rp 6.500 sampai Rp 7.000 per dolar AS.

Terdapat lima langkah strategis yang diterapkan pemerintah saat itu untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah.

Pertama, melakukan restrukturisasi serta rekapitalisasi guna menyelamatkan sektor perbankan, termasuk mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk mengelola aset dan kredit bermasalah.

Kedua, menerapkan program blanket guarantee guna menjamin keamanan simpanan dana masyarakat yang ada di bank.

Ketiga, mempertahankan kemitraan dengan International Monetary Fund (IMF) demi mempercepat proses pemulihan sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar global.

Keempat, mengendalikan laju inflasi dan mengamankan jalur distribusi pasokan barang pokok pokok, sehingga inflasi yang awalnya berada di angka 77% pada 1998 berhasil ditekan menjadi 2% pada periode Januari-September 1999.

Kelima, memulihkan sentimen positif investor di pasar modal serta memperkuat independensi Bank Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Bank Indonesia agar kebijakan moneter terbebas dari intervensi politik.

Efek Pelemahan Kurs Terhadap Masyarakat dan Pelaku Usaha

Mengenai kondisi saat ini, Pakar Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai penurunan nilai tukar rupiah akan memberikan dampak tidak langsung yang ikut dirasakan masyarakat perdesaan.

"Nilai tukar rupiah yang menurun tetap memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok karena banyak sektor ekonomi Indonesia masih bergantung pada barang impor dan harga global," ucapnya.

Konsekuensi nyata dari pelemahan ini bakal menekan kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Mereka harus menghadapi kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga bahan bakar, komponen pupuk, pakan ternak, hingga bahan baku plastik.

Fatkur Huda juga menambahkan bahwa kenaikan harga bahan baku yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan di desa akan menggerus daya beli.

"Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperbesar tekanan ekonomi masyarakat kecil," jelasnya.

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Prof Dr Imron Mawardi S P M Si, menerangkan bahwa penurunan kurs rupiah memicu kenaikan harga produksi domestik yang berpotensi menimbulkan inflasi. Meski demikian, ia optimistis Indonesia masih memiliki basis pasar yang besar serta daya tarik investasi yang kuat.

Prof Imron Mawardi turut menekankan pentingnya sinergi instansi pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang.

"Pemerintah harus mendorong ekspor dan menarik investasi asing dengan cara yang lebih terstruktur. Sementara BI perlu melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di jangka pendek," tutur Prof Imron.