Pemerintah Perbarui Buku Ajar, JPPI Ingatkan Risiko Proyek Ganti Buku

Pemerintah berencana memperbarui buku ajar nasional, dari materi hingga cara buku dibaca di kelas. Rencana itu diposisikan sebagai tindak lanjut niat Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kualitas fisik sekaligus isi buku pelajaran—sekaligus membawa harapan agar pembelajaran berjalan lebih baik, bukan sekadar berganti tampilan.

Di balik rencana tersebut, wujud yang disasar tidak hanya berkutat pada konten. Buku ajar nantinya diharapkan menampilkan format yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih nyaman, serta menggunakan bahan yang lebih baik agar lebih tahan dipakai. Proyeksi pemanfaatannya bahkan diarahkan untuk jangka waktu yang lebih panjang, sebagaimana dikutip dari laman Presiden RI.

Perbaikan materi, tapi jangan ikut arus pergantian kekuasaan

Namun, rencana pembaruan buku ajar langsung memantik sorotan dari pengamat pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan Prabowo agar rencana memperbaiki dan menetapkan ulang buku pelajaran tingkat SD hingga SMA tidak terjebak menjadi proyek pergantian buku besar-besaran.

Kekhawatiran itu berangkat dari pandangan bahwa masalah pokok pendidikan bukan semata-mata karena buku lama—melainkan karena kualitas pembelajaran yang rendah. Dalam kerangka JPPI, pergantian pemerintahan yang diikuti pergantian buku terlalu mudah mengalihkan fokus dari persoalan yang lebih mendasar.