Pemerintah dan DPR Finalisasi Seleksi CPNS Guru Dibuka 2027

Pemerintah bersama DPR RI resmi memfinalisasi kebijakan penetapan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan rencana pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru pada awal 2027, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (19/8/2026). Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama kementerian terkait guna membahas transisi status PPPK paruh waktu serta pengangkatan PPPK menjadi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah PPPK guru tercatat mencapai 955.245 orang, sementara guru PPPK paruh waktu sebanyak 231.246 orang. Kebutuhan formasi CPNS mendatang diproyeksikan mencapai 526.689 formasi untuk menunjang berbagai program pendidikan nasional.

"Nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi, dan juga Sekolah Garuda," tutur Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Pemerintah memastikan bahwa seleksi ini dirancang untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga pendidik yang saat ini berstatus PPPK. "PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027, kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan pendaftaran di awal 2027," tegas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa rekrutmen tersebut akan mencakup formasi untuk guru di bawah naungan Kemendikdasmen dan Kemenag secara bertahap mulai tahun 2027. "Akan dibuka rekrut CPNS guru Kemendikdasmen dan Kemenag sejumlah 526 formasi. Rekrut akan dimulai secara bertahap mulai tahun 2027," ungkap Nunuk Suryani, Dirjen GTK Kemendikdasmen.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa penetapan skema ini merupakan hasil tindak lanjut dari serangkaian rapat koordinasi lintas lembaga demi menyelesaikan kejelasan status para guru, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. "Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," tutur Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Rapat finalisasi kebijakan ini dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, serta dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah wakil menteri dari kementerian terkait.