Pemerintah India Larang Telegram Buntut Kebocoran Soal Ujian Kedokteran

Aplikasi pesan Telegram resmi dilarang beroperasi oleh Pemerintah India hingga 22 Juni mendatang. Kebijakan ini diambil menyusul insiden kebocoran soal menjelang pelaksanaan ulang ujian nasional masuk perguruan tinggi kedokteran. Pemerintah India menyatakan bahwa Telegram telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menipu para kandidat.

Aplikasi tersebut digunakan untuk memfasilitasi kecurangan dalam National Eligibility cum Entrance Test (NEET). Dikutip dari Detikcom, Badan Ujian Nasional Kementerian Pendidikan India mengambil langkah tegas ini demi merespons pergerakan kelompok curang. Kelompok tersebut memanfaatkan Telegram untuk mengelabui peserta ujian ulangan NEET 2026 yang dijadwalkan pada 21 Juni 2026.

Pemerintah India mengungkapkan penyesalannya atas ketidaknyamanan yang muncul akibat pemblokiran ini. Langkah pemutusan akses tersebut diklaim sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya menghapus konten ilegal tidak membuahkan hasil, meskipun disadari akan berdampak pada ratusan ribu pengguna.

Dasar hukum pemblokiran ini mengacu pada ketentuan ketat dalam undang-undang IT India. Regulasi tersebut memberikan wewenang untuk menutup akses situs online demi menjaga kedaulatan dan integritas negara. Pembatalan ujian NEET yang sangat kompetitif ini memicu gelombang kemarahan di seluruh negeri. Media India bahkan melaporkan adanya kasus bunuh diri di kalangan remaja setelah pengumuman pembatalan tersebut.

Selain memicu protes besar, kasus ini juga melahirkan gerakan dari Partai Janta Kecoa atau Cockroaches Janta Party (CJP). Kelompok yang baru dibentuk ini secara terbuka menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan. CJP sendiri merupakan sebuah gerakan daring berbasis satire politik yang memplesetkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi yang berkuasa sejak 2014. Gerakan ini bukan merupakan partai politik formal.

Kriteria keanggotaan kelompok satire ini terbilang unik karena mencakup unsur pengangguran, malas, selalu online, dan mahir mengoceh secara profesional. Gerakan ini diinisiasi oleh Abhijeet Dipke, seorang mahasiswa Universitas Boston sekaligus ahli strategi komunikasi politik. Abhijeet Dipke yang dikenal aktif di media sosial menyebutkan bahwa ide pembentukan gerakan ini berawal dari sebuah lelucon. Sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat, ia tercatat pernah bekerja dengan Partai Aam Aadmi (AAP), organisasi politik yang lahir dari gerakan antikorupsi di India.

Kritik dari Aktivis Hak Digital

Di sisi lain, kebijakan pemblokiran sepihak ini memancing reaksi keras dari para pegiat hak digital. Para aktivis mulai mempertanyakan legitimasi dan dasar penerapan ketentuan undang-undang IT tersebut.

Sikap keras Pemerintah India dinilai oleh para aktivis sebagai bentuk upaya terselubung untuk mengekang kebebasan berbicara warga negara. Pemblokiran Telegram dianggap mencederai hak akses informasi publik di tengah situasi krisis.