Akar Ketahanan Pangan Nasional dalam Tiga Tahun Rencana Kasimo

Rencana Kasimo adalah sebuah gagasan strategis yang lahir untuk menyelamatkan perut rakyat di tengah ancaman kelaparan pasca-kemerdekaan. Ketika kondisi ekonomi Indonesia masih sangat rapuh, kebijakan ini hadir menawarkan solusi konkret untuk mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri.

Saya melihat kebijakan yang diinisiasi oleh Kasimo Hendrowahyono ini bukan sekadar program darurat biasa. Ini adalah cetak biru agraria pertama yang secara berani menargetkan swasembada total, sebuah konsep yang gaungnya masih terus terdengar hingga hari ini.

Bagi saya, memahami esensi Rencana Kasimo membuat kita menyadari bahwa urusan pangan sejak dulu adalah masalah kedaulatan negara. Mari kita bedah bagaimana program yang berjalan di tengah keterbatasan ini dirancang untuk mengubah wajah sektor pertanian kita.

Lahir di Yogyakarta pada tahun 1900, Kasimo Hendrowahyono, atau yang lebih dikenal sebagai I.J. Kasimo, bukanlah orang baru dalam dunia pergerakan dan birokrasi. Pengalamannya sudah teruji panjang ketika dia diangkat menjadi anggota Volksraad pada periode 1931–1942.

Krisis pangan pasca-kemerdekaan menuntut adanya tindakan nyata yang radikal. Pada tahun 1947, dr. A.K. Gani selaku Menteri Kemakmuran Rakyat merintis kebijakan Planning Board sebagai wadah perencana ekonomi makro.

Langkah strategis tersebut menjadi awal mula penyusunan Kasimo Plan yang dipimpin langsung oleh Kasimo. Kondisi masyarakat yang serba kekurangan menuntut pemerintah bergerak cepat demi mengamankan pasokan makanan pokok secara nasional.

Mengenal Isi dan Target Utama Rencana Produksi Tiga Tahun

Secara resmi, program Kasimo Plan dicanangkan dan direalisasikan pada tahun 1948. Program ini dirancang untuk berlangsung dalam periode 1948–1950, sehingga dikenal juga di dalam dokumen sejarah sebagai Rencana Produksi Tiga Tahun.

Fokus utama dari rencana ini adalah meningkatkan produksi pangan secara massal melalui langkah-langkah praktis di lapangan. Kasimo menyadari bahwa ketergantungan pada impor atau bantuan luar negeri hanya akan memperlemah posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Tidak hanya terpaku pada urusan isi piring rakyat, rencana ini juga melirik sektor sandang. Melalui wacana Kasimo Plan, pemerintah memasang target pemenuhan kebutuhan pakaian rakyat secara mandiri sebesar 10 persen.

Rencana Kasimo membuktikan bahwa kedaulatan sebuah bangsa yang baru merdeka harus dimulai dari kemandirian pangan dan sandang di tingkat akar rumput.

Strategi Eksekusi Lahan dan Pemindahan Penduduk Massal

Salah satu poin paling ambisius dalam Rencana Kasimo adalah pemanfaatan aset lahan tidur di luar Pulau Jawa. Tercatat ada sekitar 281.277 hektar luas lahan atau tanah kosong di wilayah Sumatra Timur yang direncanakan untuk segera ditanami.

Namun, tanah subur di Sumatra tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa adanya tenaga kerja yang mengolahnya. Di sinilah gagasan migrasi internal atau transmigrasi skala raksasa mulai diformulasikan secara serius oleh pemerintah.

Program tersebut menargetkan pemindahan 20 juta jiwa atau penduduk Pulau Jawa ke Pulau Sumatra. Jangka waktu target pelaksanaan program transmigrasi masif ini direncanakan matang untuk bergulir selama 10 hingga 15 tahun ke depan.

Pemerintah juga menggenjot penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa untuk mendukung eksekusi di lapangan. Sebagai buktinya, pada Juli 1947, jumlah koperasi yang terdaftar di bawah Jawatan Koperasi sudah mencapai 2.700 buah.

Menilai Kekurangan dan Hambatan di Lapangan

Meskipun Rencana Kasimo memiliki konsep yang luar biasa di atas kertas, eksekusinya menghadapi tembok besar. Menurut penilaian saya, agresi militer dan ketidakstabilan politik membuat fokus pemerintah sering terpecah selama periode 1948–1950.

Memindahkan puluhan juta orang dalam waktu singkat membutuhkan modal transportasi dan infrastruktur yang sangat besar. Pada realitasnya, keterbatasan anggaran negara baru membuat target transmigrasi tersebut menjadi sangat sulit dicapai secara penuh dalam waktu cepat.

Selain itu, koordinasi antardaerah yang masih minim membuat distribusi bibit dan alat pertanian sering terlambat. Akibatnya, beberapa wilayah potensial di Sumatra tidak bisa langsung digarap secara optimal sesuai jadwal awal.

Warisan Historis Bagi Sistem Perencanaan Ekonomi Modern

Walaupun didera banyak hambatan, fondasi yang diletakkan oleh Rencana Kasimo tidak lenyap begitu saja. Memasuki tahun 1952, mulai bertumbuhnya usaha-usaha perencanaan ekonomi yang sifatnya lebih menyeluruh di berbagai sektor instansi pemerintah.

Keberhasilan dan evaluasi dari Rencana Kasimo bahkan menjadi modal berharga bagi penyusunan kebijakan jangka panjang selanjutnya. Keberhasilan program Rencana Kasimo diadopsi ke dalam periode penyusunan dan pelaksanaan Rencana Lima Tahun yang berlangsung dari tahun 1956–1960.

Format tabel berikut merangkum poin-poin krusial dan indikator capaian yang tertuang di dalam dokumen historis Kasimo Plan.

Relevansi Rencana Kasimo Terhadap Kondisi Global Terkini

Isu kecukupan pangan yang digaungkan Kasimo pada tahun 1948 ternyata masih menjadi momok menakutkan di era modern ini. Gejolak geopolitik global dan perubahan iklim ekstrem membuat ketahanan pangan menjadi isu yang sangat sensitif.

Tepat pada 29 September 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan kekhawatiran mengenai ketahanan pangan global pada pembukaan Rakernas PDIP di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman krisis pangan bukanlah dongeng masa lalu.

Belajar dari Rencana Kasimo, swasembada tidak akan pernah tercapai tanpa adanya keberanian untuk memanfaatkan lahan tidur dan memperkuat sistem pertanian domestik secara konsisten tanpa bergantung pada pasar luar negeri.

Nilai utama dari Rencana Kasimo adalah ketegasan dalam mengeksplorasi potensi lokal secara mandiri. Menghadapi tantangan pangan global saat ini, beralih ke diversifikasi pangan lokal dan mengoptimalkan lahan produktif di luar Jawa adalah pilihan rasional yang tidak bisa ditunda-tunda lagi oleh pemangku kebijakan.