UI Siap Beri Masukan Peraturan Kelembagaan URI

Universitas Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam memberikan masukan terkait pembentukan Peraturan Presiden mengenai kelembagaan Universitas Republik Indonesia. Keterlibatan akademisi ini disampaikan Dewan Guru Besar UI di Gedung Makara Art UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (12/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Ketua Dewan Guru Besar UI Prof Eko Prasojo menjelaskan bahwa isu kelembagaan URI telah masuk dalam radar kajian strategis pihak kampus.

Ia menilai keterlibatan akademisi sangat penting dalam merumuskan tujuan institusi baru tersebut. "Ya sekarang kan dalam proses pembentukan Peraturan Presidennya mengenai kelembagaan URI itu sendiri ya, meskipun Keppres pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur URI juga sudah ada. Tapi Perpresnya sendiri belum, belum ada, dan mungkin kita bisa ikut nanti terlibat di dalam merumuskan Perpres mengenai tujuan dan juga kelembagaan URI itu sendiri," kata Eko usai acara Temu Dewan Guru Besar UI di Gedung Makara Art UI, Depok, Jawa Barat pada Rabu (12/8/2026).

Guru Besar bidang Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi UI tersebut mengusulkan agar bentuk kelembagaan URI dapat mengadopsi konsep wadah koordinasi strategis. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi dengan lembaga pemerintah lainnya.

"Kalau saya usul sih nanti bentuknya mungkin lebih kepada strategic holding lah ya, karena beberapa badan yang ada di dalam URI itu sebenarnya juga sudah ada di beberapa lembaga kementerian yang lainnya. Ini subjek untuk didiskusikan di dalam konteks perumusan Peraturan Presiden," lanjutnya. Sementara itu, kemiripan nama antara URI dan UI yang sama-sama menggunakan identitas Indonesia turut mendapat tanggapan dari pihak rektorat. Rektor UI Heri Hermansyah menyatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya kita wait and see saja dulu, lihat-lihat saja dulu. Kita persilakan saja," kata Heri. Sikap kooperatif dalam mengkaji URI tersebut sejalan dengan visi Guru Bangsa yang diusung oleh pihak rektorat. Misi ini mendorong para guru besar untuk aktif membantu pemerintah dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan masyarakat.