UMY Tanggapi Isu Demografi dan Akses Sekolah Rakyat

Pemerintah merancang program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan anak kurang mampu di tengah penurunan jumlah populasi anak usia sekolah. Kebijakan ini dinilai tidak bertentangan oleh Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) karena permasalahan utama terletak pada distribusi dan kualitas, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mencatat angka fertilitas Indonesia berada di level 2,13 anak per perempuan, dengan proporsi lansia mencapai 11,97 persen. Meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar sudah mencapai 99,51 persen, hasil PISA 2022 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata OECD.

Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora UMY, Dr Suryanto, memberikan tanggapan terkait pembangunan gedung sekolah baru di tengah perubahan demografi tersebut.

"Penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan keterbatasan akses pendidikan layak. Yang kita hadapi adalah persoalan distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial," jelas Suryanto.

Suryanto menjelaskan bahwa penurunan populasi anak tidak terjadi secara merata, melainkan hanya di wilayah tertentu dan tidak berdampak pada kawasan perkotaan atau industri. Oleh karena itu, ia menyarankan pemetaan kapasitas sekolah serta proyeksi siswa hingga 20 tahun ke depan sebelum memutuskan membangun fasilitas baru. Ia juga merekomendasikan konsep sekolah klaster dan pengalihfungsian bangunan kosong menjadi pusat PAUD atau perpustakaan desa.

"Kebijakan guru juga perlu lebih fleksibel melalui redistribusi tenaga pendidik dan pemanfaatan teknologi. Kita harus membangun ekosistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak menemukan kemampuan terbaiknya," tegas Suryanto.