Unair Soroti Fenomena Sekolah Dasar Kekurangan Murid di Demak

Fenomena Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang mengalami krisis siswa baru mencerminkan pergeseran orientasi pendidikan di masyarakat. Seperti dilansir dari Detikcom, dosen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (Unair), Rafi Aufa Mawardi, menilai kejadian ini menyimpan persoalan sosiologis yang mendalam terkait peta dinamika pendidikan nasional.

Perubahan perilaku orang tua menjadi salah satu pemicu utama kondisi tersebut. Menurut Rafi, masyarakat kini tidak lagi sekadar mengejar aksesibilitas agar anak bisa bersekolah, tetapi menitikberatkan pada standar mutu lembaga pendidikan.

"Dulu intinya anaknya bisa sekolah, tetapi hari ini adalah bagaimana anaknya dapat sekolah secara berkualitas," kata Rafi.

Sekolah negeri saat ini tidak lagi menjadi pilihan tunggal bagi para orang tua. Lembaga pendidikan swasta berbasis agama, seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan madrasah, mulai dilirik karena menawarkan penguatan karakter dan nilai moral sejak usia dini.

Keputusan menyekolahkan anak ke lembaga berbayar dinilai sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Langkah tersebut menggabungkan modal ekonomi, sosial, budaya, serta penguatan nilai-nilai agama.

"Di sekolah-sekolah yang mungkin berbayar lebih mahal dilihat sebagai social investment jangka panjang yang mengintegrasikan nilai-nilai moralitas agama, modal-modal ekonomi, modal sosial, maupun modal budaya," tutur Rafi.

Keberadaan kelas yang hanya berisi tiga murid seperti di SDN wilayah Demak dinilai tidak ideal untuk proses tumbuh kembang anak. Meski suasana belajar menjadi lebih fokus, kondisi ini membatasi variasi interaksi dan pertemanan siswa.

Mengenai usulan penggabungan atau merger sekolah yang dilontarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pihak Unair mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berfokus pada efisiensi anggaran semata.

"Merger itu efisien dalam konteks institusi ekonomi seperti perusahaan, tetapi sekolah tidak dapat terreplikasi secara sistemik seperti institusi ekonomi. Jika pemerintah ingin melakukan merger, perlu adanya kajian yang lebih komprehensif terkait akses, transportasi, dan dampaknya terhadap identitas komunitas," ujar Rafi.

Evaluasi Sistem Zonasi dan Faktor Demografi

Penerapan sistem zonasi atau domisili juga turut memengaruhi ketimpangan jumlah pendaftar. Kebijakan yang awalnya dirancang untuk meratakan akses dan menghapus label sekolah favorit ini menghadapi kendala teknis di lapangan, terutama akibat ketidakseimbangan antara populasi anak usia sekolah dan jumlah fasilitas pendidikan.

Masalah ini semakin memburuk seiring berjalannya penurunan angka kelahiran di sejumlah daerah. Kondisi demografi yang kekurangan anak usia sekolah membuat sistem penerimaan berbasis wilayah kurang fleksibel.

"Ketika ada penurunan angka kelahiran dan demografi di situ tidak ada anak usia SD, zonasi pada akhirnya menjadi perangkap. Hal itu membuat sekolah semakin sedikit diminati karena gagal membaca korelasi antara jumlah sekolah dan jumlah siswanya," kata Rafi.