VOC Jalankan Pelayaran Hongi demi Pertahankan Monopoli Rempah di Maluku

Pemerintahan kompeni dagang Hindia Belanda atau VOC menerapkan sistem pelayaran hongi sejak awal abad ke-17 untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Langkah tegas pengawasan laut ini diambil demi menjaga stabilitas harga komoditas utama dunia di pasar internasional. Pelayaran Hongi, yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai Hongitochten, merupakan ekspedisi pelayaran dan pengawasan bersenjata.

Kebijakan ini diterapkan oleh VOC untuk mempertahankan praktik monopoli perdagangan serta menegakkan Hak Ekstirpasi di wilayah Nusantara bagian timur. Melalui sistem ini, VOC membatasi ruang gerak para petani lokal serta pedagang asing. Penegakan aturan tersebut memicu ketegangan besar yang berdampak langsung pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Maluku secara turun-temurun.

Pemerintah kolonial mengoperasikan Pelayaran Hongi sebagai instrumen utama taktik pengawasan. Penjagaan ketat dilakukan menggunakan armada perahu kora-kora, yang terkadang mendapatkan kawalan langsung dari kapal perang milik VOC.

Nama pelayaran ini diambil dari sebutan kapal kora-kora yang dipakai berpatroli, yang awalnya terinspirasi dari armada Kesultanan Ternate. Kapal kora-kora sengaja dipilih karena memiliki desain ramping, bergerak cepat, serta mampu melayari selat kecil dan perairan dangkal. Terdapat beberapa aturan ketat yang menjadi cara VOC memonopoli rempah di tanah Maluku. Aturan-aturan ini mengikat seluruh rakyat tanpa terkecuali melalui pengawasan armada hongi.

• Rakyat dilarang keras menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC.
• Jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh tumbuh ditetapkan sepihak oleh VOC.
• Lokasi atau tempat penanaman pohon rempah-rempah ditentukan secara mutlak oleh VOC.

Tujuan Pelayaran Hongi dan Hak Ekstirpasi

Tujuan pelayaran hongi yang paling utama adalah mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Kompeni berusaha mencegah terjadinya kelebihan produksi tanaman agar harga dan keuntungan perdagangan mereka di pasar Eropa tidak turun.

Guna mencapai tujuan tersebut, VOC menjalankan Hak Ekstirpasi, yaitu hak untuk memusnahkan pohon pala atau cengkih milik warga. Jika produksi di pasar global dinilai terlalu melimpah, armada patroli akan segera diturunkan untuk merambah perkebunan.

Petugas patroli bertugas memusnahkan tanaman serta kebun cengkih dan pala yang dianggap ilegal. Selain itu, mereka mengejar pelaku penyelundupan rempah-rempah sekaligus menangkap kapal asing yang berdagang di wilayah Maluku tanpa izin resmi dari Belanda.

Konteks Sejarah dan Perlawanan Rakyat Maluku

Catatan sejarah menunjukkan kapan pelayaran hongi dimulai, yakni pertama kali dilaksanakan pada tahun 1625. Pada momen perdana tersebut, armada laut VOC memusnahkan ribuan pohon cengkih milik rakyat yang berada di kawasan Hoamoal.

Kebijakan represif yang berlangsung dari abad ke-17 hingga abad ke-18 ini memicu kerugian rakyat Maluku akibat VOC yang sangat masif. Kekayaan alam mereka dirampas, dan hak menanam dibatasi secara paksa hingga memicu kemarahan publik.

Penindasan ini melahirkan gelombang perlawanan dari masyarakat setempat yang tidak tinggal diam melihat ruang hidupnya dihancurkan. Berdasarkan data historis, berikut adalah lini masa konflik dan intervensi politik VOC di wilayah Maluku:

Dampak pelayaran hongi Maluku akhirnya berujung pada cengkeraman politik yang semakin dalam. Melalui perjanjian tahun 1652 dengan Sultan Mandar Syah, Ternate dipaksa untuk tidak memperdagangkan cengkihnya ke pihak lain di luar wilayah Ambon.