Yusril Ihza Mahendra Raih Gelar Doktor Ilmu Filsafat Universitas Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sukses menyelesaikan studi S3 di Universitas Indonesia. Pengukuhan ini menjadikannya penyandang gelar Doktor Ilmu Filsafat dari kampus tersebut.

Dikutip dari Detikcom, pencapaian akademik ini diraihnya meskipun sebelumnya ia telah mengantongi gelar Doktor dari Universiti Sains Malaysia. Yusril tetap memilih untuk mendalami bidang filsafat di tingkat tertinggi akademik.

"Saya merasa bersyukur ya di usia yang sudah tidak muda lagi dengan-dengan kesibukan yang luar biasa banyaknya, saya masih menyempatkan diri untuk melakukan studi di bidang filsafat," ujarnya ditemui usai Sidang Promosi Doktor di Balai Sidang Universitas Indonesia,Depok, Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).

Riwayat pendidikan Yusril mencatat bahwa ia memperoleh gelar Sarjana Tata Hukum Negara sekaligus Sarjana Filsafat di Universitas Indonesia. Pendidikan tingkat Magister kemudian dilanjutkannya pada Program Filsafat Universitas Indonesia serta University of The Punjab Lahore di Pakistan.

Gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik diperolehnya dari Universiti Sains Malaysia. Di samping itu, ia juga memegang posisi sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia.

Ketika berbicara mengenai alasannya kembali mengambil program doktor, ia menyebut telah menguasai bidang hukum dan politik hingga tingkat profesor. Baginya, hanya bidang filsafat yang dirasa belum diselesaikan sepenuhnya.

"Karena memang dulu saya belajar hukum, belajar politik dan belajar filsafat ya. Dan politik dan hukum saya sudah selesai, sudah jadi guru besar, sudah Doktor di politik. Tapi saya belum menyelesaikan sampai ke ujung pelajaran filsafat," ungkapnya.

Yusril memandang bahwa analisis terhadap persoalan hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, sosiologi, dan filsafat. Sudut pandang yang menyeluruh dianggap sangat penting dalam melihat sebuah fenomena.

"Dan itu saya kira berguna bagi saya tidak saja ketika saya menjadi pejabat negara yang terlibat dalam menangani urusan-urusan hukum dan pembentukan hukum, tapi juga berguna bagi saya sebagai seorang akademisi bahwa menerangkan sesuatu itu tidak bisa hanya dari satu sudut pandang," tuturnya.

Menurutnya, bidang ilmu filsafat memberikan panduan untuk menelaah sesuatu secara komprehensif. Kajian ini juga mengarahkan seseorang guna memperhatikan poin-poin yang kerap terlewatkan oleh orang lain.

"Ada teman-teman tanya, 'Pak Yusril, kenapa ketika Anda membela perkara di pengadilan ya, kok argumentasi Anda itu mengagetkan banyak orang? Gimana orang mau bantah ini?' Saya bilang mungkin karena saya belajar filsafat," ujarnya.

Yusril menilai bahwa ketajaman analisis intelektual seseorang dapat ditingkatkan secara signifikan melalui proses belajar filsafat.

"Jadi belajar filsafat meningkatkan kemampuan inteleltual dan analisis orang kauh lebih dalam daripada mempelajari ilmu-ilmu yang lain saja," jelasnya.

Sidang promosi doktor tersebut dilangsungkan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (2/7/2026). Dalam kesempatan itu, Yusril mempertahankan hasil penelitian mendalamnya.

Judul karya ilmiah yang diangkatnya adalah "Penafsiran Kembali Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Relasi Islam dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial". Tokoh Natsir dipandang sebagai salah satu figur krusial bagi sejarah bangsa.

"Disertasi itu saya tulis cukup lama. Saya mengikuti program doktor di bidang filsafat ini selama 5 tahun dan baru menyelesaikannya pada hari ini," ujar Yusril.

Yusril memaparkan bahwa Natsir dikenal sebagai konseptor yang menawarkan Islam sebagai fondasi negara. Pemikiran teistik demokrasi dihadirkan oleh tokoh tersebut sebagai jalan tengah antara pandangan Islam dan sekulerisme.

"Natsir bukan orang yang menolak Pancasila. Dia menerima Pancasila itu sebagai sebuah kompromi, tapi sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurut pendapatnya harus ditaksirkan dengan mengaitkannya dengan ajaran-ajaran agama Islam khususnya dan agama-agama lain di Indonesia," tuturnya.

"Kuatnya argumen mengatakan Tuhan itu ada dengan Tuhan itu tidak ada. Tapi itu persoalan filsafat. Persoalan agama lebih daripada persoalan filsafat karena menyangkut keyakinan yang terpendam dalam hati seluruh manusia.

Apa yang dimaksud Natsir dengan teistik demokrasi? Itulah yang diungkapkan dalam disertasi ini," imbuhnya.