Benarkah Arti Kata Priayi Hanya Sebatas Pegawai Negeri dan Kelas Elite Jawa

Menilik sejarah sosial Indonesia, arti kata priayi sering kali memicu perdebatan menarik mengenai batas antara feodalisme murni dan kelas pekerja terpelajar. Sebagai pengamat sejarah dan budaya, saya melihat istilah ini kerap mengalami penyempitan makna di era modern, padahal akar strukturnya sangat kompleks. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa priayi adalah orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri.

Namun, jika kita mendalami sejarah kaum priyayi jawa, status ini bukan sekadar slip gaji bulanan dari pemerintah, melainkan sebuah ekosistem budaya yang sarat hierarki.

Secara bahasa, asal-usul istilah ini memiliki beberapa versi yang cukup memikat untuk dibahas. S.O. Robson (1971) berpendapat bahwa kata priayi bisa berasal dari bahasa Sanskerta priyā yang berarti kekasih.

Pendapat S.O. Robson pada tahun 1971 ini memberikan sudut pandang bahwa relasi awal kaum ini berbasis kedekatan emosional atau spiritual dengan penguasa. Dalam perkembangannya, kata ini bergeser menjadi "para yayi" atau adik-adik raja, yang merujuk pada lingkaran dalam istana.

Bagi saya, definisi KBBI yang menyamakan priayi dengan pegawai negeri masa kini terasa agak hambar dan kehilangan magis kulturalnya. Priayi tradisional adalah sebuah gaya hidup, kepemilikan trah, serta penguasaan atas tata krama yang sangat spesifik. Gelar bangsawan Jawa dan artinya pun mengikat erat siklus hidup seorang priayi laki-laki sejak lahir hingga dewasa.

Sebagai contoh, ketika seorang priayi laki-laki menapak dewasa pada usia 18 atau 21 tahun, gelarnya akan bertambah menjadi Bandara Raden Mas Aryo.

Penambahan gelar Bandara Raden Mas Aryo di usia 18 atau 21 tahun ini menandai kesiapan mereka memikul tanggung jawab birokrasi dan sosial yang lebih besar.

Sistem Klasifikasi Clifford Geertz dan Kritik di Dalamnya

Berbicara mengenai struktur sosial Jawa tidak akan lengkap tanpa menyinggung penelitian sosiologis paling monumental di abad lampau.

Pada tahun 1960-an, Clifford Geertz melakukan penelitian tentang masyarakat Jawa dan mempopulerkan istilah priayi ke kancah akademis internasional. Clifford Geertz membagi masyarakat menjadi 3 (tiga) golongan utama yang sangat terkenal dalam kajian antropologi.

Pengelompokan masyarakat Jawa oleh Clifford Geertz tersebut adalah priyayi, santri, dan abangan.

Meskipun trikotomi Geertz menjadi rujukan utama dunia akademis selama puluhan tahun, menurut saya klasifikasi ini memiliki kelemahan mendasar karena mencampuradukkan kategori status sosial dengan kategori keagamaan.

Mari kita bedah secara kritis mengenai beda priyayi santri abangan ini. Priayi ditempatkan Geertz sebagai kelompok elite birokrasi yang cenderung sinkretis dan mistis. Sementara itu, santri adalah kelompok yang taat pada syariat Islam, dan abangan adalah masyarakat petani yang mempraktikkan tradisi Jawa lokal.

Kekurangannya, Geertz seolah melupakan bahwa seorang priayi juga bisa menjadi seorang santri yang taat, atau sebaliknya.

Pencampuran kategori ini membuat struktur sosial Jawa terlihat kaku, padahal dalam realitasnya jauh lebih cair.

Transformasi Golongan Priyayi Jaman Belanda

Memasuki masa kolonial, fungsi dan karakteristik kaum elite ini mengalami reorganisasi besar-besaran demi kepentingan ekonomi penjajah.

Pada masa jabatan Gubernur Jenderal Van den Bosch (1830-1832) yang menciptakan sistem tanam paksa, para priayi dimanfaatkan sebagai instrumen pemungut pajak. Gubernur Jenderal Van den Bosch periode 1830-1832 menyadari bahwa memanfaatkan otoritas tradisional para priayi jauh lebih efektif daripada menggunakan tentara Eropa.

Akibatnya, priayi pada masa ini terjebak di antara dua kepentingan: menjaga wibawa di depan rakyat atau memenuhi target kompeni. Perubahan drastis kembali terjadi pada awal abad ke-20 ketika industrialisasi dan modernisasi administrasi mulai merambah Hindia Belanda.

Awal abad ke-20 menjadi waktu berkembangnya kebutuhan pemerintah Hindia Belanda akan birokrasi pribumi yang melek literasi barat. Dampaknya, orang awam mulai mendapat kesempatan menjadi priayi rendah/sekolahan melalui jalur pendidikan modern, bukan lewat garis keturunan darah biru. Fenomena munculnya priayi sekolahan di awal abad ke-20 ini meruntuhkan monopoli trah ningrat dalam struktur pemerintahan kolonial.

Untuk melihat bagaimana posisi priayi ditempatkan dalam linimasa sejarah, berikut adalah tabel periodisasi perkembangannya:

Kritik Sejarah Warisan Ong Hok Ham

Untuk memahami mentalitas kelas ini secara lebih mendalam, kita harus merujuk pada pemikiran para sejarawan lokal yang kritis. Salah satu referensi terbaik untuk membedah sinisme dan realitas kaum elite ini adalah tulisan-tulisan dari mendiang Ong Hok Ham. Tahun 2007 menjadi tahun meninggalnya sejarawan Universitas Indonesia, Ong Hok Ham, di Jakarta, yang meninggalkan warisan intelektual luar biasa.

Pemikiran tajamnya dirangkum dalam buku "Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong" yang diterbitkan oleh penerbit Kompas pada tahun 2019.

Penerbitan buku "Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong" tahun 2019 tersebut mengupas bagaimana priayi sering kali menjadi kelas yang gamang. Ong Hok Ham menyoroti bahwa priayi di satu sisi menikmati fasilitas mewah, namun di sisi lain kehilangan kemandirian ekonomi.

Mereka sangat bergantung pada legitimasi penguasa, baik itu raja Jawa maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal inilah yang membedakan mereka secara kontras dengan kelompok saudagar atau pedagang kaya di pasar tradisional Jawa.

Dalam istilah kultur populer Jawa, kelompok pedagang kaya ini sering disebut dengan julukan "siapa itu ndoro bakulan" oleh masyarakat. Berbeda dengan ndoro bakulan yang memiliki kemandirian finansial dari jalur perdagangan, priayi sangat rentan miskin jika jabatan mereka dicopot. Ketergantungan pada gaji dan status birokrasi inilah yang membentuk mentalitas feodal yang gemar dihormati namun takut berinovasi.

Warisan Mentalitas Priayi di Era Modern

Secara formal, sistem kepriayian berbasis darah dan birokrasi kolonial memang sudah runtuh seiring kemerdekaan Indonesia.

Namun, jika kita melihat kultur birokrasi kita saat ini, warisan perilakunya menurut saya masih terasa sangat kental. Sikap gila hormat, formalitas yang berbelit-belit, dan anggapan bahwa pegawai negeri adalah kasta sosial tertinggi merupakan sisa-sisa mentalitas masa lalu. Kita tidak bisa lagi mempertahankan cara pandang feodal ini jika ingin membangun sistem administrasi publik yang bersih dan melayani.

Memahami sejarah kaum priyayi jawa bukan berarti kita harus meromantisasi masa lalu yang penuh dengan sekat-sekat sosial tersebut.

Sebaliknya, ini adalah cermin untuk mengoreksi diri agar budaya abdi negara benar-benar berfokus pada pelayanan rakyat, bukan pada pemburuan gelar dan kehormatan semu.