Krisis Ekonomi 1945, Ini Faktor yang Tidak Menyebabkan Inflasi di Awal Kemerdekaan

Kondisi finansial Indonesia setelah proklamasi agaknya selalu memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat sejarah ekonomi. Sebagai seorang reviewer yang kerap membedah kebijakan fiskal historis, saya melihat banyak kekeliruan dalam memahami apa yang sebenarnya menjadi biang kerok hiperinflasi pada masa itu, termasuk mengenai hal yang tidak menyebabkan inflasi pada awal kemerdekaan. Masyarakat sering kali menyamakan semua kebijakan darurat pemerintah sebagai pemicu inflasi, padahal ada langkah spesifik yang justru diambil untuk mengerem laju peredaran uang.

Memahami dinamika ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam generalisasi sejarah yang keliru. Fokus kita kali ini adalah membedah secara kritis faktor-faktor moneter tahun 1945. Saya akan menunjukkan kebijakan mana yang berstatus sebagai kambing hitam, dan mana tindakan nyata yang sebenarnya tidak ikut andil dalam memperparah inflasi.

Ketika Jepang menyatakan mundur dari Indonesia dan menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, fondasi ekonomi kita otomatis kosong. Kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah dalam hitungan bulan setelahnya sering dituduh memperkeruh suasana, namun tuduhan itu tidak sepenuhnya adil.

Langkah pemerintah menetapkan mata uang resmi sementara merupakan salah satu titik krusial. Kebijakan ini diambil justru untuk mengendalikan situasi yang sudah telanjur kacau akibat kekosongan kas negara dan sisa-sisa perang.

Maklumat Presiden 3 Oktober 1945

Pemerintah mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia pada 3 Oktober 1945 untuk menentukan jenis-jenis uang yang sementara masih berlaku sebagai alat pembayaran sah. Menurut saya, kebijakan ini sama sekali tidak menyebabkan inflasi pada awal kemerdekaan.

Langkah taktis tersebut diambil sebagai respons darurat agar roda perdagangan lokal tidak mati total. Pemerintah tidak mencetak uang baru secara ugal-ugalan pada tanggal ini, melainkan hanya melegalkan apa yang sudah ada di pasar secara selektif.

Pelarangan Uang NICA Melalui Maklumat 2 Oktober 1945

Satu hari sebelumnya, tepatnya 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan uang NICA tidak berlaku di wilayah RI. Tindakan tegas ini adalah upaya proteksi kedaulatan moneter, bukan penambah likuiditas.

Dengan melarang mata uang NICA, pemerintah berusaha menekan peredaran mata uang asing yang tidak terkontrol. Jadi, jika ada anggapan bahwa keputusan melarang uang NICA ini memicu inflasi, bagi saya itu adalah penilaian yang keliru dan tidak berbasis data.

Maklumat Pemerintah 2 Oktober 1945 dan Maklumat Presiden 3 Oktober 1945 merupakan instrumen hukum untuk mengendalikan pasar, bukan kebijakan emisi yang menambah jumlah uang beredar.

Penetapan aturan ini justru mempertegas batas mana uang yang diakui dan mana yang harus disingkirkan dari sistem ekonomi publik yang sedang rapuh.

Daftar Mata Uang yang Diakui dan Penyebab Inflasi Sebenarnya

Untuk melihat gambaran yang lebih objektif, kita harus menengok kembali ke belakang mengenai apa saja uang yang beredar kala itu. Pemerintah menetapkan berlakunya tiga mata uang secara bersamaan di wilayah RI pada 1 Oktober 1945.

Jumlah mata uang yang terlalu banyak inilah yang menjadi bom waktu. Keberadaan sisa-sisa alat pembayaran kolonial dan pendudukan membuat pasar kelebihan likuiditas tanpa adanya jaminan komoditas yang sepadan.

Uang yang Sah Menurut Keputusan 1 Oktober 1945

Berikut adalah rincian tiga mata uang yang secara resmi diakui mengalir di pasar domestik berdasarkan keputusan pemerintah:

• Uang kertas sisa zaman kolonial Belanda yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank.
• Uang kertas dan logam pemerintah Hindia Belanda yang disiapkan Jepang emisi tahun 1942 (DeJapansche Regering) dengan satuan gulden (f).
• Uang kertas pendudukan Jepang berbahasa Indonesia, yaitu Dai Nippon emisi 1943 pecahan 100 rupiah, serta Dai Nippon Teikoku Seibu emisi 1943 pecahan 10 rupiah (gambar Wayang Orang Satria Gatot Kaca) dan pecahan 5 rupiah (gambar Rumah Gadang Minang).

Kekurangan atau cons dari kebijakan pengakuan tiga mata uang ini adalah meledaknya jumlah uang beredar di masyarakat. Pemerintah terpaksa melakukan ini karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri yang siap cetak dan sebar secara merata.

Komparasi Faktor Moneter Awal Kemerdekaan

Kita bisa melihat perbedaan jelas antara aktivitas yang memicu inflasi hebat dan kebijakan yang murni bersifat administratif-regulatif. Berdasarkan laporan historis yang juga dilansir dari Kompas, inflasi melonjak karena kas negara kosong dan bea masuk tidak ada.

Tekanan semakin berat karena Belanda melakukan blokade ekonomi secara ketat. Akibatnya, pada tahun 1950, biaya hidup masyarakat meningkat drastis hingga 100% akibat blokade dagang Belanda tersebut, di mana harga barang naik dua kali lipat.

Berikut adalah tabel ringkasan untuk memisahkan faktor-faktor ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia agar posisinya terlihat lebih jelas:

Melihat data di atas, kekacauan moneter murni berakar dari agresi eksternal dan warisan mata uang militer Jepang yang jumlahnya tak terkendali di masyarakat. Kebijakan administratif internal pemerintah Indonesia justru berupa usaha penyelamatan.

Agresi Militer dan Puncak Ketidakstabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ini terus berlanjut bahkan ketika struktur pemerintahan harus berpindah-pindah. Puncaknya terjadi saat ketegangan politik kembali memanas dalam skala besar beberapa tahun setelah proklamasi. Pada 19 Desember 1948, terjadi Agresi Militer Belanda II yang membuat presiden, wakil presiden, dan anggota kabinet harus menetap di Yogyakarta. Di sisi lain, TNI melakukan gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman.

Situasi perang terbuka ini otomatis menutup ruang perbaikan ekonomi domestik secara total. Fokus negara beralih sepenuhnya pada pertahanan kedaulatan, yang membuat penataan mata uang menjadi terbengkalai. Dampaknya terasa jangka panjang hingga bertahun-tahun setelah kedaulatan diakui secara penuh.

Sebagai gambaran rentetan kekacauan ekonomi ini, pada tahun 1960, tingkat inflasi Indonesia bahkan sempat menyentuh angka 20% akibat beban struktural masa lalu yang belum selesai dibereskan. Secara kritis, saya menilai bahwa inflasi di awal kemerdekaan bukanlah akibat dari kesalahan regulasi maklumat penentuan uang oleh pemerintah RI. Inflasi tersebut adalah hasil nyata dari kombinasi warisan likuiditas liar Jepang, kosongnya kas utamanya, perang gerilya, serta blokade ekonomi Belanda yang mencekik pasar domestik kita.