Filosofi Marang Tegese dan Urgensi Reformasi Hukum Sosial Kini

Dalam linguistik Jawa, frasa marang tegese sering kali menjadi jembatan antara sekadar memahami kata-kata dan menyelami esensi sebuah pesan. Secara harfiah, marang berarti menuju atau ke arah, sementara tegese merujuk pada arti atau makna. Namun, di luar sekadar definisi leksikal, kombinasi ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam: bagaimana sebuah maksud (teges) diarahkan (marang) dan dipahami dalam interaksi sosial serta kerangka hukum yang berlaku hari ini.

Ketika kita membahas apa itu konsekuensialisme dalam tindakan manusia, kita sedang menelusuri arah dari perilaku tersebut menuju konsekuensi akhirnya. Penting untuk memahami bahwa bahasa tidak pernah netral. Di dunia yang terus berubah pada tahun 2026, setiap pernyataan, instruksi, dan hukum memerlukan kejelasan interpretasi yang mutlak, terutama saat menyentuh ranah hak asasi manusia dan etika sosial.

Salah satu contoh paling nyata bagaimana sebuah ungkapan menentukan arah perubahan hukum adalah aliansi yang mengampanyekan prinsip tidak berarti tidak. Istilah ini, yang dalam gerakan tertentu diadaptasi menjadi Ora Ana Tegese Ora, menjadi fondasi bagi tuntutan reformasi hukum pidana seksual. Pertanyaan tentang "bagaimana konsep keadilan sosial yang benar" sering kali terjawab melalui keberanian untuk menetapkan batasan yang jelas.

Pada tanggal 10 November 2016, sebuah tonggak sejarah hukum pidana seksual dimulai. Perubahan ini bukanlah sekadar perubahan kata dalam undang-undang, melainkan pergeseran paradigma tentang bagaimana persetujuan dan kemauan individu dihormati secara hukum. Kantor Koordinasi Penampungan Wanita dan Asosiasi Federal Penampungan Wanita memegang peran krusial dalam mengarahkan opini publik menuju pengakuan bahwa keheningan bukanlah persetujuan.

Implikasi Hukum dari Prinsip Tidak Berarti Tidak

Dalam kerangka hukum baru, hukum pidana kekerasan seksual luar negeri sering kali menjadi referensi bagi banyak negara dalam merumuskan ulang pasal-pasal perlindungan. Prinsip dasar yang diterapkan adalah bahwa tindakan seksual tanpa persetujuan yang jelas adalah pelanggaran. Berikut adalah poin-poin utama dalam reformasi tersebut:

• Penegasan bahwa penolakan verbal atau non-verbal wajib dihormati.
• Penghapusan celah hukum yang sering kali mengasumsikan ketidakberdayaan sebagai persetujuan.
• Perlindungan lebih kuat bagi korban yang tidak mampu memberikan perlawanan fisik.
• Kewajiban negara untuk menyesuaikan definisi kekerasan dengan realitas modern.

Sintesis Etika Garner dan Rosen

Untuk memahami kompleksitas moral di balik kebijakan tersebut, kita perlu meninjau penjelasan teori etika garner dan rosen. Kedua pakar ini mengusulkan sebuah pendekatan yang menjembatani dua kutub besar dalam etika: teleologis dan deontologis. Sering muncul pertanyaan, "apa perbedaan teleologis dan deontologis dalam pengambilan keputusan moral?", dan jawabannya terletak pada fokus utama dari penilaian tindakan tersebut.

Teleologis, atau lebih sering dikenal sebagai konsekuensialisme, menilai sebuah tindakan benar atau salah berdasarkan hasil akhir yang dicapainya. Jika sebuah kebijakan menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut dianggap etis. Di sisi lain, deontologis berfokus pada kewajiban, aturan, dan nilai inheren dari tindakan itu sendiri, terlepas dari hasil akhirnya.

Dalam praktiknya, sintesis Garner dan Rosen mencoba menggabungkan kekuatan keduanya. Mereka berargumen bahwa hasil akhir (konsekuensi) tidak boleh mengabaikan aturan moral yang mendasar, dan aturan moral tidak boleh kaku hingga melupakan kemaslahatan umum. Ini adalah bentuk moderasi etis yang sangat diperlukan dalam merancang kebijakan publik yang adil.

Keadilan Sosial dan Cinta Agape

Dalam diskursus yang lebih luas, keadilan sosial adalah distribusi kekayaan dan hak istimewa yang adil di dalam masyarakat. Namun, keadilan tidak akan tercapai tanpa landasan kasih sayang. Konsep arti cinta agape dalam moral menawarkan perspektif di mana kepentingan bersama, atau kemaslahatan umum, ditempatkan di atas keinginan individu yang egois. Ini bukan berarti meniadakan hak individu, melainkan menyelaraskannya dengan kebutuhan komunitas yang lebih besar.

Ketika kita merenungkan "kenapa cinta agape penting dalam struktur masyarakat saat ini?", jawabannya terletak pada kohesi sosial. Tanpa cinta agape, setiap individu akan berjuang hanya untuk kepentingannya sendiri, yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Sintesis antara keadilan sosial dan cinta agape menciptakan masyarakat yang tidak hanya stabil secara hukum, tetapi juga humanis secara moral.

Mengintegrasikan Nilai dalam Kehidupan Bermasyarakat

Praktisi etika sering kali menekankan bahwa langkah-langkah menuju keadilan sosial membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar teori. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya disarankan dalam mengimplementasikan nilai-nilai etis dalam lingkungan kerja atau organisasi:

1. Identifikasi aturan yang kaku yang menghambat keadilan bagi kelompok rentan.
2. Evaluasi konsekuensi dari setiap kebijakan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
3. Terapkan prinsip mendengar (seperti dalam semangat tidak berarti tidak) sebagai dasar komunikasi.
4. Prioritaskan kepentingan bersama saat terjadi konflik antara hak individu dan kebutuhan kelompok.

Kesalahan umum yang sering saya temui di lapangan adalah kecenderungan untuk memihak pada satu teori saja tanpa melihat konteks. Seseorang mungkin terlalu konsekuensialis hingga mengabaikan hak dasar manusia, atau terlalu deontologis hingga menjadi tidak fleksibel saat menghadapi krisis. Dari pengalaman saya menangani berbagai dinamika sosial, keseimbangan adalah kunci utama.

Relevansi Hukum dan Etika di Tahun 2026

Memasuki pertengahan 2026, tantangan etika dan hukum semakin kompleks dengan adanya integrasi teknologi di berbagai sektor. Namun, prinsip dasar tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, yang tercermin dalam marang tegese, tetap tidak berubah. Arah (marang) dari setiap kebijakan publik harus selalu menuju (tegese) pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Kita tidak bisa lagi memisahkan antara etika personal dan tanggung jawab sosial. Perubahan hukum pidana seksual pada tahun 2016 menjadi pengingat bahwa hukum adalah entitas yang hidup. Hukum harus terus beradaptasi dengan pemahaman baru tentang kemanusiaan. Ketika aliansi masyarakat sipil bersatu, mereka mampu mengubah arah sejarah hukum, membuktikan bahwa suara kolektif memiliki kekuatan transformatif.

Tantangan bagi generasi mendatang adalah menjaga agar sintesis etika Garner dan Rosen tetap menjadi kompas dalam pengambilan keputusan. Kita harus terus bertanya, tidak hanya apakah sesuatu itu benar menurut aturan, tetapi apakah tindakan tersebut membawa keadilan bagi mereka yang paling membutuhkan. Kejelasan dalam berkomunikasi, ketegasan dalam menegakkan aturan yang adil, dan empati dalam melihat sesama adalah fondasi masyarakat yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, tindakan terbaik adalah yang mampu menyeimbangkan kewajiban moral dengan konsekuensi nyata bagi kemaslahatan orang banyak. Inilah esensi dari pencarian makna yang terus berlanjut. Mengarahkan tindakan kita menuju hasil yang adil dan benar, dengan kesadaran penuh akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari setiap keputusan, akan menjadi warisan berharga bagi peradaban mendatang.