GAPI Desak Pembentukan Parlemen Nasional untuk Indonesia dalam Konferensi Pertama di Jakarta

Gabungan Politik Indonesia yang dikenal dengan kepanjangan GAPI menyelenggarakan konferensi pertamanya di Jakarta guna membahas aksi nyata dalam menuntut pembentukan parlemen nasional. Organisasi koalisi partai politik ini secara resmi mengusung semboyan Indonesia berparlemen untuk memperjuangkan hak pemerintahan mandiri bagi rakyat di tengah penolakan kebijakan kolonial.

Langkah taktis GAPI tersebut diambil sebagai reaksi langsung atas pembekuan aspirasi politik lokal oleh pemerintah kolonial Belanda. GAPI menggalang kekuatan seluruh partai politik di Indonesia setelah kegagalan petisi-petisi sebelumnya yang diajukan melalui jalur formal dewan rakyat.

Pembentukan GAPI tidak terjadi secara instan melainkan melalui proses panjang konsolidasi organisasi kebangsaan. Sejak berdirinya Budi Utomo oleh dr. Sutomo dan rekan-rekannya di STOVIA Jakarta pada 20 Mei 1908, kesadaran berorganisasi terus berkembang pesat di tanah air.

Dinamika Partai Politik Awal

Perkembangan tersebut diikuti oleh pendirian Sarekat Dagang Islam oleh K.H. Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905. Organisasi ini kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun 1912 untuk memperluas ruang lingkup gerakan.

Kegagalan Petisi Soetardjo

Pada tahun 1936, anggota Volksraad Soetardjo Kartohadikusumo mengusulkan sebuah petisi yang menuntut otonomi bagi Indonesia. Namun, Ratu Belanda secara resmi menolak Petisi Sutardjo tersebut pada November 1938, yang memicu kekecewaan mendalam di kalangan tokoh pergerakan.

Penolakan tersebut mendorong perlunya kerja sama yang lebih erat antarpartai politik. Atas anjuran PSII, muncul gagasan awal pembentukan Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia atau Bapeppi pada tahun 1938 sebagai wadah komunikasi awal.

Aksi Nyata dan Manifesto Politik

Puncak dari konsolidasi ini terjadi saat rapat pembentukan konsentrasi nasional digelar di Gedung Permufakatan Jakarta yang menandai berdirinya GAPI. Organisasi ini mengoordinasikan gerakan politik secara serentak di berbagai wilayah untuk menunjukkan persatuan yang solid.

Pernyataan Sikap GAPI

GAPI kemudian mengeluarkan sebuah maklumat penting yang dikenal sebagai Manifest GAPI kepada publik. Pernyataan sikap ini menegaskan posisi organisasi terhadap situasi politik internasional dan tuntutan akan pemerintahan yang demokratis.

GAPI menyelenggarakan rapat umum secara masif yang tersebar di tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia sebagai puncak aksi massa. Gerakan ini berhasil memobilisasi dukungan rakyat dari berbagai lapisan sosial secara luas.

Garis Waktu Pergerakan GAPI

Berikut adalah lini masa penting dalam sejarah pembentukan dan pergerakan Gabungan Politik Indonesia:

• 1936: Pengusulan Petisi Soetardjo di Volksraad.
• November 1938: Penolakan resmi Petisi Sutardjo oleh Ratu Belanda.
• 21 Mei 1939: Rapat pembentukan GAPI di Gedung Permufakatan Jakarta.
• 4 Juli 1939: Konferensi pertama GAPI dengan semboyan Indonesia Berparlemen.
• 20 September 1939: Penerbitan Manifest GAPI mengenai situasi dunia.
• 12 Desember 1939: Penyelenggaraan rapat umum serentak di 100 tempat.
• 25 Desember 1939: Peresmian Kongres Rakyat Indonesia (KRI) di Jakarta.

Konsolidasasi Lanjutan Melalui Kongres Rakyat

Sebagai tidak lanjut dari rapat-rapat umum tersebut, GAPI menginisiasi pembentukan wadah yang lebih besar bagi seluruh elemen bangsa. Pergerakan ini memuncak pada peresmian Kongres Rakyat Indonesia atau KRI yang dilaksanakan di Jakarta.

Kongres tersebut melibatkan tidak hanya partai politik melainkan juga organisasi kepemudaan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Struktur pergerakan nasional menjadi lebih terorganisasi dalam menyuarakan hak-hak sipil bumiputera.

Detail mengenai perkembangan organisasi dan keputusan penting GAPI tercatat dalam dokumen sejarah pergerakan nasional sebagai berikut:

Meskipun menghadapi pengawasan ketat dari pemerintah kolonial, GAPI tetap konsisten menjalankan aktivitas politiknya melalui jalur hukum yang legal. Upaya ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah integrasi kekuatan politik di Indonesia sebelum masa pendudukan Jepang.