Kemendikdasmen Data SD Negeri yang Mengalami Krisis Murid Baru

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI kini tengah mendata sekolah dasar negeri (SDN) yang memiliki murid kurang dari 60 orang akibat fenomena krisis murid baru kelas 1 di berbagai daerah pada tahun ajaran baru 2026/2027, seperti dilansir dari Detikcom.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan langkah pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan data dalam Dapodik untuk sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sangat minim.

"Soal sedikitnya siswa di beberapa SD negeri, ini memang menjadi perhatian kami lintas kementerian. Kami sudah ada pendataan berdasarkan Dapodik, sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 100, di bawah 60 orang," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Gedung A Kemendikdasmen pada Selasa (14/7/2026).

Koordinasi lebih lanjut juga dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri guna merumuskan kebijakan bersama pemerintah daerah agar tidak memicu persoalan di tengah masyarakat.

"Kebijakan ini akan kita buat bersama-sama (dengan pemerintah daerah dan Kemendikdasmen) supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat," ujar Mu'ti.

Krisis murid ini terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di SDN 2 Plandaan, Tulungagung, Jawa Timur yang hanya mendapatkan dua siswa baru setelah para guru melakukan upaya jemput bola dari rumah ke rumah dan menawarkan seragam gratis hingga patungan mandiri.

"Cari kepada kepala sekolahnya TK, guru-gurunya TK, mana yang dekat dengan SD kami. Akhirnya kami datangi ke rumah satu-satu," jelas Kepala Sekolah SDN 2 Plandaan, Siti Komariyah pada Senin (13/7/2026).

Pihak sekolah bahkan berinisiatif mengumpulkan dana pribadi dari para guru yang berstatus aparatur sipil negara demi menarik minat calon peserta didik.

"Kami yang ASN sepakat patungan Rp 200 ribu/bulan untuk siswa baru. Ini demi keberlangsungan sekolah kami," ungkap Siti.

Sementara itu di Jawa Tengah, SDN Purwoyoso 1 Kota Semarang juga hanya mendapatkan tiga siswa kelas 1 karena faktor pergeseran demografi ke wilayah perbatasan akibat tingginya harga rumah di area kota.

"SDN Purwoyoso 01 itu lengkap semua untuk kelas terpenuhi ada 6 kelas, masing-masing ada lab komputer tidak dompleng kelas, perpustakaan, ruang UKS, musala, lengkap. Halaman juga ada, smart TV bantuan pemerintah juga ada, terus fasilitas olahraga," jelas Kepala SDN Purwoyoso 1, Hajar Riatiani pada Senin (13/7/2026).

Kondisi serupa dipengaruhi oleh kurangnya limpahan murid dari lingkungan sekitar sekolah yang juga mengalami kekurangan kuota pendaftar.

"Kemudian sekolah sekitar kita juga masih kekurangan siswa. Jadi kita tidak mendapat limpahan dari sekolah sekitarnya," ungkap Hajar.

Di Kabupaten Blitar, tiga SDN dilaporkan tanpa murid baru sama sekali pada tahun ajaran baru ini, termasuk SD Kalimanis 4 di Kecamatan Doko yang terkendala akibat kosongnya lulusan TK di wilayah tersebut.

"Memang untuk saat ini kami belum menerima siswa baru di kelas 1. Penyebabnya karena 3 lembaga TK yang ada di Dusun Tunggorono ini, tidak memiliki kelas B-nya kosong (tidak ada lulusan)," ungkap Kepala SD Kalimanis 4, Umi Arafah pada Rabu (15/7/2026).

Umi menegaskan nihilnya pendaftar murni disebabkan ketiadaan anak usia sekolah dasar di wilayah itu dan bukan akibat ketatnya persaingan antarsekolah.

"Artinya persaingan sekolah sebenarnya kecil, karena jaraknya cukup jauh dan tidak ada sekolah swasta. Jadi kembali lagi karena lulusan TK yang tidak ada, jadi keterbatasan anak usia kelas I yang tidak ada," terang Umi.

Masalah minimnya populasi anak usia sekolah juga dirasakan oleh SDN 2 Salakaria di Ciamis, Jawa Barat yang hanya mendapatkan satu murid kelas 1 karena lokasinya berada di lingkungan kampung KB.

"Wilayah kami dikenal sebagai kampung KB sehingga jumlah anak usia sekolah tidak banyak. Biasanya setiap tahun kami menerima sekitar lima siswa, tetapi tahun ini hanya satu. Mudah-mudahan tahun depan jumlahnya kembali meningkat," terang Kepala SDN 2 Salakaria, Deni Purnama pada Rabu (15/7/2026).