Benarkah Negara Kita Masih Demokratis? Ini 6 Kriteria Menguji Situasi Demokrasi Terkini

Menilai sehat atau tidaknya iklim politik hari ini membutuhkan kriteria menentukan situasi demokrasi yang objektif agar kita tidak terjebak dalam perdebatan kusir tanpa landasan fakta. Saya melihat banyak orang terjebak menilai kondisi politik hanya berdasarkan sentimen personal di media sosial tanpa membedah indikator fundamentalnya. Tulisan ini akan membongkar secara kritis instrumen apa saja yang valid untuk mengukur kadar demokratis suatu negara saat ini.

Demokrasi bukan sekadar jargon politik yang diteriakkan saat kampanye.

Secara etimologis, istilah ini berakar dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang bermakna kekuasaan. Jadi, esensi dasarnya adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Namun, bagaimana kita tahu bahwa kekuasaan itu benar-benar berada di tangan Anda dan saya hari ini? Mari kita uji situasi tersebut dengan kriteria-kriteria mendasar berikut.

Kriteria pertama yang paling absolut adalah posisi rakyat di dalam sistem hukum dan tata pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui laman resminya menegaskan bahwa demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tanpa adanya pengakuan yuridis dan praktis terhadap prinsip ini, sebuah negara gagal memenuhi syarat paling awal.

Namun, dalam pandangan kritis saya, pengakuan di atas kertas sering kali berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.

Banyak kebijakan publik yang lahir tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Dokumen Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Ketika proses pengambilan keputusan tersebut berjalan tertutup, maka klaim sebagai negara demokratis patut kita pertanyakan kembali.

6 Kriteria Menentukan Situasi Demokrasi Menurut Tokoh Dunia

Untuk mengukur situasi politik secara lebih mendalam, kita harus bersandar pada pemikiran para pemikir besar yang teorinya diakui secara global. Pengertian demokrasi menurut para ahli ini memberikan panduan rigid mengenai indikator apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem pemerintahan terlepas dari klaim sepihak para penguasa.

1. Proses Pengambilan Keputusan Bersama yang Setara

Pakar politik ternama Robert Dahl menilai demokrasi sebagai proses pengambilan keputusan bersama oleh warga negara yang memiliki hak suara setara, terutama dalam isu-isu publik. Artinya, suara seorang buruh tani dan suara seorang konglomerat harus memiliki bobot yang sama persis dalam menentukan arah kebijakan negara.

Kelemahan terbesar yang saya amati dalam poin ini adalah bias oligarki.

Secara prosedural, hak suara kita mungkin setara di bilik suara. Namun, dalam melobi kebijakan hukum, pemilik modal besar sering kali memiliki akses yang jauh lebih istimewa dibandingkan rakyat biasa.

2. Pemilihan Umum sebagai Sarana Utama Suksesi

Joseph Schumpeter menekankan bahwa demokrasi adalah sistem yang menempatkan pemilihan umum sebagai sarana utama dalam menentukan pemimpin. Ciri ciri negara demokrasi yang sehat ditandai dengan pemilu yang kompetitif, jujur, adil, dan berkala tanpa adanya intervensi dari aparat negara atau penyalahgunaan fasilitas publik.

Sayangnya, pemilu sering kali direduksi hanya sebagai pesta kosmetik lima tahunan.

Jika pemilu dikotori oleh politik uang yang masif dan intimidasi terselubung, maka esensi pemilu sebagai sarana utama pilihan rakyat telah mengalami degradasi moral yang serius.

3. Hak Penuh dan Kedaulatan di Tangan Rakyat

Mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln memberikan rumusan yang sangat legendaris mengenai esensi sistem ini. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya rakyat memiliki hak penuh dalam proses pemerintahan.

Prinsip "untuk rakyat" inilah yang paling sering dilanggar oleh para pembuat kebijakan.

Banyak regulasi yang disahkan justru lebih berpihak pada kepentingan kelompok elite ketimbang kesejahteraan masyarakat luas.

4. Pengakuan Terhadap Ketidaksempurnaan Sistem

Menariknya, tidak semua tokoh melihat sistem ini tanpa cela. Winston Churchill menyebut demokrasi sebagai sistem yang paling buruk, kecuali dibandingkan dengan sistem lainnya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa meski tidak sempurna, demokrasi tetap menjadi sistem paling ideal yang kita miliki saat ini.

Demokrasi memang penuh dengan riuh rendah perdebatan dan kelambatan dalam eksekusi kebijakan, namun sistem ini jauh lebih aman daripada totalitarianisme yang membungkam suara kritis warga negaranya sendiri.

Sistem ini memberikan ruang bagi koreksi diri jika ada kebijakan penguasa yang keliru.

5. Ruang Kritik dan Kebebasan Sipil

Situasi demokratis ditentukan oleh seberapa aman warga negara dalam menyampaikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Jika orang-orang masih merasa cemas atau takut dipidana hanya karena mengkritik pejabat publik di media sosial, maka iklim kebebasan sipil di negara tersebut sedang mengalami pembusukan.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Setiap anggaran negara dan kebijakan yang diambil wajib dipertanggungjawabkan kepada publik. Informasi mengenai penggunaan uang pajak harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap lapisan masyarakat tanpa ada yang ditutup-tutupi.