Akar Pemberontakan Saparua Mengapa Rakyat Maluku Angkat Senjata pada 1817

Latar belakang terjadinya perang pattimura sering kali dipahami hanya sebatas kemarahan sesaat, padahal perlawanan besar pada tahun 1817 ini berakar dari rentetan ketidakadilan politik dan ekonomi pasca-peralihan kekuasaan di Maluku. Memahami pemicu konflik ini secara mendalam akan membuka mata kita mengenai bagaimana kebijakan kolonial yang eksploitatif dapat memicu persatuan kokoh di kalangan rakyat Saparua. Dari pengalaman saya mengulas materi sejarah Nusantara, kesalahan umum yang sering saya temui adalah anggapan bahwa konflik ini murni urusan perdagangan rempah-rempah semata.

Padahal, ada pergeseran geopolitik global yang drastis di Eropa yang berdampak langsung pada nasib para petani cengkih di Kepulauan Maluku. Konflik besar ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik di daratan Eropa yang berimbas ke Hindia Belanda. Pada rentang tahun 1810–1811, Inggris sempat menduduki wilayah Hindia Belanda dan menerapkan kebijakan yang relatif lebih longgar bagi masyarakat lokal.

Namun, peta politik berubah drastis setelah disepakatinya Traktat London atau Konvensi London pada tahun 1814. Berdasarkan kesepakatan internasional tersebut, Inggris diwajibkan untuk menyerahkan kembali wilayah Indonesia kepada pemerintah kolonial Belanda.

Realisasi Pengembalian Kekuasaan di Tingkat Pusat dan Daerah

Meskipun kesepakatan sudah diketok sejak tahun 1814, realisasi pengembalian wilayah Hindia Belanda oleh Inggris kepada Belanda baru terjadi di tingkat pusat pada tahun 1816. Proses birokrasi dan perpindahan kekuasaan ini memakan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya menyentuh wilayah kepulauan di Indonesia timur.

Bagi Maluku sendiri, penyerahan kekuasaan secara resmi baru terlaksana pada tanggal 24 Maret 1817. Penyerahan kekuasaan wilayah Maluku dari Residen Inggris di Ambon yang bernama William Bisset Martin kepada Gubernur Belanda yang baru, yaitu Jacobus Ariën van Middelkoop, dilaksanakan di Benteng Victoria, Kota Ambon.

Peristiwa perpindahan kekuasaan pada 24 Maret 1817 ini juga diwarnai dengan kabar duka di pihak armada laut Belanda. Kapten Laut Nicolaas Hermanus Dietz, yang merupakan komandan kapal Evertsen, meninggal dunia dan posisinya kemudian digantikan oleh Letnan Laut Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell.

Kembalinya Praktik Monopoli dan Penindasan Ekonomi Belanda

Begitu menginjakkan kaki kembali di bumi Maluku pada tahun 1817, pemerintah kolonial Belanda langsung menerapkan berbagai penyimpangan yang memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat. Hal ini kontras dengan masa pendudukan Inggris yang cenderung menghapuskan sistem kerja paksa dan pembayaran wajib.

Belanda secara agresif memberlakukan kembali kebijakan lama VOC yang sangat mencekik rakyat, seperti kerja rodi dan penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang dipatok sepihak. Kondisi ekonomi masyarakat langsung merosot tajam akibat kebijakan ini.

Ketegangan Baru di Saparua dan Kebijakan Residen Van den Berg

Keresahan masyarakat semakin memuncak ketika memasuki bulan Maret 1817, di mana Johannes Rudolph van den Berg mulai menjabat sebagai Residen Saparua atau Residen Honimoa yang baru di Benteng Duurstede. Kepemimpinan residen baru ini dinilai tidak akomodatif terhadap hak-hak rakyat setempat.

Dalam kasus yang sering dihadapi oleh para sejarawan, kebijakan Residen Van den Berg dinilai memicu api dalam sekam karena menolak membayar hasil bumi rakyat dengan harga yang layak. Kebijakan ini memicu kemarahan kolektif dari berbagai negeri di Saparua.

Rakyat Maluku merasa bahwa ruang hidup dan hak ekonomi mereka dirampas secara paksa oleh kembalinya administrasi Belanda. Ketidakpuasan ini menyebar cepat melalui pertemuan-pertemuan rahasia antartokoh adat.

Kronologi Konsolidasi Pasukan dan Proklamasi Perlawanan

Melihat situasi yang kian tidak menentu, para pemimpin rakyat Maluku menyadari bahwa mereka membutuhkan komando tunggal yang kuat untuk mengusir penjajah Belanda dari tanah mereka. Upaya diplomasi dirasa sudah tidak lagi berguna menghadapi keserakahan kolonial.

Pada tanggal 14 Mei 1817, diadakan pertemuan penting oleh rakyat Maluku yang menyepakati Thomas Matulessy sebagai pemimpin pergerakan. Dalam forum adat tersebut, ia secara resmi dianugerahi julukan sebagai Kapiten Pattimura.

Operasi Militer Pertama dan Jatuhnya Benteng Duurstede

Hanya berselang sehari setelah pengangkatan tersebut, tepatnya pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura langsung meluncurkan operasi penyerahan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua. Gerakan ini dilakukan secara serentak, mengejutkan pasukan kolonial yang berada di sana.

Pasukan Pattimura juga bergerak cepat menghancurkan kapal-kapal Belanda yang bersandar di pelabuhan serta berhasil merebut Benteng Duurstede. Keberhasilan merebut benteng pertahanan utama ini menjadi suntikan moral yang luar biasa bagi perjuangan rakyat.

Di tengah pertempuran sengit di Benteng Duurstede tersebut, sebuah peristiwa kemanusiaan terjadi atas perintah langsung dari pemimpin pergerakan. Pada 16 Mei 1817, Jean Lubbert van den Berg, putra dari Residen Saparua yang masih berusia 5 tahun, menjadi satu-satunya orang Belanda yang selamat dalam penyerangan Benteng Duurstede atas perintah perlindungan dari Thomas Matulessy.

Konsolidasi Politik Melalui Proklamasi Portho Hari

Untuk memperkuat legitimasi perjuangan fisik yang sedang berjalan, para pemimpin pergerakan merasa perlu merumuskan sebuah pernyataan bersama. Langkah taktis ini penting agar seluruh negeri di Maluku memiliki kesamaan visi.

Pada tanggal 20 Mei 1817, diadakan rapat besar di Haria untuk membulatkan tekad melawan Belanda melalui sebuah manifesto yang dikenal sebagai "Proklamasi Portho Hari". Proklamasi ini menegaskan penolakan total rakyat Maluku terhadap kekuasaan tirani Belanda.

Kegagalan Ekspedisi Militer Belanda Menghadapi Strategi Pattimura

Mendengar kabar jatuhnya Benteng Duurstede dan tewasnya Residen Saparua, pemerintah kolonial Belanda di Ambon panik dan segera menyusun rencana serangan balik yang masif. Mereka mengirimkan pasukan ekspedisi khusus untuk meredam pergolakan di Saparua. Tepat pada tanggal 20 Mei 1817, bertepatan dengan lahirnya Proklamasi Portho Hari, Belanda menyerang balik menggunakan 300 prajurit dan pelaut dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Beetjes. Pasukan ini dikerahkan dengan persenjataan lengkap untuk merebut kembali kendali atas Saparua.

Namun, strategi perang gerilya yang diterapkan oleh Kapiten Pattimura terbukti jauh lebih unggul daripada taktik konvensional pasukan Eropa. Pasukan rakyat memanfaatkan medan berhutan dan jebakan alam untuk mengobrak-abrik barisan musuh. Upaya serangan balik dalam Ekspedisi Beetjes ini berakhir gagal total bagi pihak kolonial Belanda. Mayor Beetjes tewas dalam pertempuran bersama 241 prajuritnya, sementara hanya 59 orang yang selamat yang kemudian terpaksa mundur menyelamatkan diri ke Ambon, Pulau Haruku, dan Negeri Suli.

Linimasa Peristiwa Kunci Perang Pattimura 1817

Untuk memberikan gambaran yang lebih scannable dan kronologis mengenai rentetan peristiwa penting seputar latar belakang terjadinya perang pattimura, berikut adalah linimasa data terstruktur yang dikumpulkan dari catatan sejarah resmi.

Rangkaian peristiwa dalam linimasa di atas memperlihatkan bahwa eskalasi konflik berjalan sangat cepat hanya dalam hitungan bulan sejak Belanda kembali berkuasa. Kebijakan ekonomi yang menindas dari pemerintahan kolonial yang baru menjadi sumbu pendek yang meledakkan kemarahan rakyat Maluku yang sudah lama memendam ketidakpuasan sejak abad ke-16 hingga ke-17 M saat bangsa Barat pertama kali datang memperebutkan kekuasaan.

Perang Pattimura pada akhirnya bukan sekadar pertempuran lokal biasa, melainkan simbol perlawanan terorganisasi pertama yang mampu memukul mundur ekspedisi militer resmi Belanda secara telak di awal abad ke-19. Kesadaran bersama akan eksploitasi ekonomi dan penindasan politik pasca-Traktat London menjadi fondasi utama yang menyatukan tekad perjuangan rakyat Maluku di bawah komando Kapiten Pattimura.