Kebijakan Kolonial Belanda Ini yang Memicu Kemarahan Rakyat Saparua pada 1817

Kebijakan ekonomi dan politik kolonial yang menindas memicu kemarahan besar hingga membuahkan perlawanan Pattimura pada tahun 1817 di tanah Saparua. Pertanyaan dari masyarakat seperti "mengapa terjadi perang saparua tahun 1817" sering kali muncul saat mempelajari sejarah perjuangan bangsa di wilayah timur Nusantara. Sebagai pengamat sejarah yang kerap menganalisis pola kolonialisme di Indonesia, saya melihat penindasan di Maluku merupakan akumulasi kejengkelan yang sudah tertanam selama berabad-abad.

Kekayaan hasil alam berupa cengkih dan pala menjadi daya tarik utama yang mendatangkan bangsa barat ke tanah Maluku sejak abad ke-15.

Muslihun, penulis buku Xplore Ulangan Harian SMA/MA IPS Kelas 11 (2020), menyatakan bahwa latar belakang Perang Pattimura berawal dari kedatangan bangsa barat ke tanah Maluku untuk melakukan perdagangan karena kekayaan hasil alamnya. Sejak tahun 15 sampai 17 M, bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Portugis, dan Spanyol berbondong-bondong datang untuk merebut kekuasaan dagang rempah-rempah tersebut.

Persaingan ketat antarnegara Eropa ini pada akhirnya mengorbankan kedaulatan rakyat setempat yang ruang gerak ekonominya mulai dibatasi secara paksa.

Perebutan Kekuasaan dan Dampak Traktat London

Memasuki awal abad ke-19, peta politik di Maluku mengalami perubahan dinamis akibat konflik geopolitik di Eropa. Maluku sempat berada di bawah kekuasaan Inggris sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pihak Belanda melalui jalur diplomasi internasional. Inggris menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia, termasuk Maluku, kepada Belanda melalui sebuah perjanjian internasional yang dikenal sebagai Perjanjian Traktat London.

Pada tahun 1814, VOC datang kembali untuk menguasai Maluku setelah penandatanganan perjanjian tersebut selesai dilakukan.

Kembalinya kekuasaan Belanda ini menjadi awal malapetaka baru bagi stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Saparua.

Sebab Perlawanan Pattimura Terhadap Kolonial Belanda

Kembalinya cengkeraman kolonial Belanda membawa sistem lama yang jauh lebih ketat dan menyengsarakan dibandingkan masa pendudukan Inggris.

Joko Darmawan, penulis buku Sejarah Nasional: Ketika Nusantara Berbicara (2017), menyebutkan beberapa alasan munculnya perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817.

Dari pengalaman saya menganalisis dokumen sejarah, ada tiga faktor utama yang memicu kemarahan kolektif masyarakat Maluku hingga mengangkat senjata.

1. Pemberlakuan kembali monopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat ketat dan merugikan petani lokal.
2. Pelaksanaan Pelayaran Hongi serta tindakan pemusnahan tanaman komoditas rakyat demi menjaga kestabilan harga sepihak.
3. Keresahan sosial akibat perilaku aparat pemerintah kolonial Belanda yang bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk.

Penyimpangan VOC dan pemerintah kolonial Belanda yang meresahkan masyarakat Maluku ini menjadi sumbu utama meletusnya Perang Pattimura/Perang Saparua pada tahun 1817.

Mengenal Apa Itu Pelayaran Hongi di Maluku

Salah satu praktik paling kejam yang dihidupkan kembali oleh pihak kolonial adalah pengawasan jalur laut secara militer.

Banyak yang belum memahami secara detail mengenai "apa itu pelayaran hongi di maluku" dan mengapa sistem ini begitu dibenci.

Pelaksanaan Pelayaran Hongi berupa monopoli perdagangan rempah-rempah, larangan memanen cengkih secara bebas, serta tindakan pemusnahan pohon pala dan cengkih yang dianggap ditanam ilegal.

Tindakan pemusnahan tanaman ini disebut dengan hak ekstirpasi, sebuah regulasi sepihak Belanda untuk mengontrol harga pasar rempah-rempah dunia.

Bagi petani Maluku, menebang pohon cengkih yang mereka rawat dengan keringat sendiri adalah bentuk penghinaan sekaligus pemiskinan sistemis.

Berikut adalah garis waktu perubahan kekuasaan dan regulasi di Maluku yang memicu ketegangan horizontal:

Meletusnya Perang Saparua Tahun 1817

Ketegangan yang sudah memuncak akhirnya melahirkan gerakan perlawanan bersenjata yang terorganisasi dengan rapi di Saparua.

Masyarakat Maluku menyadari bahwa mereka membutuhkan komando tunggal yang kuat untuk menghadapi kekuatan militer Belanda. Pada 14 Mei 1817, diadakan pertemuan besar rakyat Maluku yang mengangkat Thomas Matulessy sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapitan Pattimura.

Gerakan serentak ini berhasil mengejutkan pasukan kolonial dan menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah perjuangan Maluku. Perang Pattimura menjadi bukti nyata bahwa penindasan ekonomi melalui monopoli dan pemusnahan komoditas rakyat akan selalu menghasilkan perlawanan yang gigih.