Pemerintah Kejar Target Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang

Pemerintah mempercepat pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat (SR) di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, demi mengejar target rampung pada 20 Juni 2026 mendatang. Proyek ini dipersiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru 2026/2027, seperti dilansir dari Detikcom pada Senin (8/5/2026).

Progres pekerjaan fisik tersebut dilaporkan telah menyentuh angka 58 persen. Guna memastikan target penyelesaian tercapai tepat waktu, jumlah tenaga kerja di lapangan kini telah ditingkatkan dari 900 orang menjadi 1.300 pekerja.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, mengonfirmasi capaian tersebut setelah melakukan peninjauan langsung di lokasi proyek. Pemerintah merasa optimistis melihat ritme kerja para buruh bangunan.

"Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan sudah mencapai 58 persen. Dengan perkembangan pekerjaan yang rata-rata berada di atas 2,5 persen per hari, kami optimistis target penyelesaian pada 20 Juni dapat tercapai," tutur Herzaky Mahendra Putra.

Penambahan personel pekerja diharapkan mampu membuat sarana pendidikan ini segera digunakan oleh warga setempat. Pihak kementerian mengapresiasi segala daya yang dikerahkan oleh tim di lapangan proyek.

"Dedikasi pekerja menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat," sambung Herzaky Mahendra Putra.

Pembangunan fasilitas pendidikan ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat meninjau lokasi pada Maret 2026.

Anggaran untuk mendirikan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat ini menyerap dana sekitar Rp 750 miliar. Kompleks tersebut dirancang terintegrasi dengan asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA lengkap dengan ruang kelas, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan sepak bola, serta jogging track untuk kapasitas 1.200 siswa.

Berbeda dengan sekolah umum, lembaga ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa penentuan murid tidak menggunakan sistem pendaftaran terbuka melainkan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan 2.

Kementerian Sosial nantinya akan menerjunkan pendamping dan relawan bersama dinas sosial daerah untuk memvalidasi kondisi ekonomi calon siswa secara langsung ke rumah mereka. Langkah ini diambil demi memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.

"Ada pendamping yang datang ke sana atau relawan, kemudian kerja sama dengan dinas sosial setempat, untuk memastikan bahwa datanya ini benar," beber Gus Ipul.

Calon murid yang dinyatakan lolos proses seleksi administrasi dan verifikasi lapangan akan langsung menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat terdekat. Pemerintah memprioritaskan mereka yang menyatakan kesediaan untuk menghuni asrama yang telah disediakan.