Pemerintah Siapkan Rp 31 Triliun Angkat Guru PPPK Paruh Waktu

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 31 triliun untuk mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027. Kepastian pengalihan status kepegawaian guru pusat ini disampaikan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi penataan tenaga pendidik di lingkungan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan guna menjamin kepastian status kerja para guru.

"Untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp 31 triliun, kita sudah siapkan," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI.

Purbaya menegaskan penambahan anggaran tidak akan mengganggu kondisi fiskal negara pada tahun depan karena bersumber dari relokasi anggaran. Proses pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

"Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja PPPK. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI.

Kebijakan pengalihan status menjadi ASN pusat ini menyasar para guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Selain pengangkatan penuh waktu pada 2027, PPPK penuh waktu juga berkesempatan menjadi PNS secara bertahap melalui seleksi tes, serta rekrutmen formasi baru yang dimulai bertahap pada 2027.

"Pemerintah bersama DPR terus mengusahakan penataan status kepegawaian guru PPPK agar lebih memberikan kepastian dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan," kata Atip, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.