Sosok Pengubah Sila Pertama Piagam Jakarta yang Menyelamatkan Persatuan

Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta diprakarsai oleh Mohammad Hatta setelah menerima aspirasi krusial dari kawasan Indonesia timur.

Langkah taktis yang diambil oleh Bung Hatta tersebut menjadi penentu tegaknya persatuan nasional di saat republik baru ini berada di ambang perpecahan ideologi. Saya memandang keputusan ini bukan sekadar kompromi politik biasa, melainkan sebuah manifestasi kedewasaan bernegara yang sangat tinggi dari para pendiri bangsa.

Mari kita bedah bagaimana peristiwa dramatis ini terjadi dan mengapa keputusan tersebut mengubah jalannya sejarah Indonesia.

Sejarah piagam jakarta tidak bisa dilepaskan dari momentum krusial menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Pada tanggal 22 Juni 1945, sekelompok tokoh yang dikenal sebagai Panitia Sembilan berhasil merumuskan sebuah dokumen rancangan pembukaan undang-undang dasar. Siapa saja anggota panitia sembilan yang terlibat kala itu? Mereka adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin.

Dokumen inilah yang kemudian populer dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Masalah mendasar muncul pada rumusan sila pertama yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tujuh kata di belakang kata Ketuhanan inilah yang memicu gelombang protes dari kelompok non-Muslim, terutama yang berada di wilayah Indonesia bagian timur.

Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta diprakarsai oleh Mohammad Hatta demi menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia yang baru merdeka.

Kronologi Protes dari Indonesia Timur

Tepat setelah proklamasi kemerdekaan dideklarasikan, situasi politik langsung memanas akibat keberatan terhadap tujuh kata tersebut.

Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta menerima kedatangan seorang perwira angkatan laut Jepang (Kaigun). Perwira tersebut menyampaikan pesan dari sekelompok utusan wilayah Indonesia bagian timur yang menyatakan keberatan yang sangat keras terhadap klausul syariat Islam tersebut. Mereka bahkan menyatakan lebih baik berdiri di luar Republik Indonesia jika tujuh kata itu tetap dipertahankan dalam konstitusi negara.

Mendengar ancaman disintegrasi yang begitu nyata, Bung Hatta langsung bergerak cepat mengambil inisiatif.

Pagi hari berikutnya, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dimulai, Hatta mengumpulkan beberapa tokoh Islam terkemuka. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan. Dalam pertemuan singkat yang penuh ketegangan tersebut, Hatta melobi para tokoh Muslim agar bersedia menghapus tujuh kata demi masa depan seluruh bangsa.

Proses lobi ini berjalan dinamis namun tetap kepala dingin.

Para tokoh Islam menunjukkan kebesaran hati yang luar biasa dengan menyetujui penghapusan kalimat tersebut demi persatuan. Mengapa piagam jakarta diganti pada bagian sila pertamanya? Alasannya sangat jelas: demi merangkul seluruh elemen bangsa tanpa memandang latar belakang agama.

Transformasi Redaksi Sila Pertama

Melalui kesepakatan kilat tersebut, rumusan dasar negara mengalami perubahan signifikan yang kita kenal hingga hari ini.

Klausul yang awalnya bermuatan teokratis lokal diubah menjadi kalimat yang universal dan inklusif. Rumusan baru tersebut berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang merangkul seluruh keyakinan yang ada di bumi Nusantara.

Berikut adalah perbandingan tekstual untuk melihat secara jelas perbedaan pancasila dan piagam jakarta pada dokumen resmi tersebut:

Perubahan ini menegaskan bahwa Indonesia berdiri sebagai negara kebangsaan modern, bukan negara agama.

Kelemahan dan Sisi Kritis Historis

Meskipun keputusan ini menyelamatkan persatuan, prosesnya tidak luput dari catatan kritis kepenulisan sejarah.

Menurut saya, kelemahan utama dari proses perubahan ini terletak pada mekanismenya yang sangat mendadak dan dilakukan di luar sidang resmi. Diskusi krusial ini hanya melibatkan segelintir tokoh dalam waktu yang sangat singkat sebelum sidang PPKI dibuka. Akibatnya, sebagian kelompok Islam di masa-masa berikutnya merasa aspirasi mereka dipangkas secara sepihak demi kompromi politik sesaat.

Hal ini memicu perdebatan ideologis yang terus berulang di parlemen pada dekade-dekade berikutnya.

Namun, jika melihat konteks darurat kemerdekaan saat itu, langkah cepat Bung Hatta ini adalah pilihan rasional terbaik yang tersedia. Tanpa adanya inisiatif taktis tersebut, risiko pecahnya wilayah Indonesia timur dari republik yang baru seumur jagung sangatlah besar.

Dampak Jangka Panjang bagi Indonesia Modern

Keputusan besar yang diambil pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut mengunci takdir Indonesia sebagai negara kesatuan.

Pancasila dengan sila pertama yang inklusif menjadi payung hukum dan ideologi yang kokoh bagi seluruh warga negara. Rumusan ini memastikan tidak ada warga negara kelas dua berdasarkan latar belakang keyakinan keagamaan yang dianutnya.

Untuk memahami lebih dalam mengenai kronologi pembentukan piagam ini, kita bisa melihat linimasa pembuatan dokumen tersebut:

• 29 Mei - 1 Juni 1945: Sidang pertama BPUPKI mengenai pembahasan dasar negara.
• 22 Juni 1945: Panitia Sembilan menghasilkan rumusan Piagam Jakarta.
• 17 Agustus 1945: Proklamasi Kemerdekaan dan masuknya protes dari Indonesia timur.
• 18 Agustus 1945: Pengesahan UUD 1945 dan perubahan resmi sila pertama oleh PPKI.

Langkah akomodatif ini mengakhiri perdebatan panjang mengenai apa isi piagam jakarta yang sempat mengancam persatuan nasional di awal kemerdekaan.

Inisiatif brilian Mohammad Hatta bersama kebesaran hati para tokoh Islam dalam mengubah sila pertama Piagam Jakarta adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap utuh. Realita sejarah ini membuktikan bahwa fondasi republik ini dibangun di atas kesepakatan bersama untuk saling menghargai dan bersatu dalam keberagaman.