Prabowo Menggagas Pendirian Universitas Republik Indonesia

Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Prof Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Lembaga baru ini digagas untuk mengintegrasikan sistem pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pendirian URI dirancang untuk mencetak calon pemimpin bangsa dan sumber daya manusia unggul yang siap mengisi posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN. Pemerintah merencanakan pembangunan 10 kampus URI yang terhubung dengan lembaga pendidikan strategis, mengadaptasi konsep Institut National du Service Public (INSP) di Prancis.

Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa fokus utama pendirian lembaga ini berlandaskan pada perhatian Presiden terhadap pembinaan kepemimpinan masa depan secara terintegrasi.

"Jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," kata Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto.

Donny menegaskan bahwa URI tidak akan menggantikan sistem pendidikan yang sudah berjalan, melainkan mengonsolidasikan berbagai model pendidikan yang ada. Kampus ini juga akan memprioritaskan pendidikan berbasis STEM, kedokteran, dan kesehatan dengan skema beasiswa bagi seluruh mahasiswa.

Sementara itu, muncul kekhawatiran publik mengenai posisi URI yang dianggap akan menjadi induk perguruan tinggi nasional. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto membantah isu perubahan tata kelola maupun pengalihan anggaran tersebut.

"Nggak, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya, tidak ada. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Brian memastikan pendirian institusi baru ini tidak mengganggu anggaran kementeriannya maupun operasional perguruan tinggi lain. Rincian teknis seleksi dan kurikulum akan disampaikan lebih lanjut oleh pimpinan URI.

Rencana pembentukan URI juga mendapat respons dari legislatif. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan catatan terkait urgensi dan pentingnya koordinasi resmi dengan parlemen pada Jumat (24/7/2026).

"Setiap institusi baru semestinya dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada, sehingga pengembangannya tetap selaras dan saling mendukung," kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Pemerintah hingga kini masih menyusun daftar program studi, kurikulum resmi, serta mekanisme seleksi dan kuota penerimaan mahasiswa URI.