Presiden Prabowo Integrasikan Pendidikan Lewat BPPK dan URI

Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengumumkan integrasi pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga pemerintahan di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan pada Rabu (22/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pengintegrasian lembaga pendidikan ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menyiapkan calon pemimpin masa depan Indonesia, baik di sektor pemerintahan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," kata Donny.

Pembentukan skema pendidikan ini bakal mencakup pengembangan Sekolah Unggulan Garuda, pendirian 10 kampus URI baru, serta pengintegrasian Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Jadi, kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya sekolah unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 universitas Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah mengintegrasikan juga adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ini semua adalah terkait dengan pendidikan pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN," lanjut Donny.

Model pengintegrasian tersebut mengadopsi sistem Institut National du Service Public (INSP) di Prancis, yang mengarahkan lulusan SMA terbaik menuju perguruan tinggi hingga berkarier di BUMN atau pemerintahan.

"Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi dan kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN. Dan inilah yang digagas oleh beliau (Presiden Prabowo)," ujar Donny.

Mengenai pembagian peran, BPPK akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Kita laksanakan sinergi dengan Mendikti ya. Jadi saat ini saat ini yang melaksanakan yang mengelola sekolah unggulan dan yang melaksanakan perguruan tinggi itu adalah di Kementerian Dikti. Nah, nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuan ya. Jadi ini akan kita kelola tapi tetap kita akan bersinergi juga dengan Kementerian Dikti, Kementerian Dikdasmen juga," sebut Donny.

Secara kelembagaan, BPPK akan membawahi tiga instansi, yakni Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan LAN yang diperluas fungsinya untuk melatih pegawai BUMN.

"Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara. Dan saat ini yang sedang kami lakukan ini, kami juga sudah melaksanakan program ini. Kalau rekan-rekan media mendengar 2 bulan yang lalu itu saya juga sudah membuka namanya P3MD, Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan," ungkap Donny.

Saat ini BPPK berkantor sementara di Jalan Merdeka Selatan dan berencana membangun kampus URI di lahan perkebunan sawit non-produktif di Bogor Utara, sementara pelatihan tahap awal telah diikuti oleh 399 pegawai baru BUMN.

"Jadi kami melatih membina saat ini adalah 399 orang pegawai baru dari BUMN sedang kami latih, sedang kami bina untuk menjadi seorang karyawan yang punya hati yang mulia dan punya pikiran otak yang cerdas untuk memajukan bangsa kita ini," tambah Donny.