Gagal Susun UUD Baru, Kenapa Tugas Dewan Konstituante Berakhir Tragis Lewat Dekrit?

Memahami tugas dewan konstituante merupakan kunci penting untuk mengerti mengapa arah politik Indonesia berubah drastis pada akhir dekade 1950-an. Banyak orang mengira lembaga legislatif hasil pemilu pertama ini hanya sekadar berkumpul untuk bersidang, padahal mereka memikul tanggung jawab hukum tertinggi negara. Sebagai praktisi hukum dan peminat sejarah tata negara, saya sering menemui kekeliruan dalam memahami peran lembaga ini.

Kegagalan lembaga ini melahirkan keputusan politik paling krusial dalam sejarah Indonesia, yaitu kembalinya sistem presidential absolut. Untuk memetakan dinamika ini secara jernih, kita harus melihat kembali linimasa darurat pasca-kemerdekaan hingga momen pembubaran dewan tersebut. Berikut adalah analisis mendalam mengenai mandat, operasional, dan runtuhnya lembaga konstitusional pertama di Indonesia.

Perjalanan konstitusi Indonesia mengalami perubahan yang sangat dinamis sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, PPKI memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta mengesahkan UUD 1945.

Namun, situasi politik internasional memaksa bentuk negara berubah menjadi federal. Pada 27 Desember 1949, berlaku Konstitusi RIS yang mengamanatkan bentuk republik federal dengan sistem parlementer sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Format federal ini tidak bertahan lama karena desakan persatuan yang kuat dari berbagai wilayah. Pada 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan dilebur kembali menjadi Republik Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

Mandat Utama dari UUDS 1950

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara dan tidak didesain untuk jangka panjang. Undang-undang ini memerintahkan pembentukan sebuah badan khusus yang dipilih oleh rakyat untuk menyusun konstitusi permanen.

Dari pengalaman saya menganalisis dokumen hukum lawas, ketidakpastian hukum dari UUDS 1950 inilah yang memicu urgensi pelaksanaan pemilu nasional pertama. Negara membutuhkan kepastian hukum yang kokoh melalui undang-undang dasar yang bersifat tetap.

Proses Pembentukan Melalui Pemilu 1955

Pemerintah akhirnya berhasil menggelar Pemilu 1955 yang tercatat sebagai pemilu pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilihan umum legendaris ini diselenggarakan dalam dua tahap utama untuk mengisi dua lembaga negara yang berbeda.

• Tahap kesatu pada September 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Tahap kedua pada 15 Desember 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Konstituante.

Tugas Dewan Konstituante Berdasarkan Hukum

Tugas dewan konstituante yang utama dan paling mendasar adalah menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar baru yang permanen untuk menggantikan UUDS 1950. Lembaga ini memegang kedaulatan penuh dalam menentukan arah hukum tata negara Indonesia ke depan.

Jumlah anggota Konstituante ditetapkan berdasarkan perhitungan matematis populasi penduduk yang sah saat itu. Setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil di dalam lembaga ini.

Secara total, lembaga ini terdiri dari 512 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang partai politik dan organisasi massa. Struktur kepemimpinan lembaga tinggi ini diketuai oleh Wilopo yang merupakan tokoh dari Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kronologi Sidang dan Hambatan Politik

Operasional dan sidang pertama Konstituante dimulai pada 10 November 1956 yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Pembukaan sidang ini membawa harapan besar bagi stabilitas politik nasional yang terus bergejolak.

Kesalahan umum yang saya lihat dalam literatur populer adalah menganggap dewan ini tidak bekerja sama sekali. Kenyataannya, perdebatan substansial mengenai draf undang-undang dasar bergulir sangat alot di dalam ruang sidang.

Hingga akhir tahun 1958, sidang Konstituante menghadapi jalan buntu karena tidak pernah memenuhi kuorum yang dipersyaratkan. Pembahasan mengenai dasar negara menjadi batu sandungan terbesar karena terjadi polarisasi ideologi yang sangat tajam antar-faksi politik.

Faksi-faksi di dalam dewan tidak kunjung mencapai kesepakatan mengenai fondasi dasar negara yang baru. Kebuntuan berlarut-larut ini membuat roda pemerintahan dan pembangunan nasional menjadi terhambat.

Kronologi Pembubaran Lewat Dekrit Presiden

Melihat situasi politik yang semakin genting dan membahayakan keselamatan negara, Presiden Soekarno mengambil langkah drastis. Tanggal 2 Juli 1959 menjadi batas akhir operasional Konstituante sebelum akhirnya diambil tindakan darurat oleh kepala negara.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno secara resmi menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 150/1959, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 75/1959. Dokumen hukum ini lebih dikenal luas oleh masyarakat sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Langkah politik ini diambil sebagai jalan pintas untuk mengatasi kebuntuan hukum yang diciptakan oleh kegagalan sidang di Bandung. Melalui dekrit tersebut, presiden mengambil alih kendali konstitusional negara secara penuh.

Rangkuman Data Sejarah Konstituante

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perjalanan lembaga ini, berikut adalah rincian data dan fakta sejarah konkrit yang dihimpun dari dokumen resmi negara.

Dampak Hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Penerbitan dekrit ini membawa dampak yang sangat luas dan fundamental bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan data sejarah dari publikasi hukum Universitas Indonesia, terdapat tiga poin utama yang terkandung di dalam isi dekrit tersebut. Pertama, keputusan tersebut secara sah membubarkan Konstituante yang dianggap tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Kedua, keputusan ini menetapkan memberlakukan kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Ketiga, dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal dekrit diumumkan. Langkah ini menyudahi era demokrasi parlementer dan menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan langsung Presiden Soekarno. Kegagalan lembaga ini dalam menyusun konstitusi baru menunjukkan bahwa ego kelompok politis dapat melumpuhkan institusi demokrasi yang sah. Keputusan kembali ke UUD 1945 pada akhirnya diambil sebagai instrumen darurat demi menjaga integrasi teritorial dan kepastian hukum nasional yang sedang terancam.