UI Optimalkan Peran Guru Besar Pertahankan Biaya Kuliah Mahasiswa

Universitas Indonesia (UI) menegaskan komitmen untuk menjaga kualitas pendidikan tanpa menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Langkah ini ditempuh dengan mengoptimalkan peran strategi lebih dari 400 guru besar untuk menggaet kerja sama industri, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (12/8/2026).

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), UI terus memaksimalkan berbagai sumber pendapatan non-UKT. Strategi pendanaan mandiri tersebut mencakup pemanfaatan aset kampus hingga kolaborasi riset dan inovasi bersama dunia usaha.

Rektor UI, Prof Heri Hermansyah, menekankan bahwa para guru besar merupakan aset penting bagi institusi dan negara yang memiliki kapabilitas keilmuan tinggi.

"Jadi kita, para guru besar ini adalah aset, bukan hanya aset UI, tetapi juga aset bangsa ini. Mereka memiliki kompetensi keilmuan yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri," kata Heri dalam acara Temu Dewan Guru Besar UI di Gedung Makara Art UI, Depok, Jawa Barat pada Rabu (12/8/2026).

Pengoptimalan kerja sama eksternal diharapkan mampu menciptakan kemandirian finansial universitas tanpa membebani mahasiswa.

"Akan bisa membuat universitas menjadi lebih otonom, lebih berdikari untuk kemudian mendapatkan pendanaan, tidak bergantung pada UKT, bahkan mungkin juga tidak bergantung pada dana pemerintah, tetapi bisa mendapatkan dari berbagai kerja sama-kerja sama yang memanfaatkan aset universitas," kata Heri.

Sektor kerja sama yang digalang mencakup bidang pendidikan, riset, serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

"Nah mereka inilah yang kemudian bergerak untuk bekerja sama, baik dalam bidang pendidikan, riset inovasi dengan berbagai stakeholder kita. Nah dari berbagai kerja sama inilah kemudian bisa mendatangkan pendanaan yang non-UKT tadi," tutur Heri.

Langkah kemandirian keuangan ini dinilai penting agar biaya pendidikan tetap terjangkau.

"Nah independensi kita dari UKT itulah sebenarnya yang kita perlukan sehingga kita tidak membebani, tidak memberatkan diri dari, apa, UKT mahasiswa," sambungnya.

Di sisi lain, UI juga melibatkan para akademisinya untuk berkontribusi secara langsung dalam pembuatan kebijakan publik dan kajian strategis pemerintah.

Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UI, Eko Prasojo, menyampaikan bahwa kajian yang dilakukan mencakup berbagai isu internasional hingga perdagangan.

"Kami sekarang sedang fokus di Komite 3 DGB untuk mengkaji masalah-masalah yang emerging ya, yang current, yang banyak dibahas dan menjadi isu publik. Pada bulan Mei lalu, kita juga sudah mengirim mengenai BOP ya, Board of Peace, perjanjian perdamaian Palestina. Kemudian kita juga sudah sampaikan ke Menhan. Kemudian yang kedua, Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dengan US ya," lanjutnya.