Kemendikdasmen Catat 2,92 Juta Anak Indonesia Tidak Bersekolah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan data bahwa sebanyak 2,92 juta anak di Indonesia saat ini tidak bersekolah, dengan mayoritas berada pada kelompok usia remaja. Kondisi memprihatinkan ini dipicu oleh masalah ekonomi, keterbatasan fisik, hingga kerusakan ratusan ribu infrastruktur sekolah di berbagai daerah, seperti dilansir dari Detikcom pada Senin (6/7/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ir Suharti, memaparkan situasi tersebut saat meluncurkan Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) di Jakarta Pusat. Sebagian besar anak yang putus sekolah merupakan lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK.

"Data terakhir menunjukkan masih ada 2,92 juta anak yang tidak sekolah. Umumnya ada di kelompok usia 16-18 tahun," ujar Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Persoalan ini kian pelik lantaran lebih dari 200.000 gedung sekolah di seluruh Indonesia mengalami kerusakan. Faktor fasilitas yang tidak memadai tersebut secara langsung memengaruhi rasa aman dan kenyamanan para siswa selama proses belajar di kelas.

"Masih banyak yang belum mencapai batas minimal tersebut. Ini tugas yang amat berat dan ini menjadi komitmen Pak Menteri selama pemerintahan beliau, peningkatan kualitas menjadi prioritas utama," kata Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain masalah akses dan fasilitas, capaian akademik anak Indonesia juga mengalami kendala serius. Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022, skor literasi dan numerasi nasional terus menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2014 dan berada di bawah rata-rata negara OECD.

"Hasil asesmen nasional juga menunjukkan baru dua pertiga anak Indonesia yang memenuhi kompetensi literasi dan numerasi minimal. Ini adalah tugas amat berat yang menjadi prioritas utama kementerian," tegas Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sebagai langkah strategis, gerakan PSPB dirancang untuk mengintegrasikan bantuan dari sektor swasta, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat menggunakan data Dapodik agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

"Banyak orang baik, banyak mitra yang ingin membantu tetapi bingung harus mulai dari mana. Melalui platform ini, kami menyediakan data dari Dapodik agar bantuan bisa matching dengan kebutuhan riil di lapangan," jelas Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pemerintah memastikan seluruh pengelolaan dana dalam program kolaboratif ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak mitra demi menjaga akuntabilitas keuangan.

"Kami tidak mengumpulkan uang. Sumber daya dikelola langsung oleh mitra dan disalurkan langsung kepada penerima manfaat, baik itu sekolah, guru, maupun siswa. Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas sesuai regulasi yang berlaku," kata Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.