Badan Gizi Nasional Siapkan Portal Transparansi Digital Program MBG

Sistem transparansi digital tengah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dikutip dari Detikcom, portal ini memungkinkan orang tua murid memantau langsung pelaksanaan program serta menu makanan sekolah.

Pengembangan platform digital ini menjadi langkah BGN dalam membenahi tata kelola program agar lebih akurat. Selain orang tua, publik juga diberikan akses untuk terlibat dalam proses pengawasan di lapangan.

"Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab," kata Kepala BGN Sudaryono.

Akses ke dalam portal pengawasan MBG ini nantinya memanfaatkan identitas resmi milik peserta didik. Melalui portal tersebut, seluruh data terkait pelaksanaan distribusi makanan dapat dipantau secara langsung.

Rincian informasi yang disajikan mencakup menu harian, lokasi dapur SPPG, daftar sekolah penerima, hingga identitas penanggung jawab wilayah. Transformasi ke sistem digital ini ditujukan untuk menggantikan mekanisme pengawasan manual yang sebelumnya digunakan.

"Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem," ujar Sudaryono.

Skema transparansi baru ini juga mempermudah publik dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kualitas layanan di setiap daerah.

Di samping menyiapkan portal digital, BGN melakukan evaluasi mendalam terhadap standar operasional dapur MBG. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 833 SPPG yang dinilai gagal memenuhi standar sehingga operasionalnya terpaksa ditangguhkan.

Sebanyak 98 SPPG yang ditangguhkan berada di Wilayah I Sumatera. Sementara itu, Wilayah II Jawa dan Madura mencatat 311 SPPG, serta Wilayah III menyumbang angka tertinggi yakni 424 SPPG.

Penghentian operasional ini dipicu oleh masalah sanitasi, kebersihan dapur yang buruk, serta kualitas sajian makanan yang tidak memenuhi ketentuan standar gizi. BGN menghentikan seluruh pasokan dan pembayaran bagi unit yang melanggar.

"SPPG yang ditangguhkan benar-benar dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sebelumnya, dapur yang ditangguhkan tidak lagi menerima pembayaran. Ini adalah bentuk ketegasan kami dalam menjaga kualitas Program MBG," tutur Sudaryono.

Guna memastikan hak para siswa tidak terganggu, BGN menyiapkan skema redistribusi layanan ke unit SPPG lain agar pasokan makanan tetap berjalan sesuai jadwal.